Pertalite Hanya Akal-akalan Pertamina

Rencana PT Pertamina meluncurkan produk bahan bakar minyak (BBM) baru yaitu Pertalite mengundang protes.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mempertanyakan alasan Pertamina meluncurkan BBM baru dengan kandungan oktan 90 itu (RON 90).

Pasalnya, sejak 1 Januari 2007 emisi standar kendaraan yang digunakan Indonesia yaitu standar EURO 2, yang bisa dipenuhi dengan bensin dengan oktan 91.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan, produksi dan pemasaran Pertalite adalah sesat pikir. Pasalnya hal itu tidak sejalan dengan UU no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kebijakan ini juga menabrak UU no 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena konsumen kendaraan bermotor tidak memperoleh pasokan BBM sesuai kebutuhan teknologi mesin. Kebijakan ini missleading dan cenderung menjadi pembohongan publik,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015).

Pria yang akrab disapa Puput ini menyatakan heran dengan Pertamina yang tak mengeluarkan produk bensin sesuai standar emisi Euro 2 yang digunakan Indonesia, padahal hanya berbeda 1 oktan.
Ia curiga ada akal-akalan dalam penentuan harga Pertalite nantinya.

“Di dunia tak ada BBM dengan kandungan oktan 90. Ini ada upaya untuk menyesatkan masyarakat, kenapa? Kalau kita cari harga BBM RON 92 atau RON 91," katanya

"Di Google saja langsung ketahuan harganya (di pasar minyak dunia). RON 90 tidak ada, sehingga ada penyesatan informasi publik karena sulit dilacak harganya," imbuh Ahmad

Menurutnya, Pertalite yang direncanakan dijual sekitar Rp 8.000-Rp 8.300 per liter, juga terlalu mahal. “Berdasarkan hitungan KPBB dengan mengacu pada harga pokok penjualan dan struktur biaya BBM di Indonesia, harga bensin dengan oktan 92 saja hanya Rp 6.928 per liter, ini sudah RON 90 harganya lebih mahal, kan aneh,” tuturnya.

(Source)

Petral Bubar Wajib Diikuti Penurunan Harga BBM

Ilustrasi SPBU

Komisi VII DPR RI ingin agar pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dibarengi dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sebab, biaya pengadaan impor BBM berubah lebih murah, jika anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut dibubarkan.

Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, mengatakan jika Petral bubar maka otomatis terjadi efisiensi anggaran dalam pengadaan BBM. Apalagi saat ini fungsi Petral dialihkan kepada Integrated Supply Chain (ISC), yang langsung berada dibawah Pertamina.
"Kalau biaya pengadaannya turun, BBM harganya turun," ujar Kardaya di The 39th Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition, di JCC, Jumat (22/5/2015).

Komisi VII tidak mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah dalam membubarkan Petral. Pasalnya DPR menginginkan adanya bukti konkret dari pembubaran anak usaha Pertamina, yakni harga BBM yang murah.
"Kalau berkat dibubarkannya Petral maka harga BBM turun itu baru kita tepuk tangan," kata Kardaya.

Kardaya pun mempertanyakan langkah pemerintah selanjutnya. Pasalnya mantan bos BPH Migas itu menilai pembubaran harus disertai dengan tujuan positif untuk masyarakat.
"Kalau dengan dibubarkan, enggak ada dampaknya terhadap harga BBM, terhadap biaya pengadaan BBM, jadi buat apa," ungkap Kardaya.

(Source)

Akhirnya Dahlan Iskan Beberkan Mengapa Dulu SBY Lindungi Petral

PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) secara resmi telah dibubarkan Pemerintahan Jokowi – JK.  Alasannya, keberadaan Petral tidak memberi perbaikan pada bisnis Pertamina, justru malah menggerogoti induknya tersebut. Pembubaran Petral kali ini memunculkan polemik dan menyeret nama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Petral yang seharusnya dibubarkan sejak 2006 silam, namun gagal. Berbagai tudingan berdatangan hingga menyebut SBY yang melindungi keberadaan Petral.

“Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono),” ujar Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, dan Sewatama.

Faisal Basri juga pernah mengakui sempat bertemu mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait kerumitan persoalan pembubaran Petral. Pengakuan Dahlan dari hasil pertemuan yang dilakukan di Aceh tersebut adalah, National Oil Company (NOC) Indonesia tidak sebaik lainnya. Dahlan dulu bahkan telah berniat menghentikan operasional Petral.

Namun, pembubaran Petral tidak mudah karena adanya pengamanan dari ‘atasan’ Dahlan. “Tapi kenapa susah dihentikan, karena ada langit (atasan) di atas Pak Dahlan,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (24/12).
Ketika dikorek lebih jauh siapa langit yang dimaksud, Faisal ogah menyebutkan secara pasti. Namun, dia menegaskan bahwa ‘langit’ tersebut merupakan atasan Dahlan saat menjabat sebagai menteri. “Ya atasannya Pak Dahlan, siapa?” bebernya.

Tudingan Faisal Basri langsung dijawab SBY. mantan presiden tersebut merasa difitnah dengan tudingan yang beredar di media. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti akan diresponsnya. Karenanya, kata SBY, tidak mungkin usul pembubaran Petral di era kepemimpinannya berhenti di mejanya.

“Hari ini saya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan 5 mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. *SBY*.”

“Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada 3 surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu. *SBY*,” kata SBY.

SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. SBY mengaku masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.

“Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah “power” yang masih saya miliki. *SBY*,” katanya.

Dahlan Iskan tahun 2012 silam pernah menulis dan menyebut kalau dia pernah bertemu dengan SBY membahas pembubaran Petral. Hal ini terungkap dari tulisan Dahlan yang dilansir merdeka.com tiga tahun lalu. Dahlan pernah membahas pembubaran Petral bersama SBY.

“Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana abaikan saja. Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!,” kutipan tulisan Dahlan tahun 2012 silam.

Dahlan juga mengaku dalam pembahasan tersebut juga diundang karen Agustiawan yang saat ini menjadi direktur utama Pertamina.

“Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu. Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau,” katanya.

Menurut tulisan Dahlan, ada beberapa motif yang berada di belakang isu pembubaran Petral kala itu. “Setidaknya ada tiga motif:
1) Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
2) Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
3). Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.

Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.