Konferensi Alumni Al-Azhar Mesir Soroti Fenomena Takfir

Konferensi Internasional yang dihelat Organisasi Internasional Alumni al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia akan fokus persoalan keagaman terkini salah satunya adalah fenomena pengafiran antarsesama Muslim (takfir).

Sekjen Ikatan Alumni al-Azhar Cabang Indonesia, Muchlis M Hanafi, mengatakan gejala yang tengah melanda sebagian umat tersebut berpotensi merusak persaudaraan sesama.

“Nalar takfîr sebenarnya merupakan cara berpikir lama yang akhir-akhir ini muncul kembali di tengah-tengah kita dengan wajah baru,” kata penyabet gelar doktoral bidang tafsir Universitas al-Azhar Mesir ini saat berbincang dengan Republika.co.id di Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut dia, fenomena kemunculan kembali nalar takfîr ini di antaranya disebabkan oleh semakin menguatnya dominasi pemikiran sebagian kalangan Islam yang cenderung kaku, anti-dialog, alergi pada hal-hal yang baru, serta suka memilah-milah masyarakat menjadi masyarakat mukmin dan masyarakat kafir

Persoalan lain yang turut menjadi fokus dalam konferensi yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Mataram, Nusa Tengara Barat, 17-20 Oktober 2017 ini, unugkap dia, adalah problematika fatwa yang tidak bertanggungjawab di tengah-tengah era digital.

Fatwa-fatwa tersebut disebarkan melalui media sosial dan sebagainya tanpa memperhatikan atau pun mempertimbangkan kondisi sosial-politik dan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Karena itu, kata dia, diperlukan upaya yang lebih signifikan, konkret, dan masif untuk mengetengahkan Islam yang benar dan moderat. Toleransi dan moderasi adalah nilai inti dan dasar dari ajaran Islam. Nilai ini perlu dikembangkan untuk mengatasi beberapa persoalan umat, seperti gejala radikalisme keagamaan, takfir, ekstrimisme, dan sebagainya.

“Hanya dengan mengedepankan toleransi dan moderasi Islam ini, perdamaian dunia akan tercapai,” tutur dia.

Ketua Pelaksana Konferensi Fauzan Zakaria menjelaskan selain persoalan takfir dan fatwa, isu lain yang masuk dalam bahasan konferensi ini adalah persoalan dakwah dan Dai di masa modern, aktualisasi dakwah di era teknologi, dan kesalahpahaman konsep dan penerapan jihad.

Fauzan mengatakan sejumlah tokoh nasional dan internasional dijadwalkan hadir dalam konferensi yang merupakan hasil kerjasama OIAAI Cabang Indonesia dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Di antaranya Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketum PBNU KH Said Aqil Siraj, mantan ketua MK Mafhud MD, matan ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra. Hadir dari perwakilan Al-Azhar, Deputi Grand Syekh al-Azhar Abbas Abdullah Shauman, mantan rektor Universitas Al-Azhar.

Selain itu, konferensi ini juga akan dihadiri oleh delegasi dari sejumlah negara di mana terdapat cabang Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar seperti Mesir, Irak, India, Jepang, kemudian delegasi dari negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darusalam.

(Republika/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Nilai UNESCO Anti-Israel, Amerika Keluar Dari Keanggotaan

UNESCO pernah mengeluarkan resolusi menyatakan Kota Tua di Yerusalem Timur milik Palestina dan tidak ada kaitannya dengan Yahudi.

Situasi dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, Palestina. (Foto: Dokumentasi Albalad.co)

Amerika Serikat kemarin mengumumkan keluar dari UNESCO (Organisasi Kependidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan alasan lembaga berpusat di Ibu Kota Paris, Prancis, itu beberapa kali bersikap anti-Israel.

Melalui keterangan tertulis, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan pengunduran diri itu baru berlaku pada 31 Desember 2018. Nantinya, negara adikuasa ini hanya akan menjadi negara peninjau di UNESCO. "Amerika akan tetap menjadi anggota penuh UNESCO hingga tanggal tersebut."

Amerika menilai perlu ada perubahan mendasar dalam UNESCO agar tidak terus berperilaku anti terhadap negara Zionis.

Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova sangat menyesalkan keputusan Amerika itu. "Mundurnya Amerika merupakan kehilangan bagi keluarga PBB dan multilateralisme," katanya lewat keterangan tertulis.

Semasa Presiden Ronald Reagan berkuasa, Amerika juga keluar dari UNESCO pada 1980-an. Amerika bergabung kembali dua dasawarsa kemudian, di masa pemerintahan Presiden George Walker Bush.

Pada 2011, semasa pemerintahan Barack Obama, Amerika mengurangi sebagian besar iurannya kepada UNESCO lantaran badan internasional ini menerima Palestina sebagai anggota penuh.

Keluarnya Amerika dari UNESCO juga dipicu oleh keinginan untuk menghemat anggaran, seperti dilansir majalah Foreign Policy.

Amerika memang sangat gusar terhadap UNESCO atas sejumlah resolusinya belakangan ini. UNESCO menetapkan Hebron di Tepi Barat sebagai situs warisan dunia milik Palestina. Lembaga ini juga menyatakan Kota Tua di Yerusalem Timur merupakan kepunyaan Palestina dan tidak ada kaitannya dengan Yahudi.

