Seorang anggota polisi wanita mengawal sejumlah pengungsi Rohingya di Kuala Cangkoi, Aceh. (Foto: AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengapresiasi tindakan para nelayan Indonesia dan Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh yang dengan sigap mampu menerima sekitar 1.000 pengungsi Rohingnya dengan menyelamatkan dan menampung mereka. Terlepas dari solidaritas agama maupun regional, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia untuk membantu mereka yang terzalimi oleh sebuah rezim.
"Kita sangat prihatin dengan respons negara-negara lain yang menolak keberadaan pengungsi Rohingya memasuki wilayah mereka," kata Farouk Muhammad di Jakarta, Selasa (19/5).
Ia menjelaskan penerimaan pengungsi berkewarganegaraan asing dan pencari suaka sudah diatur oleh Konvensi Jenewa. Indonesia sebagai bagian dari komunitas Intermasional, baik atas nama kemanusiaan maupun kewajiban bernegara wajib menerima mereka.
"Usaha kemanusiaan ini perlu dilanjutkan dengan sungguh-sungguh. Perhatian perlu diberikan pada masalah penginapan yang layak, kesehatan, dan jaminan ketersediaan sandang pangan. Jangan sampai para pengungsi Rohingnya ini terlantar di tanah air dan dua kali mengalami kemalangan," ujarnya.
Dia meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar segera membentuk komunikasi dan tim kordinasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Sosial untuk dapat memberikan bantuan penampungan yang layak.
Menurutnya, Indonesia sebagai anggota ASEAN wajib menekan sesama negara anggota ASEAN untuk sigap mengambil tindakan atas masalah yang ada. Negara Indonesia patut menuntut pemerintah Myanmar untuk menghentikan prosekusi terhadap kaum minoritas Rohingnya, dan meminta Thailand dan Malaysia untuk tidak acuh dalam masalah ini.
“Upaya memberikan tekanan kepada ASEAN ini selaras dengan semangat solidaritas selatan-selatan pada KAA yang baru saja berlalu," tegasnya.
(AFP/Berita-Satu/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email