Ridwan Kamil Siapkan Aturan untuk Hukum 'Pria Hidung Belang'

Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil punya usul untuk menanggulangi prostitusi.
Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, rencana jangka panjang Pemkot Bandung adalah menerapkan hukuman untuk pria hidung belang pemakai jasa bisnis seks.
"Sedang direncanakan, menghukum si penggunanya," kata Emil saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (25/5/2015).

Lebih lanjut Emil menambahkan, aturan tersebut sebenarnya bukan inovasi baru.
Beberapa negara maju sudah menggunakan aturan tersebut. "Seperti di Swedia," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kawasan prostitusi Saritem kembali bergejolak setelah razia yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kepolisian.

Untuk menanggulangi gejolak sosial di kawasan tersebut, Wali Kota Bandung pun berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani masalah prostitusi di Kota Bandung.

"Kami sedang menyiapkan Satgas khusus untuk melawan prostitusi-prostitusi seperti Satgas PKL. Sedang disiapkan (konsepnya)," kata Emil saat ditemui di DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (25/5/2015).

Emil menjelaskan, pembentukan Satgas Prostitusi ini bukan karena Bandung darurat prostitusi.
Menurut dia, Ini merupakan salah satu upaya penghematan tenaga untuk melawan prostitusi di Kota Bandung yang juga kian kreatif.
"Kita harus cari cara kreatif sebagai solusi di masa depan. Capek kan main razia-raziaan," tuturnya.

Sebelum membentuk Satgas, saat ini Pemkot Bandung melalui Satpol PP tengah gencar melakukan razia-razia ke lokasi-lokasi indekost.
"Pemkot akan konsisten terus-terusan lakukan razia," paparnya.

(Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana)

(Source) 

Ahok: Ngaku PKL Begitu Dites Tak Bisa Masak

Sejumlah pedagang merapihkan dagangannya yang dijual PKL Monas di area Lenggang Jakarta, Kawasan Monas, Jakarta, Selasa (19/5/2015). Pedagang mulai menjajakan dagangannya di area Lenggang Jakarta yang merupakan lokasi relokasi untuk menampung 339 PKL di Kawasan Monas meski peresmiannya molor hingga setahun. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati kios di area Lenggang Jakarta IRTI Monas telah melalui proses seleksi terlebih dahulu.
"PKL yang di luar, tidak bisa masuk lagi ke sini, sudah tentu kita usir. Anda harus cari berdagang di tempat lain. Karena waktu ini diplot, mereka banyak yang menandai, akhirnya masih banyak yang kosong. Ini sudah diseleksi semua," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2015).

Dikatakan dia, sebelumnya hampir ada 1.000 pedagang yang mendaftar menjadi PKL di Lenggang Jakarta.
Kemudian dilakukan tes, sehingga Pemprov DKI tahu mana PKL yang sebenarnya dan bukan.
"Jadi kami tahu, mana yang distributor, mana cuma tukang nyewain lapak, mana yang punya lebih dari dua unit. Semua dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua, sudah diseleksi masuk," ucapnya.

Meskipun masih ada kebocoran dalam proses seleksi untuk PKL di Lenggang Jakarta, tetapi akhirnya mereka mundur dengan sendirinya.
"Ternyata ada orang yang cuma mendaftar jadi PKL satu nama, tapi dia hanya berpikiran mungkin untuk dijual lagi lapaknya.Makanya waktu dilatih masak, diproses, ketahuan tidak bisa masak, tidak bisa diupgrade. Lama-lama dia kabur, begitu tahu lapak ini tidak bisa dijual," ungkapnya.

Ada lebih dari 5 orang yang mengembalikan kios di Lenggang Jakarta.
"Begitu desak kita buka, tidak bisa masak, dia ketakutan," ucapnya.

(Source)