(BBC/Haaretz/Al-Balad/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Indonesia-Yordania Siapkan Langkah Untuk Kemerdekaan Palestina

Kantor berita resmi Yordania, Petra, melaporkan bahwa Indonesia dan Yordania menawarkan solusi kunci bagi konflik panjang antara Israel dan Palestina.

Komitmen tersebut muncul seiring dengan kunjungan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Rabu kemarin di Amman, Yordania. Ia diterima langsung oleh Raja Yordania Abdullah II dan menteri luar negeri setempat, Ayman Safadi.

Dalam perbincangan antardua menlu, kedua negara mencermati pentingnya upaya terbaru untuk menghidupkan kembali perundingan damai berdasarkan solusi mereka yang mengarah pada penciptaan sebuah negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya.

Kedua negara tersebut sepakat tentang pentingnya menjadikan Yerusalem sebagai pusat bagi dunia Arab dan Islam.

Mereka juga menyuarakan penolakan mereka terhadap semua tindakan sepihak Israel yang berusaha mengubah status quo dan situasi bersejarah di Yerusalem.

Dalam hal ini, Ayman Safadi mengatakan, Yordania akan terus mengambil tindakan untuk melindungi tempat-tempat suci di Yerusalem dan menekankan pada peran bersejarah Yordania dalam hal ini.

Kedua pihak juga menyerukan upaya intensif untuk memerangi terorisme dan radikalisme. Mereka menegaskan, terorisme bukan bagian dari agama atau peradaban apa pun. Indonesia dan Yordania menyadari akan perlunya usaha terus-menerus menghadapi ancaman global ini.

Yordania dan Indonesia akan menandatangani beberapa kesepakatan pada awal 2018 untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Yordania, Direktur Kantor Kerajaan Yordania, Duta Besar RI di Amman, dan delegasi yang mendampingi Marsudi.

(Petra/NU-Online/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB: Akibat Perang Yaman Hanya Kesengsaraan Rakyat

Tidak ada pihak yang menang dalam perang Yaman. Satu-satunya akibat perang ini hanyalah kesengsaraan rakyat Yaman.

Begitu pernyataan ini ditegaskan oleh Ismail Walad Syaikh Ahmad, utusan khusus PBB untuk krisis Yaman pada saat menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir oleh Kantor Berita Anatoli kemarin.

Walad Syaikh Ahmad memperingatkan bahwa Yaman sedang menghadapi sebuah krisis kemanusiaan. Akan tetapi, pihak-pihak yang sedang bertikai hingga kini masih berusaha memperbutkan kekuasaan.

“Rakyat Yaman semakin terpuruk dalam kemiskinan. Sementara itu, para petinggi semakin bertambah kaya raya. Dengan alasan inilah mereka enggan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan krisis ini,” ujar Walad Syaikh Ahmad

Menurut penilaian Walad Syaikh, setiap kesepakatan di Yaman tidak pernah menguntungkan pihak manapun. Seandainya pun tercapai sebuah kesepakatan, tak satu pihak bisa memegang kontrol kekuatan sejati di negara ini.

Menurut pernyataan Lembaga Urusan Koordinasi Kemanusiaan PBB, sekitar 15 juta rakyat Yaman memerlukan air bersih atau pelayanan kesehatan. 7 juta dari mereka menderita kelaparan, dan 460 ribu anak-anak mengalami gizi buruk.

Lebih dari itu, lebih dari 2.100 warga Yaman telah meninggal dunia lantaran terjangkit penyakit kolera. Hingga kini, sudah lebih dari 10 ribu rakyat Yaman gugur dalam serangan-serangan udara yang dilakukan oleh Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi.

(Anatoli/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Indonesia Sambut Kesepakatan Hamas-Fatah

Pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi kesepakatan rekonsiliasi dua faksi Palestina, Hamas dan Fatah, yang dicapai di Kairo, Mesir, Kamis (12/10). Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (13/10).

"Kami menyambut baik rekonsiliasi ini," ujar Retno.

Menurut Retno, sudah sejak lama RI mendorong terjadinya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun pernah menyampaikan, akar permasalahan di Palestina dapat selesai apabila kedua faksi yang telah berseteru sejak 2007 itu bersatu.

Kini, dengan tercapainya kesepakatan Hamas dan Fatah, upaya mewujudkan Palestina merdeka terbuka. "Karena dengan rekonsiliasi itu, bisa jadi pembuka jalan yang luas bagi perjuangan yang selama ini masih dilakukan Palestina," kata Retno.

Dukungan RI bagi Palestina, terutama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerap kali disuarakan dan diupayakan dalam berbagai forum internasional. Terbaru, dalam pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non Blok Komite Palestina di New York, September lalu, dukungan Indonesia disampaikan.

Menurut Retno, tahun ini menandai 50 tahun pendudukan Israel di Palestina sekaligus tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhirinya. "Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan disetiap napas diplomasi Indonesia," katanya.

