Usai Dipecat PKS, Fahri Hamzah ke PDI Perjuangan?

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristanto mengatakan pihaknya enggan mencampuri internal PKS. (Foto: Merdeka.com)

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristanto mengatakan, pihaknya belum meminati untuk meminang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meski ia mengaku memiliki hubungan baik dengan politisi PKS itu.

Kedekatan dirinya dengan Fahri dibangun ketika dirinya masih menjadi anggota DPR pada periode lalu. “Beliau menjadi teman saya ketika saya di DPR Komisi VI,” kata Hasto di Jakarta, Selasa 5 April 2016.

Tapi mengenai kemungkinan PDI Perjuangan meminang Fahri untuk bergabung, Hasto tak menjawab tegas. Ia hanya menyatakan, jika PDI Perjuangan menerapkan sistem politik terbuka bagi siapa pun.

“Kemarin saya juga berdialog dengan Pak Fahri Hamzah, dan PDIP tidak mencampuri dinamika internal yang terjadi dalam partai lain. Dan pilihan-pilihan politik tentu saja terbuka, tapi tentu saja PDIP menggunakan status aktif bagi yang mau jadi anggota PDIP, harus menulis daftar,” kata Hasto di sela-sela pelatihan tim kampanye Pilkada serentak di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 5 April 2016.

Pasca mengetahui Fahri dipecat dari PKS, Hasto mengaku, telah menghubungi Wakil Ketua DPR tersebut. Namun, ia tak mengungkap, apa isi pembicaraan yang mereka bahas. Hasto hanya menegaskan pihaknya enggan mencampuri internal PKS.

Menurut Hasto, perseteruan internal PKS menjadi momentum penetapan pimpinan dan alat kelengkapan DPR harus sesuai dengan partai pemenang pemilu pada tahun 2014 lalu.

“Ketika proses yang disuarakan rakyat melalui Pileg tidak tercermin dari dalam susunan pimpinan dan alat kelengkapan dewan, sehingga partai-partai pengusung bapak Jokowi praktis tidak ada representasi di pimpinan dewan dan alat kelengkapan dewan, maka itu menjadi anomali dalam demokrasi yang hasilnya krisis,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak terima dipecat dari partainya. Dia menuding Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman telah merekayasa sebuah peradilan internal partai untuk menjatuhkannya.

“Tidak mengindahkan AD/ART dan juga serangkaian tindakan-tindakan yang terencana dan direkayasa untuk menciptakan persidangan-persidangan yang ilegal, yang fiktif,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 April 2016.

(Merdeka/Satu-Islam/ABNS)