Ribuan Nelayan Pantura Demo Menolak Kebijakan Menteri Susi

Ribuan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (GERNASMAPI) menggelar unjuk rasa di depan pintu 1, Monas, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Para nelayan yang datang dari berbagai Provinsi tersebut memprotes sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Juru bicara Gernasmapi, Aprianto Wijaya mengatakan, ada beberapa Peraturan Menteri (Permen) yang ditolak lantaran berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan nelayan. Pertama, Permen KKP No. 56/2014 tentang moratorium kapal asing dan eks asing. Kedua, Permen KKP No. 57/2014 tentang larangan transhipment (alih muatan).

Ketiga, Permen KKP No. 01/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Keempat, Permen KKP No. 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)

Selain itu, massa juga menolak Peraturan Pemerintah No. 75/2015 tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kemudian surat edaran Dirjen Budidaya nomor 721 / 2016 tentang kapal pengangkut ikan kerapu budidaya.

“Peraturan-peraturan tersebut telah mengakibatkan pengangguran dan tutupnya industri perikanan rakyat yang sudah bertahun-tahun dibangun di seluruh Indonesia,” kata Apri.

“Terciptanya penganguran baru di Indonesia lebih kurang sejumlah satu juta orang,” lanjut Apri.

Lebih jauh, meningkatnya angka pengangguran berkorelasi dengan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah pesisir.

“Dengan melihat fakta-fakta tersebut dengan berbagai macam regulasi kementerian perikanan dan kelautan , bukan tidak mungkin wilayah laut kita akan diserahkan pengelolaanya kepada asing, seperti diatur di dalam unclos Pasal 62,” imbuhnya.


Laut Untuk Rakyat

Spirit poros maritim dunia yang didengunkan pemerintahan Presiden Jokowi harusnya berdampak pada penguatan dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Jalan menuju cita-cita luhur itu mestinya tidak hanya berhenti pada retorika dan aksi membakar kapal saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana ide poros maritim berkorelasi pada kesejahteraan dan kebangkitan nelayan Indonesia dan khususnya kebangkitan bangsa.

“Pembangunan sektor kelautan hendaknya diarahkan untuk meraih tujuan secara seimbang demi terwujudnya kejayaan dan kesejahteraan bangsa, ” tegas Apri.

Oleh karenanya, Apri memaparkan, ribuan nelayan yang berunjuk rasa itu meminta agar sejumlah peraturan Menteri Susi yang dinilai memberatkan nelayan dapat segera dihapuskan.

Selain itu, pemerintah diharapkan agar organisasi nelayan dapat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan baik di level nasional maupun daerah.

” Yang terpenting juga pemerintah wajib memberikan jaminan kepastian usaha dan memberikan perlindungan usaha bagi pelaku usaha perikanan,” tukas Apri.

(Empat-Pilar-MPR/ABNS)