Menlu RI juga menyerukan agar GNB dapat mendorong masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina. Solusi dua negara antara Israel dan Palestina adalah opsi yang ditawarkan RI.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari juga menyambut positif kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat berdampak kepada Palestina secara keseluruhan.

"Poin-poin kesepakatan rekonsiliasi diharapkan dapat berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi, tetapi seluruh faksi di Palestina, sehingga Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat diwujudkan," katanya di Jakarta, Jumat (13/10).

Kharis menyatakan, Komisi I DPR RI selalu mendukung apa pun yang terbaik untuk Palestina. Dimulai pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid al-Aqsa, hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Kendati begitu, lanjut dia, rekonsiliasi barulah awal.

Menurut Kharis, yang paling mendesak dalam waktu dekat adalah pembukaan isolasi terhadap Gaza. Wilayah itu selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius.

Selain itu, pintu perbatasan Rafah juga harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Demikian juga, proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pascabombardir Israel dapat dilakukan dengan segera.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga berharap peran diplomasi dan kemanusiaan negara-negara lain, termasuk Indonesia, harus ditingkatkan. Menurut Kharis, misi-misi kemanusiaan dari berbagai negara atau LSM juga harus terus dilakukan karena rakyat Palestina membutuhkan bantuan semua negara.


Perayaan warga

Setelah lebih dari satu dekade bertikai, Hamas dan Fatah mencapai kesepakatan dalam sebuah rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis (12/10) waktu setempat. Hal ini ditandai penandatanganan dokumen oleh perwakilan Hamas Saleh al-Arouri bersama negosiator Fatah Azzam al-Ahmed di bawah pengawasan Kepala Badan Intelijen Mesir Khalid Fawzi.

Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah maju untuk menuntaskan keretakan yang telah berlangsung selama satu dekade. Ujungnya adalah terbentuknya negara Palestina yang utuh.

Kedua kubu juga menyepakati penyerahan secara penuh kendali administrasi di Gaza kepada pemerintahan bersama pada 1 Desember 2017. Selain itu, disepakati juga Palestina akan menggelar pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen setahun sejak kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani.

Rekonsiliasi Hamas dan Fatah disambut gembira masyarakat Palestina. Mereka berharap permusuhan ini segera berakhir. \"Ini memberi harapan bagi orang-orang yang saat ini bersikap pragmatis. Saatnya melihat diri mereka sebagai orang Palestina,\" kata salah satu warga Gaza, Naim al-Khatib seperti dilansir BBC, Jumat (13/10).

Warga Gaza lainnya, Amal, menilai rekonsiliasi ini menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan kehidupan yang normal. Sebab, selama ini, Gaza dihinggapi berbagai kesulitan, salah satunya dari sisi kelistrikan. Otoritas Palestina di bawah kendali Fatah memberlakukan pajak besar bagi bahan bakar untuk pembangkit listrik di Gaza.

"Kami berharap listrik segera kembali," ujar Amal.

(BBC/Republika/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Amerika Serikat Keluar Dari UNESCO

Menilik keputusan Amerika untuk keluar dari UNESCO setelah bertahun-tahun memutus dukungan finansial dan menuduh lembaga ini anti rezim Zionis bisa menjelaskan banyak hal.

Menurut pengakuan Dr. Jamal Wakeem, seorang analis politik di Amerika Serikat, Washington telah menghentikan setiap bentuk aktifitas di UNESCO dalam rentang waktu yang sangat panjang. Untuk itu, tidak mengagetkan apabila mereka mengambil keputusan itu.

Presiden Amerika memang telah mengambil sikap permusuhan terutama setelah PBB menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Palestina.

Dari sejak Palestina menjadi anggota UNESCO, Amerika telah menangguhkan keanggotaan di lembaga ini dan menghentikan iuran yang harus dibayar. Keputusan Washington ini telah menyebabkan UNESCO mengalami inflasi budget sebesar 50 juta dolar.

Lebih dari itu, dari sejak menyatakan keluar dari Konvensi Perubahan Iklim, Donald Trump memang telah mengambil sikap permusuhan terhadap lembaga-lembaga internasional.

Masih menurut Dr. Wakeem, keputusan untuk keluar dari UNESCO itu menyimpan tujuan terpendam bagi Washington. Para petinggi Gedung Putih ingin menekan lembaga ini untuk menaati seluruh perintah yang mereka keluarkan. “Keputusan Amerika ini bisa dilandasi oleh semangat balas dendam atas keputusan UNESCO untuk memelihara seluruh warisan kebudayaan dan peradaban Palestina,” ujar Dr. Wakeem.

Dr. Wakeem juga telah memprediksikan bahwa Israel juga akan keluar dari UNESCO.

Tentu, keputusan Washington ini bukanlah yang pertama dilakukan. Pada tahun 1985 lalu, Amerika juga pernah menyatakan keluar dari UNESCO hanya dengan alasan lembaga ini dipimpin oleh seorang Afrika.

(Al-‘Ahd/Raghib-Faqih/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB Perpanjang Penyelidikan Tindak Kekerasan Terhadap Rohingya

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk memperpanjang penyelidikan tindak kekerasan di Myanmar, khususnya Rakhine. Penyelidikan PBB akan diperpanjang untuk enam bulan ke depan.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (30/9/2017), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disepakati Uni Eropa, yang isinya menyerukan misi pencari fakta internasional untuk diberi waktu tambahan selama enam bulan.

Beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak sepakat dengan resolusi itu, termasuk China. Namun tidak ada negara yang mengusulkan digelarnya voting, sehingga resolusi itu akhirnya diadopsi secara mufakat.

Dewan Keamanan PBB telah membentuk misi khusus pada Maret lalu, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di wilayah Myanmar. Penyelidikan difokuskan pada dugaan tindak kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya yang tinggal di wilayah Rakhine.

Rohingya telah tinggal turun-temurun selama beberapa dekade di Rakhine. Namun sebagai minoritas muslim, mereka tidak mendapat status kewarganegaraan dan dianggap imigran ilegal. Akses warga Rohingya terhadap pekerjaan dan pendidikan juga dibatasi oleh otoritas Myanmar.

Lebih dari 500 ribu warga Rohingya telah tiba di kamp-kamp pengungsian Bangladesh, sejak 25 Agustus saat konflik kembali pecah di Rakhine. Konflik dipicu oleh serangan militan Rohingya ke puluhan pos polisi dan pangkalan militer Myanmar yang memicu operasi militer besar-besaran. Operasi militer Myanmar itu dilaporkan sarat kekerasan dan disebut PBB sebagai 'pembersihan etnis' terhadap Rohingya.

Awal bulan ini, misi pencari fakta PBB meminta lebih banyak waktu untuk melakukan penyelidikan. Mereka mengeluhkan kurangnya akses ke wilayah Myanmar, terutama Rakhine yang dikendalikan penuh oleh militer.

Keputusan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (29/9) waktu setempat ini berarti memberikan tambahan waktu hingga September tahun depan, bagi mereka untuk menyelesaikan laporan akhir.

(AFP/Detik-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Moderasi Dalam Islam

Konferensi Moderasi dalam Islam diselenggarakan atas prakarsa cabang Lembaga Internasional para alumni Al-Azhar di Indonesia.

Menurut laporan IQNA dilansir dari al-Youm al-Sabi’ Mesir; cabang Lembaga Internasional para alumnus Al-Azhar di Indonesia bekerjasama dengan pemerintah setempat, propinsi Nusa Tenggara Barat, menyelenggarakan konferensi nasional keempatnya untuk para alumni Indonesia universitas Al-Azhar.

Konferensi ini akan diselenggarakan dengan tema "Moderasi dalam Islam; Dimensi dan Tendensi”, dari tanggal 17-20 Oktober dan Dr. Abbas Shuman, Wakil Syaikh Al-Azhar, Osama Yasssin, Wakil Ketua Majma’ Jahani Alumni Al-Azhar, Prof Dr.Abdul DayemNusair, Sekjen Lembaga Internasional Alumni Al-Azhar dan penasihat Syaikh Al-Azhar termasuk sejumlah tokoh yang hadir dalam konferensi ini.

Dalam konferensi 4 hari ini, ada 3 poros yang dibahas dan dijadikan tukar pendapat, dimana poros pertama mencakup Iman dan Kufur dalam masalah-masalah kekinian, yang mencakup beragam topik seperti "Batasan-batasan iman dan kufur dalam Alquran dan sunnah Nabawi”, "Bukti-bukti moderasi dalam makna iman dan kufur dalam perspektif Asy’ari”, "Masalah iman dan kufur dalam masalah ideologi sampai argumentasi-argumentasi politik dan sosial”, "Bahaya ekstremisme dan fanatisme religi dalam definisi makna iman dan kufur”, "Fenomena takfiri, pembid’ahan, penyesatan, dan dampak buruknya dalam keamanan sosial”.

"Fatwa dan masalah-masalah kontemporer manusia” adalah poros kedua pembahasan konferensi ini, yang mencakup sejumlah topik seperti "Permasalahan realitas dan prospek masa depan”, "Fatwa dan peraturannya dalam Syariah Islam”, "Pengeluaran fatwa, hukum, dan sarana-sarananya”, "Modernisme dalam pendekatan pengeluaran fatwa dan budaya mufti”, "Fatwa dan Hukum dalam sistem Pemerintahan Kontemporer”, "Bahaya-bahaya fatwa langka dan solusi pengkajiannya”, "Alasan dan motivasi perubahan fatwa dalam dunia kontemporer”, "Fatwa antara kelaziman-kelaziman dan problem pelaksanaan”, "Fatwa-fatwa cannel parabola, sosial, dan marginalnya.

"Problem dakwah dan para mubalig di era modern”, "Mengaktifkan propaganda Islam di era teknologi informasi”, "Syubhat klaim jihad untuk menjalankan syariat dan mendirikan negara khilafah”, "Media dan jaringan sosial serta peranannya dalam membimbing individu, kelompok dan masyarakat kontemporer”, "Penyebaran dakwah Islam kontemporer untuk perdamaian dan menerima satu sama lain”, "Dakwah dan oposisi terhadap Islam serta solusi resistensi di hadapannya”, "Dakwah Islam dan urgensi pembaharuan di sejumlah khotbah-khotbah agama”, "Peran sejumlah lembaga-lembaga Islam internasional dalam mendidik para mubalig dan publikasi makna-makna seperti kewarganegaraan, kebebasan dan diversifikasi”, termasuk topik-topik yang akan dibahas dan dikaji dalam poros ketiga konferensi ini dengan topik "Dakwah Islam termasuk salah satu pokok perdamaian dunia”.

