Ditekan Israel, Ketua Komite Investigasi Perang Gaza Mundur

Rezim Israel menyambut baik pengunduran diri Ketua Komite Investigasi Perang Gaza tapi para pejabat Palestina tidak puas dengan keputusan tersebut.

KBS melaporkan dengan mengutip al-Jazirah, pejabat rezim Israel menyambut baik pengunduran Ketua Komite Investigasi Perang Terakhir terhadap Gaza William Syabas dan menuntut penghapusan laporannya dalam masalah ini, sementara para pejabat Palestina memandang kerugian pengunduran dirinya dan mengumumkan bahwa pengunduran dirinya adalah hasil dari tekanan-tekanan rezim Israel.

Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis dalam hal ini mengatakan, Syabas telah berpihak dan laporannya harus dimusnakan.

Dia menambahkan, dia bukan pengusung utama terbentuknya komite ini. Pengunduran dirinya adalah alasan yang terbaik bahwa komisi ini dibentuk dengan dasar permusuhan dengan Zionis.

Dewan HAM PBB telah mengadakan pertemuan-pertemuan tentang rezim Zionis yang umumnya diadakan di Korea Utara, Suriah dan Iran. Negara-negara ini adalah penentang rezim Israel.

Israel menolak untuk bekerja sama dengan komite ini dan mencegah mereka masuk ke wilayah Palestina yang diduduki untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Dewan HAM PBB kemarin mengumumkan telah menerima pengunduran diri William Syabas.

Yuwakim Rocker, ketua Dewan ini mengatakan secara terhormat dalam sebuah pernyataan sehubungan dengan keputusan pengunduran diri Syabas, mengucapkan terima kasih atas segala upayanya dalam melakukan investigasi secara adil.

Dalam pernyataan itu tertulis, pengunduran diri Syabas terjadi setelah pertemuannya dengan Ketua Delegasi rezim Zionis di PBB yang memintanya untuk mengundurkan diri dari komite investigasi.

Rezim Israel protes terhadap keputusan Syabas pada tahun 2012 yang menguntungkan PLO.

Pernyataan PBB mengungkapkan bahwa komite investigasi telah mencapai tahap akhir pengumpulan data-data dan informasi-informasi serangan rezim Israel ke Jalur Gaza.

Rencananya Komite ini akan menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai ke periode mendatang Dewan Hak Asasi Manusia yang akan dimulai pada bulan Maret.

(Suara-Media/ABNS)