Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, yang menyerukan untuk memboikot Pilpres) 2019.
Hal ini terkait dengan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen.
“Ini patut disesalkan, sebab pernyataan itu bukan pendidikan politik yang baik buat rakyat,” kata Hendri kepada JPNN.com, Sabtu (22/7).
Selain itu, Hendri mengatakan, pernyataan tersebut seperti menggambarkan Gerindra telah menyerah terlebih dahulu untuk menghadapi Pilpres 2019. “Pernyataan ini seperti ungkapan menyerah sebelum bertanding dari Gerindra. Mungkin ada maksud lain dari pernyataan ini,” tuturnya.
Hendri menduga, Pilpres 2019 tidak hanya diikuti oleh satu calon saja. Sebab, menurut dia, masih ada peluang bagi calon lain untuk maju dalam Pilpres 2019.
“Jokowi memang diunggulkan tapi saya menilai masih ada peluang bagi calon lain, sebab, hitungan hasil 2014 belum tentu sama dengan 2019,” ucap Hendri.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengajak warga negara Indonesia untuk memboikot Pilpres 2019. Pasalnya, keputusan PT sebesar 20-25 persen bertujuan untuk menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal dalam Pilpres 2019.
PT sebesar 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional merupakan salah satu hasil keputusan rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu oleh DPR. “Karena itu, saya serukan pada rakyat Indonesia untuk melakukan boikot Pilpres 2019,” kata Arief
Arief menilai, PT 20 persen bisa menghambat tokoh-tokoh lain yang berpotensi dicalonkan pada Pilpres 2019. Salah satunya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Bukan hanya dengan tujuan untuk menghambat Prabowo, tapi juga tokoh-tokoh lain, yang berpotensi dicalonkan sebagai calon presiden pada 2019 nanti," kata Arief.
Dia mengatakan, PT 20 persen merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi hingga dua periode. "Joko Widodo akan melawan kotak kosong seperti di beberapa pilkada, yang digelar serentak," ucap Arief.
Arief sendiri menuturkan jika UU Pemilu tersebut sebenarnya masih bisa diubah jika gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Meski begitu ia mengaku pesimis.
"MK pasti akan lebih berpihak pada agenda yang sudah di-setting Joko Widodo untuk melanggengkan dirinya menjadi calon tunggal pada Pilpres 2019," imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri menanggapi dengan santai protes yang dilayangkan sejumlah pihak atas UU Pemilu. Menurutnya jika ada yang tidak terima, ia mempersilakan menggugat ke MK.
"Ya ini kan negara hukum, negara demokrasi sekaligus negara hukum. Ya, kalau ada yang tidak puas dengan keputusan yang sudah diputuskan di DPR ingin menempuh jalur di MK ya dipersilahkan," imbuhnya.
(JPNN/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email