(Al-Youm-Al-Sabi’/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Arab Saudi dan Rusia Desak Diakhirinya Penderitaan Palestina

Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz Al-Saud bersama Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev sepakat untuk mendesak diakhirinya penderitaan rakyat Palestina. Mereka menekankan pentingnya Palestina untuk mendapatkan perdamaian yang adil, komprehensif, dan permanen.

"Mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Teluk dan Timur Tengah dengan krisis yang saat ini ada di Yaman dan Suriah, mengharuskan Iran untuk menghentikan kebijakan ekspansionisnya, berkomitmen pada prinsip-prinsip pendekatan yang baik, menghormati norma dan hukum internasional, dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain," ujar Raja Salman, dalam kunjungannya ke Moskow, Jumat (6/10).

Raja Salman menuturkan, Arab Saudi ingin meningkatkan hubungan kerja sama dengan Rusia. Menurut dia, negaranya sedang melalui fase historis dan fundamental dari pembangunan, seperti yang telah tercatat dalam Visi 2030.

"Kami menantikan partisipasi Rusia dan kerjasamanya dalam melaksanakan program visi ini, demi kepentingan bersama," kata Raja Salman, dikutip Arab News.

"Upaya negara kita di bidang minyak telah menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi produksi dan mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Kami menekankan komitmen kami terhadap stabilitas pasar minyak internasional," tambah dia.

Medvedev mendukung hasil pertemuan Raja Salman dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mengembangkan kerjasama bilateral di segala bidang, pada Kamis (5/10). "Saya hari ini akan memberikan arahan yang diperlukan kepada para menteri untuk mewujudkan kesepakatan yang telah dicapai sesegera mungkin," kata Medvedev, yang menyebut Arab Saudi sebagai mitra penting Rusia di Timur Tengah.

(Arab-News/Republika/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB: Militer Myanmar Ingin Usir Warga Muslim Rohingya

Tujuan utama serangan militer Myanmar adalah mengusir warga muslim Rohingya dari negara ini.

Begitu pernyataan ini dilontarkan PBB seperti dilansir oleh Sabq hari ini.

“Tujuan utama penyerangan yang dilakukan oleh militer Myanmar tersebut adalah mengusir minoritas muslim Arakan yang terletak di barat negara tersebut,” tandas pernyataan PBB hari ini itu.

Setelah melakukan penelitian dan wawacara dengan puluhan pengungsi Rohingya, PBB mengambil kesimpulan bahwa serangan militer Myanmar itu terlaksana secara teratur dan terencana.

“Penyerangan itu bukan hanya untuk mengusir minoritas muslim Rakhine, tetapi juga dilakukan supaya mereka tidak kembali lagi ke negara tempat tinggal mereka,” ujar PBB.

Pada tanggal 19 September 2017 lalu, HRW dan Badan Amnesti Internasional meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk menekan Pemerintah Myanmar supaya menghentikan aksi pembersihan etnis warga muslim Rohingya.

Dari sejak 25 Agustus 2017 lalu, militer Myanmar melakukan kejahatan, pembantaian, dan kebrutalan terhadap warga minoritas muslim Rohingya. Aksi kebrutalan telah merenggut ribuan korban serta puluhan ribu warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka.

Menurut laporan Komisaris Tinggi Urusan Pengungsi PBB pada hari Kamis lalu, lebih dari 515 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh.

Mayoritas minoritas muslim Rohingya berdomisili di Rakhine yang merupakan wilayah termiskin di Myanmar.

(Sabq/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Respon OKI Atas Serangan Las Vegas

OKI mengecam aksi teroris pada Minggu malam di kota Las Vegas Amerika.

Menurut laporan IQNA dilansir dari situs OKI, Yusuf al-Utsaimin, Sekjen OKI dengan mengecam serangan teroris Las Vegas Amerika, juga mengucapkan belasungkawa kepada para keluarga korban, masyarakat dan pemerintah negara ini serta mendoakan kesembuhan bagi orang-orang yang terluka.

Dengan mengungkapkan keprihatinan atas terjadinya tindakan kejahatan dan teroris semacam ini yang menarget manusia-manusia tak berdosa, juga menegaskan sikap tegas OKI dalam menolak segala bentuk kekerasan dan teror.

Ia demikian juga dengan menjelaskan bahwa terorisme sama sekali tidak terkait dengan agama, negara dan ras manapun, juga menegaskan urgensi upaya-upaya regional dan internasional untuk melawan fenomena ini.

Insiden penembakan Minggu malam di dekat hotel Mandalay, dimana ribuan orang sedang ikut dalam festival musik country di Las Vegas telah menewaskan 58 orang dan melukai 500 lainnya.

