Grafiti gambarkan serangan udara koalisi Saudi ke Yaman. (Foto: REUTERS/Khaled Abdullah)
Kerajaan Arab Saudi bersama koalisi Arab yang menggempur Yaman beberapa bulan lalu, sempat masuk daftar pelanggar HAM berat versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Aksi jet tempur Saudi melindungi rezim Presiden Abdurabuh Mansyur Hadi dari ancaman pemberontak Syiah dinilai menewaskan ratusan anak di bawah umur.
Awal pekan ini, status Negeri Petro Dollar itu sebagai pelanggar HAM dicabut oleh surat yang diteken Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Alasannya penyelidikan tewasnya anak-anak di Yaman belum tuntas, sehingga kesimpulan apapun menjadi prematur.
Lebih dari tiga sumber diplomat di PBB menyatakan Arab Saudi dan negara-negara OKI kompak menekan Ban Ki-moon. Mereka mengancam akan menghentikan bantuan keuangan pada PBB, memotong dana buat Palestina, serta tak akan mendukung program-program PBB di Timur Tengah.
"Sudah pasti yang dilakukan (Saudi dan OKI) adalah ancaman, menyerupai pemerasan," kata salah satu sumber kepada kantor berita Reuters, Rabu (8/6).
Rumah Sakit MSF di Yaman dibom Koalisi Saudi (Foto: Merdeka.com)
Sumber lain menyebut petinggi PBB khawatir saat mendengar ancaman Saudi akan mengerahkan ulama untuk mengeluarkan fatwa. Isi dari fatwa itu adalah negara Islam diharapkan tidak mendukung PBB jika Saudi masih masuk daftar pelanggar HAM.
Dubes Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi, merasa terkejut atas tudingan itu. Dia membantah negaranya melakukan tekanan khusus agar tak dianggap melanggar HAM saat menginvasi Yaman.
"Kami tidak mungkin melakukan intimidasi. Kami sangat berkomitmen mendukung agenda PBB," ujarnya.
Jet koalisi saudi menghancurkan perumahan Ibu Kota Yaman (Foto: REUTERS/Khaled Abdullah)
Namun Mouallimi mengakui negaranya keberatan atas laporan PBB sebelumnya yang menganggap Saudi bertanggung jawab atas tewasnya ratusan anak di bawah umur dari Yaman selama invasi berlangsung. Dia menilai laporan itu tidak berimbang. "Jelas dibesar-besarkan," kata Mouallimi.
Koalisi pimpinan Saudi menyerbu Yaman sejak Maret 2015. Daftar negara yang terlibat dalam koalisi itu adalah Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Mesir, Yordania, Maroko, Senegal, serta Sudan.
Pegiat HAM internasional dua hari terakhir mengecam langkah PBB yang tiba-tiba tak lagi memasukkan koalisi pimpinan Saudi dalam daftar hitam. Ban Ki-moon disebut merusak reputasinya yang sebentar lagi akan pensiun sebagai sekjen PBB.
Dari data UNICEF, koalisi pimpinan Arab Saudi bertanggung jawab atas 60 persen dari total 785 anak yang tewas dan 1.168 anak yang terluka pada tahun lalu di Yaman.
(Reuters/Merdeka/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email