Didi Mahardika (mengangkat kertas) ditemani kuasa hukumnya saat konferensi pers tentang somasi kepada tim film Jenderal Soedirman, di Universitas Bung Karno, Cikini, Jakarta, Selasa (8/9). (Foto: MP/R)
Cucu Presiden Sukarno, Didi Mahardika atau yang biasa dikenal dengan nama Didi Soekarno merasa tak nyaman atas pemberitaan tentang wacana negara meminta maaf ke Presiden Sukarno di sebuah media online. Melalui pesan blackberry messenger (BBM) kepada merahputih.com, pemilik nama lengkap Muhammad Mahardika Suprapto itu, mengungkapkan kekesalannya.
"Aku merasa tidak nyaman dan pengin mereka meralat atas kesalahannya," tulis Didi Soekarno.
Didi Soekarno berharap, setiap media memiliki kode etik untuk memberitakan kebenaran, tidak ditambahi 'bumbu' yang tidak jelas sumbernya.
"Aku kecewa karena berita yang ditulis berlawanan dengan saya dan membuat pertanyaan juga dari beberapa pihak, kok saya bertentangan dengan keluarga yang lain," tulisnya lagi.
Lebih jauh, Didi Soekarno mengungkapkan, tidak pernah diwawancara terkait masalah wacana negara meminta maaf ke Presiden Sukarno oleh media online yang memberitakan hal tersebut.
"Aku enggak merasa diwawancara, tapi kok beritanya sampai keluar," tulis Didi Soekarno.
Dalam pemberitaan tersebut, Didi Soekarno menunjukkan, terkesan ada perbedaan pendapat antara dirinya dan ibunya sendiri, Rachmawati Soekarnoputri. Didi Soekarno diberitakan merasa tidak perlu negara meminta maaf ke Presiden Sukarno. Namun yang jadi masalah adalah, dalam pemberitaan tersebut Didi Sukarno terkesan bersinggungan dengan sang bunda, Rachmawati Soekarnoputri.
Saat mengulas tentang komentar Rachmawati Sukarnoputri yang mempertanyakan permohonan maaf tersebut kenapa tidak dilakukan saat pemerintahan Megawati Sukarnoputri, Didi Sukarno seakan tidak menyetujui pernyataan tersebut.
Perihal perlu tidaknya negara meminta maaf kepada Presiden Sukarno, Didi Soekarno mengirimkan pernyataan resminya.
"Bung Karno adalah pihak yang paling dirugikan secara politik dan kemanusiaan akibat dari peristiwa G30S/PKI, ini dibuktikan dengan keluarnya TAP MPRS No.XXXIII/1967 yang mencabut kekuasaan Presiden dari tangan Bung Karno. Apalagi dalam konsideran TAP XXXIII tersebut dalam konsiderannya BK diduga tur andil dalam peristiwa kudeta G30S/PKI, sangat aneh masal seorang Presiden melakukan kudeta. Jadi seharuya permintaan maaf justru harus ditunjukan kepada Bun Karno karena negara pernah melakukan dosa politik terhadap Bung Karno melalui melalui TAP MPRD No.XXXIII/1967," tulis Didi Soekarno.
Perihal masalahnya dengan media online tersebut, Didi Soekarno menulis sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, Denny Lubis.
(News-Merah-Putih/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email