Situs NBC mengumumkan identitas pelaku penyerangan adalah seorang laki-laki bernama Stephen Paddock (64 tahun). Di samping itu, kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

(OKI/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Tim Bantuan Meminta Akses Bebas ke Zona Konflik di Myanmar

Tim bantuan dan pertolongan Internasional di Myanmar telah meminta dari pemerintah negara ini supaya memberikan akses bebas ke provinsi Rakhine.

Menurut laporan IQNA dilansir dari Shafaqna, kelompok bantuan dan pertolongan internasional telah meminta kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan akses bebas keluar masuk ke zona konflik di provinsi Rakhine.

Pemerintah Myanmar dengan mengklaim ketidakamanan di wilayah tersebut telah menghalangi kegiatan kelompok-kelompok internasional dan non-pemerintah begitu juga terhadap badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa di provinsi Rakhine.

Tim-tim bantuan dengan menyebarkan sebuah pernyataan menegaskan: Tim-tim bantuan dan pertolongan internasional di Myanmar sangat prihatin dengan pembatasan yang diberlakukan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan di provinsi Rakhine. Banyak orang di daerah konflik pada provinsi ini yang membutuhkan bantuan segera.

(Shafaqna/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Al Saud Berusaha Larang Tim Peneliti HAM PBB Tentang Yaman

Takut terhadap pengiriman para peneliti internasional ke Yaman, Arab Saudi melancarkan ancaman ekonomi dan diplomatik terhadap negara-negara yang menuntut supaya kejahatan atas Yaman diteliti tuntas.

Demikian berita ini dilansir oleh Russia al-Yawm.

Melalui sebuah pesan resmi, rezim Riyadh mengancam negara-negara yang menyatakan mendukung rancangan Dewan Keamanan PBB untuk mengirimkan para peneliti internasional dan independen guna melakukan pengusutan kejahatan terhadap rakyat Yaman.

Dalam pesan resmi itu, Arab Saudi menegaskan, pengesahan rancangan yang telah diajukan oleh Kanada dan Belanda itu dapat membuahkan efek negatif atas perdagangan kedua negara ini serta terhadap hubungan diplomatik, politik, dan ekonomi mereka dengan Riyadh.

“Riyadh tidak akan pernah menerima rancangan Belanda dan Kanada yang mendukung pengusutan tuntas tentang krisis Yaman,” tulis pernyataan Saudi itu.

Zaid Ra’d al-Husain, komiser HAM PBB, telah berkali-kali menekan Dewan HAM PBB supaya memulai sebuah pengusutan independen sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi dari sejak tahun 2015 lalu itu.

John Fisher, direktur Human Rights Watch di Jenewa, menilai bahwa pesan Arab Saudi itu adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan.

“Sungguh sangat memalukan ketika Arab Saudi melakukan ancaman boikot ekonomi dan politik terhadap negara-negara itu hanya dengan tujuan untuk mencegah pengusutan kasus Yaman,” tutur Fisher.

(Russia-Al-Yawm/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

DK PBB Gelar Sidang Untuk Bahas Krisis Rohingya

Dewan Keamanan (DK) PBB akan menggelar sidang pada hari Kamis mendatang untuk membahas kasus krisis Rohingya.

Demikian berita ini disampaikan oleh sumber-sumber diplomatik seperti dilansir oleh Sky News hari ini.

Tema utama yang akan diangkat dalam sidang DK PBB ini berkisar pada aksi kekejaman rezim Myanmar dan nasib minoritas muslim Rohingya.

Menurut rencana, Antonio Gutteres, Sekretaris Jenderal PBB, akan berorasi dalam sidang yang akan digelar lantaran permintaan dari tujuh negar dunia: Amerika, Prancis, Inggris, Mesir, Kazakhstan, Senegal, dan Swedia serta didukung oleh Italia.

Ketujuh negara itu meminta kepada Sekjen PBB supaya mempresentasikan laporan tentang serangan militer yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine yang terletak di barat Myanmar.

PBB telah menetapkan bahwa pelanggaran hak-hak warga muslim Rohingya tersebut adalah sebuah aksi “pembersihan etnis”.

Serangan militer Myanmar telah menyebabkan puluhan ribu warga Rohingya tewas dan terlantar. Dari sejak 25 Agustus lalu, sekitar 436 ribu warga muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh.

Krisis kemanusiaan ini telah menuai aneka kecaman dunia. Emmanuel Macron, Presiden Prancis, menegaskan bahwa kebiadaban militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya itu merupakan sebuah bentuk genosida.

Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, pun menuai kecaman keras dunia lantaran selama ini hanya ambil sikap bungkam.

(Sky-News/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

PBB Kecam Pembangunan Perumahan Zionis Yang Semakin Meningkat

Utusan PBB untuk Timur Tengah mengingatkan, kelanjutan pembangunan perumahan Zionis di Yerusalem bisa melemahkan proses perdamaian antaran Palestina dan Israel.

Seperti dilansir situs berita Daily Star hari ini, salah seorang petinggi PBB dalam sidang Dewan Keamanan menegaskan, “Kelanjutan pembangunan perumahan Zionis di tanah pendudukan Palestina, terutama di Baitul Maqdis, adalah penghalang utama bagi solusi dua negara dalam krisis Palestina.”

