Penyampaian sejarah etnis Tionghoa di Indonesia yang tak lengkap dinilai memunculkan prasangka dan konflik etnis.
Peran penting etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia yang disuguhkan dalam buku sejarah di sekolah belum lengkap. Bahkan, nyaris tak dibahas.
Hal itu dikatakan Didi Kwartanada, ahli sejarah Tionghoa Indonesia sekaligus Direktur Yayasan Nabil, dalam peluncuran buku Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi Bagi Pembangunan Bangsa, di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Kamis (23/2).
Pemahaman tak lengkap mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia membuat jarak yang besar dengan etnis lainnya. Padahal, peran mereka begitu banyak bagi terbentuknya bangsa ini. Menurut Didi, salah satu contohnya, hingga kini tak banyak yang tahu bahwa ada empat keturunan etnis Tionghoa yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
“Ketika Indonesia akan diproklamasikan pada masa akhir pendudukan Jepang, dalam BPUPKI ada empat orang Tionghoa yang ikut membidani lahirnya UUD 1945,” jelasnya.
Keempat tokoh tersebut adalah Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, MR Tan Eng Hoa.
Liem Koen Hian, kata Didi, selain mengusulkan warga Tionghoa otomatis menjadi warga negara Indonesia setelah merdeka, dia juga tokoh yang mengusulkan kebebasan pers. Adapun MR Tan Eng Hoa, merupakan tokoh pengusul pasal mengenai kebebasan berserikat.
“Ada demo, aksi masa, itu awalnya sebenarnya berasal dari sini,” lanjut dia.
Selain fakta sejarah itu, masih banyak peran etnis Tionghoa lainnya dalam pembentukan bangsa Indonesia. Didi menjelaskan, berdasarkan penelitian sejarawan Dennys Lombard, ada empat budaya besar yang memiliki pengaruh mendasar terhadap kebudayaan Nusantara. Salah satunya Tionghoa. Mereka berperan dalam penciptaan teknologi yang meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya bidang pertanian, bahan makanan, alat dapur, teknologi kuliner, pakaian, dan teknologi pertambangan.
“Ringkasnya, orang Tionghoa senantiasa ada di sana. Tiap waktu dan zaman,” kata dia.
Sementara itu, berdasarkan hasil kajian para pakar demografi atas sensus terbaru tahun 2010. Mereka menemukan, jumlah etnis Tionghoa adalah 1,2 persen (2,83 juta) dari seluruh penduduk Indonesia. Data ini menempatkan mereka dalam peringkat ke-15 kelompok etnis terbesar dari 600 lebih etnis yang ada di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, sebagian masyarakat hanya tahu keturunan etnis Tionghoa sebatas hubungan bisnis belaka.
Agak berbeda, Ratna Hapsari, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia mengatakan, masalahnya bukan karena absennya fakta sejarah Tionghoa di buku sejarah sekolah. Alasannya, lebih kepada pembahasan materi sejarah yang terlalu ringkas.
Ratna memaparkan, terdapat sejumlah materi yang menyentuh sejarah awal peradaban hingga masa modern Indonesia. Sayangnya, porsi pemahamannya lebih kepada sejarah kebudayaan Tionghoa saja. Itu seperti catatan musafir Tiongkok yang terkait sejarah kuno Nusantara sampai produk budaya yang membaur ke kebudayaan Nusantara.
“Tidak mengherankan mudah timbul sejumlah prasangka yang mudah memunculkan sentimen dan konflik,” paparnya.
Ratna pun mengimbau, ke depannya materi sejarah yang disampaikan kepada siswa akan semakin baik jika diperluas. Tegasnya, tak ada kombinasi politik dalam penyampaian fakta sejarah itu. “Sejarah itu kebenaran,” tegasnya.
(Historia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Didi Kwartanada, ahli sejarah Tionghoa Indonesia sekaligus Direktur Yayasan Nabil, memberikan sambutan dalam peluncuran buku "Tionghoa dalam Keindonesiaan Peran dan Kontribusi Bagi Pembangunan Bangsa," di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. (Foto: Tyas Suci).
Peran penting etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia yang disuguhkan dalam buku sejarah di sekolah belum lengkap. Bahkan, nyaris tak dibahas.
Hal itu dikatakan Didi Kwartanada, ahli sejarah Tionghoa Indonesia sekaligus Direktur Yayasan Nabil, dalam peluncuran buku Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi Bagi Pembangunan Bangsa, di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Kamis (23/2).
Pemahaman tak lengkap mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia membuat jarak yang besar dengan etnis lainnya. Padahal, peran mereka begitu banyak bagi terbentuknya bangsa ini. Menurut Didi, salah satu contohnya, hingga kini tak banyak yang tahu bahwa ada empat keturunan etnis Tionghoa yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
“Ketika Indonesia akan diproklamasikan pada masa akhir pendudukan Jepang, dalam BPUPKI ada empat orang Tionghoa yang ikut membidani lahirnya UUD 1945,” jelasnya.
Keempat tokoh tersebut adalah Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, MR Tan Eng Hoa.
Liem Koen Hian, kata Didi, selain mengusulkan warga Tionghoa otomatis menjadi warga negara Indonesia setelah merdeka, dia juga tokoh yang mengusulkan kebebasan pers. Adapun MR Tan Eng Hoa, merupakan tokoh pengusul pasal mengenai kebebasan berserikat.
“Ada demo, aksi masa, itu awalnya sebenarnya berasal dari sini,” lanjut dia.
Selain fakta sejarah itu, masih banyak peran etnis Tionghoa lainnya dalam pembentukan bangsa Indonesia. Didi menjelaskan, berdasarkan penelitian sejarawan Dennys Lombard, ada empat budaya besar yang memiliki pengaruh mendasar terhadap kebudayaan Nusantara. Salah satunya Tionghoa. Mereka berperan dalam penciptaan teknologi yang meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya bidang pertanian, bahan makanan, alat dapur, teknologi kuliner, pakaian, dan teknologi pertambangan.
“Ringkasnya, orang Tionghoa senantiasa ada di sana. Tiap waktu dan zaman,” kata dia.
Sementara itu, berdasarkan hasil kajian para pakar demografi atas sensus terbaru tahun 2010. Mereka menemukan, jumlah etnis Tionghoa adalah 1,2 persen (2,83 juta) dari seluruh penduduk Indonesia. Data ini menempatkan mereka dalam peringkat ke-15 kelompok etnis terbesar dari 600 lebih etnis yang ada di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, sebagian masyarakat hanya tahu keturunan etnis Tionghoa sebatas hubungan bisnis belaka.
Agak berbeda, Ratna Hapsari, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia mengatakan, masalahnya bukan karena absennya fakta sejarah Tionghoa di buku sejarah sekolah. Alasannya, lebih kepada pembahasan materi sejarah yang terlalu ringkas.
Ratna memaparkan, terdapat sejumlah materi yang menyentuh sejarah awal peradaban hingga masa modern Indonesia. Sayangnya, porsi pemahamannya lebih kepada sejarah kebudayaan Tionghoa saja. Itu seperti catatan musafir Tiongkok yang terkait sejarah kuno Nusantara sampai produk budaya yang membaur ke kebudayaan Nusantara.
“Tidak mengherankan mudah timbul sejumlah prasangka yang mudah memunculkan sentimen dan konflik,” paparnya.
Ratna pun mengimbau, ke depannya materi sejarah yang disampaikan kepada siswa akan semakin baik jika diperluas. Tegasnya, tak ada kombinasi politik dalam penyampaian fakta sejarah itu. “Sejarah itu kebenaran,” tegasnya.
(Historia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email