Amerika Serikat sebentar lagi akan berganti kepala negara. Hari penentuan bagi Donald Trump dan Hillary Clinton juga tinggal menghitung hari. Persaingan untuk menduduki kursi orang nomor satu di negara federal itu memang panjang dan berliku.
Namun terlepas dari siapa yang menang atau kalah, Demokrat atau Republik yang akan menguasai Gedung Putih, kestabilan menjadi poin penting bagi Negeri Paman Sam. Demikian seperti yang dikatakan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Brian McFeeters beberapa waktu lalu kepada Okezone.
“Apa pun hasil pilpres, siapa pun yang menang, transisi politik di negaranya akan tetap lancar. Semua orang akan bisa menerima hasilnya dan melanjutkan sistem pemerintahan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Dengan demikian, baik Hillary maupun Trump yang terpilih kelak, mereka akan tetap melanjutkan program kerja yang ditinggalkan Presiden Barack Obama. Program kerja itu menyangkut berbagai aspek, salah satunya adalah politik luar negeri (polugri).
Meskipun menjabat selama dua periode atau delapan tahun, faktanya program kerja Obama belum semuanya tuntas. Pengamat politik internasional, Arya Sandhiyudha mengungkap, sedikitnya ada lima program politik luar negeri AS yang akan diwariskan Obama kepada suksesornya.
“Saya melihat Obama sudah melakukan banyak perubahan besar selama masa pemerintahannya. Beberapa sangat memengaruhi arah politik luar negeri AS ke depan,” ujar pemuda Indonesia pertama yang mendapat gelar doktor ilmu politik dan hubungan internasional di perguruan tinggi Turki.
Ia mencontohkan warisan agenda politik luar negeri era Presiden Obama yang belum tuntas, antara lain kesepakatan nuklir dengan Iran, normalisasi hubungan AS dengan Kuba, menyikapi peluncuran nuklir Korea Utara dan beberapa isu internasional yang harus didiskusikan dengan Rusia, yakni yang melibatkan Suriah dan Ukraina.
“Presiden siapa pun ke depan akan dihadapkan dengan tuntutan untuk menciptakan ragam kebijakan yang dapat memastikan komitmen kesepakatan nuklir Iran ini berlanjut, begitu juga kebijakan normalisasi hubungan AS dengan Kuba,” terangnya dalam rilis yang diterima Okezone, Minggu (30/10/2016).
Menyoal Korut, lulusan S3 Fatih University itu menilai, kasus kerjasama program nuklir Iran akan merongrong AS. Sebab, Korut tentunya akan belajar dari kasus tersebut dan menuntut persamaan perlakuan.
“Korut akan menjadikannya sebagai pembenaran bagi segala atraksi program nuklir di negaranya. Ini tentu akan menjadi warisan permasalahan besar bagi Presiden AS berikutnya,” imbuhnya.
Selain itu, masih ada perdebatan yang tak habis-habisnya dengan Rusia. Baik itu persoalan militer dan kemanusiaan di Suriah, maupun kedaulatan wilayah di Ukraina. Arya mengatakan, kebijakan Obama soal hubungan AS dan Rusia ini akan menjadi agenda warisan yang paling rumit untuk diselesaikan.
“Negara ini (Rusia) di satu sisi berharap agar Pilpres AS 2016 tidak sukses. Mereka secara pesimis melihat kedua kandidat tidak akan memberikan keuntungan atau perbaikan hubungan berarti bagi kedua negara. Di Suriah dan Ukraina juga begitu. Rusia tentu mencoba mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari konsesi dengan Barat dan AS,” tukasnya.
Arya memperkirakan, Negeri Beruang Merah akan tetap memainkan beberapa opsi utama di Ukraina dan Suriah. Misalnya, dalam rangka gencatan senjata di Ukraina dan upaya mengendalikan pemberontak di bagian timur tetangganya itu.
Lalu di Suriah, Rusia juga diprediksinya akan berusaha menawarkan kapasitas untuk menghentikan tindakan bermusuhan itu, seraya menegosiasikan pembagian wilayah kekuasaan. Kedua tawaran ini diyakini Direktur Eksekutif Madani Center for Development and International Studies (MaCDIS) tersebut sebagai pilihan yang diharapkan oleh Rusia dapat memberikan keuntungan besar dalam negosiasi dengan Presiden AS berikutnya.
(Oke-Zone/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email