“Perluasan pembangunan perumahan Zionis dapat melemahkan seluruh usaha internasional untuk perdamaian antara Palestina dan Israel,” ujar Nikolay Mladenov, utusan PBB untuk urusan Timur Tengah.

“Di sampiang pembangunan perumahan ilegal, merusak rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Baitul Maqdis serta membuat warga ini terlantar bisa menggoyahkan ufuk-ufuk perdamaian yang sedang diraih,” lanjutnya.

Dari sejak bulan Juli hingga sekarang, lanjut Mladenov melaporkan, pembangunan perumahan ilegal Zionis terus berlanjut dengan kecepatan tinggi dan sesuai dengan model yang permanen.

Hanya dalam rentang bulan Juli tahun ini, perumahan Zionis yang berhasil dibangun hanya untuk kawasan Baitul Maqdis mencapai angka 2.300 unit rumah. Jumlah ini melebihi angka pembangunan perumahan ilegal Zionis yang terlaksana untuk seluruh tahun 2016 sebesar 30 persen.

“PBB menyatakan bahwa seluruh prores pembangunan perumahan ini adalah sebuah tindakan ilegal berdasarkan pada undang-undang internasional dan bisa menjadi aral melintang bagi proses perdamaian,” tandas Mladenov.

(Daily-Star/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

134 Negara Dukung JCPOA Sepenuhnya

Statemen terakhir para menteri luar negeri G-77 dan China telah disetujui dengan suara bulat oleh negara-negara anggota. Pertemuan G-77 dan China ini diadakan di sela-sela sidang umum PBB di New York.

Kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) disebut sebagai sebuah contoh konstruktif, yang merupakan buah dari kinerja multinasional dalam menyelesaikan masalah-masalah penting dunia.

Para menteri dari 134 negara dunia juga menegaskan, JCPOA adalah model nyata yang membantu negara-negara untuk lebih berkembang dengan cara memperkuat kerjasama internasional.

Para menlu G-77 dan China juga mengutarakan penentangan mereka terhadap embargo ekonomi sepihak atas Republik Islam Iran. Mereka menuntut agar embargo-embargo ini segera dicabut.

Pertemuan para menteri luar negeri G-77 dan China berlangsung pada Jumat (22/9). Pertemuan tersebut dihadiri presiden Ekuador, ketua sidang umum, dan sekjen PBB.

(Liputan-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Nasihat Yang Diabaikan Trump Dalam Sidang Umum PBB

Presiden Amerika tidak mengindahkan saran para penasihatnya terkait Kim Jong-un, pemimpin Korut.

Media-media Amerika memberitakan, para penasihat Donald Trump telah berkali-kali menyarankan dia agar tidak menyerang Kim Jong-un secara personal dalam sidang umum PBB ke-72.

Los Angeles Times melaporkan, Trump telah diberitahu bahwa penghinaan terhadap pemimpin Korut akan memperuncing konflik antara Washington dan Pyongyang. Para penasihat Trump berpendapat, hal ini bisa menutup jalan perundingan dengan negara di Semenanjung Korea tersebut.

Trump dalam pidatonya menyebut Kim Jong-un sebagai “pria rudal yang bertekad untuk bunuh diri.” Dia juga mengancam akan melenyapkan Korut dari muka bumi. Menurut pengakuan dua pejabat Amerika, kata-kata ini tidak ada dalam draft pidato Trump.

Sebagian staf senior Trump, termasuk Herbert Raymond McMaster (konsultan keamanan nasional Amerika), pada bulan-bulan lalu telah memperingatkan, serangan personal terhadap pemimpin Korut akan memberikan hasil yang tak dikehendaki.

(Los-Angeles-Times/Liputan-Islam/ShabestanBerbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Amnesty: Saudi Gunakan Bom Buatan AS Dalam Konflik Yaman

Koalisi pimpinan Arab Saudi pada tanggal 25 Agustus lalu menjatuhkan bom di sebuah perumahan dan menewaskan 16 penduduk sipil Yaman. Bom yang mereka gunakan ternyata diproduksi oleh AS. Demikian laporan dari organisasi HAM Amnesty International pada Jumat (22/9/17).

Sisa senjata yang digunakan dalam serangan tersebut ditemukan “sesuai dengan komponen bom buatan AS yang biasa digunakan di bom laser,” kata Amnesty.

Serangan di perumahan Attan, kota Sana’a, telah menyebabkan lebih dari 17 orang terluka, termasuk seorang anak berumur 5 tahun bernama Bouthania. Foto anak perempuan itu viral di internet beberapa waktu lalu, di mana di foto tersebut ia terlihat sedang mencoba membuka matanya yang bengkak dan terluka.

Orang tua dan lima saudara Bouthania termasuk korban yang tewas dalam serangan tersebut.

“Kami simpulkan bahwa bom yang membunuh orang tua dan saudara Buthaina, dan penduduk sipil yang lain, dibuat oleh AS,” kata Lynn Maalouf, peneliti dan direktur Timur Tengah di Amnesty International.

Amnesty lalu meminta AS dan negara-negara Barat lainnya agar mengimplementasikan “embargo yang komprehensif” dalam penjualan senjata kepada koalisi pimpinan Saudi di perang Yaman.

“Tidak ada alasan bagi AS dan negara lain seperti Inggris dan Prancis untuk menjustifikasi penjualan senjata ke Saudi yang digunakan dalam konflik di Yaman,” tambah Maalouf.

Pada bulan Mei lalu, AS resmi menjual senjata seharga hampir $110 milyar kepada Saudi. Penjualan itu dinilai sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Amerika.

Bouthania, yang kini dirawat oleh paman dan bibinya, menjadi simbol penderitaan anak-anak Yaman, dan memicu kampanye kemanusiaan di internet dengan hashtag #BouthainaTheEyeOfHumanity.

Ratusan pengguna media sosial menyebarkan foto diri sendiri yang menirukan gerakan Bouthania dengan menutup satu mata dan membuka mata lain dengan tangan.

لك الحمد ياالله تفاعل كبير مع صورة بثينه التي التقطتها انا لها يوم امس على مواقع التواصل الاجتماعي #بثينه_عين_الانسانية#لعيون_بثينة pic.twitter.com/7VT3SEoPqf

— كريم زارعي (@karemo_5) 29 Agustus 2017

Konflik Yaman telah menewaskan lebih dari 8.000 orang, termasuk setidaknya 1.500 anak-anak. Agresi militer oleh Saudi ini juga menyebabkan jutaan penduduk terpaksa mengungsi. PBB pada Juli lalu menyebut krisis di Yaman sebagai “krisis kemanusiaan paling besar di dunia.”

(Liputan-Islam/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Aljazair Minta Penangguhan Keanggotaan Suriah di Liga Arab Dicabut

Kami menginginkan Suriah kembali menjadi anggota Liga Arab dan penangguhan keanggotaanya segera dicabut.

Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Abdul-Qadir Musahil, Menteri Luar Negeri Aljazair, ketika diwawancarai oleh Russia al-Yawm hari ini di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

Keanggotaan Suriah di Liga Arab memang sudah ditangguhkan selama tujuh tahun. Dalam hal ini, Aljazair sangat menyayangkan hal ini. “Suriah dan Aljazair memiliki hubungan yang sangat bersejarah. Untuk itu, Aljazair berharap Suriah kembali menjadi anggota Liga Arab,” tukas Musahil.

“Liga Arab sudah harus mengakhiri masa penangguhan keanggotaan Suriah yang telah ditetapkan dari sejak krisis menimpa negara ini pada tahun 2011 lalu,” tukas Musahil kembali.

Musahil memang berharap seluruh masalah dan krisis yang membara di Timur Tengah, termasuk krisis yang sedang menimpa Teluk Persia, segera diakhiri.

“Aljazair tetap menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak yang ditimpa krisis di Teluk Persia ini,” tukas Musahil.

Sehubungan dengan krisis Libya, Musahil menyatakan siap mendukung program baru PBB untuk menuntaskan krisis ini.

Pada tanggal 12 November 2011 lalu, para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab mengambil keputusan dalam sidang Kairo untuk membatalkan keanggotaan Suriah di liga ini dan memanggil kembali para duta besar mereka dari Damaskus.

“Dengan 18 suara sepakat, 3 suara menentang, dan 1 suara abstain, keputusan untuk membatalkan keanggotaan Suriah ini telah ditetapkan,” ujar Nabil Arabi ketika mengumumkan keputusan tersebut kala itu.

(Russia-Al-Yawm/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Suriah Lebih Bertekad Menghabisi Terorisme

Rezim Zionis Israel memberikan dukungan tak terbatas kepada kelompok teroris di Suriah. Akan tetapi, pasukan militer dan rakyat Suriah tetap bertekad bulat untuk memusnahkan terorisme.

Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Walid Mu’allim pada saat berorasi di Sidang Umum PBB, seperti dilansir oleh Russia al-Yawm hari ini.

Mu’allim melanjutkan, Israel masih terus melanjutkan penjajahan di negara-negara Arab dan memberikan dukungan finansial, militer, logistik, dan segala bentuk bantuan yang lain kepada kelompok teroris.

“Dukungan tak terbatas Israel kepada kelompok-kelompok teroris memang bukan suatu hal yang aneh, karena kepentingan kedua pihak ini adalah satu,” tukas Mu’allim.

“Barang siapa menyangka bisa memalingkan kami untuk tidak merebut kembali sekalipun sejengkal dari Dataran Tinggi Golan, ia sedang mengigau,” ujar Mu’allim.

Mu’allim melanjutkan, “Dengan pengorbanan pasukan militer dan seluruh rakyat, kini Suriah lebih bertekad untuk memusnahkan akar terorisme dibandingkan dengan masa-masa sebelum ini. Sikap Suriah dari sejak permulaan perang adalah memusnahkan terorisme dan usaha keras untuk menuntaskan setiap masalah melalui solusi politik. Semua ini demi mencegah darah dihamburkan dan untuk menciptakan stabilitas.”

Mu’allim kembali menekankan, Suriah tetap komitmen menaati kesepakatan “de-escalation zone” dan bersikukuh untuk memperoleh hak dalam kesepakatan ini. Menciptakan zona ini adalah sebuah tindakan sementara. Kedaulatan Suriah tidak boleh diotak-atik.

(Russia-Al-Yawm/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)