China Larang Pejabat dan PNS di Xinjiang Jalankan Ibadah Puasa

Pemerintah China dikabarkan memaksa para pegawai negeri dan pejabat di provinsi Xinjiang untuk berjanji tak akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan yang akan dimulai pada Kamis (18/6/2015).
 
Xinjiang, adalah wilayah China yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Uighur yang beragama Islam. Sejak beberapa kelompok garis keras melakukan gangguan keamanan, pemerintah China mengendalikan wilayah itu dengan keras.

Sama dengan kondisi tahun lalu, situs pemerintah Xinjiang memuat pemberitahuan yang meminta para pejabat, PNS hingga para pelajar dan guru yang beragama Islam tidak menjalankan ibadah puasa.

Di beberapa bagian Xinjiang, Beijing bahkan meminta pejabat setempat memberikan jaminan baik secara lisan maupun tertulis bahwa mereka tidak akan menjalankan ibadah puasa dan menghadiri aktivitas keagamaan.

Keputusan pemerintah China untuk melarang warga Xinjiang berpuasa karena menganggap bulan Ramadhan bisa digunakan sebagai sarana melakukan provoksi untuk memicu lebih banyak perlawanan di provinsi tersebut.

"Pemerintah China memperbanyak jenis larangan dan memperketat pengawasan ketika Ramadhan akan tiba. Agama yang dipeluk warga Uighur telah dipolitisasi dan meningkatkan pengawasan justru bisa mempertajam perlawanan," kata Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Uighur Sedunia (WUC), organisasi etnis Uighur di pengasingan.

Pada Desember tahun lalu, pemerintah China sudah menimbulkan keresahan warga Xinjiang setelah melarang kaum perempuan Muslim mengenakan burka. Di China terdapat sekitar 20 juta umat Muslim, 8 juta di antaranya adalah warga Uighur yang berbahasa Turki di provinsi Xinjiang. [tribunnews]

Ahok: Apa Pantas PNS Digaji Rp 12 Juta Kerjanya Cuma Fotokopi?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis kepada pegawai negeri sipil (PNS) setimpal dengan pekerjaan yang telah diberikan. Ia menginstruksikan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk benar-benar mengontrol anak-anak buahnya bekerja.

"Jangan sampai nanti formulir ditulis kerjaannya hanya fotokopi saja. Apa pantas PNS digaji Rp 12 juta kerjanya cuma fotokopi? Kalau memang nyatanya ada PNS yang kerjanya cuma itu, ya nanti dia dialihkan ke kerjaan yang lebih berguna," kata Basuki saat memberi pengarahan dalam konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 di Balai Agung, Balai Kota, Senin (25/5/2015).

Basuki menginstruksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Sekda DKI Saefullah untuk melakukan penyisiran terhadap para PNS di Ibu Kota. Pasalnya, staf terendah di Pemprov DKI mendapat gaji yang lebih besar dibanding karyawan perusahaan swasta, yakni mencapai Rp 9 juta tiap bulannya.

"Kalau kerjanya enggak pantas, cabut saja semua TKD-nya. (Sebanyak) 20.000 PNS enggak jelas kerjanya. Kalau TKD-nya dicabut, makin untung DKI. Tidak pantas menghabiskan Rp 20 triliun untuk menggaji orang-orang yang enggak melakukan apa pun di DKI," kata Basuki.

Basuki menceritakan pengalamannya ketika baru menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebagai Wagub, dia diberikan 20 orang staf untuk menerima surat dan aduan masyarakat. Kemudian, Basuki merampingkan jumlah stafnya itu. Akhirnya, dia memilih tiga staf yang paling pintar.

Hasilnya, proses surat masuk lebih cepat dikerjakan oleh tiga orang dibanding 20 orang. Pasalnya, saat dikerjakan 20 orang, surat untuknya lebih lama masuk karena harus berputar-putar dahulu proses administrasinya.

"Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga harus lebih kencang seleksinya. Buat pejabat yang sudah dijadikan staf, kalau masih 'main-main', cabut habis saja TKD-nya. Dia cuma dapat gaji pokok. Kasarnya, relakan saja dia pensiun dini daripada dikasih TKD besar," kata Basuki.

Penulis : Kurnia Sari Aziza

(Source)

Ini 7 Alasan Penyebab 57 PNS DKI Dibebas Tugaskan Oleh Ahok Hari Ini

Sebanyak 57 pejabat eselon III dan IV PNS DKI distafkan alias demosi hari ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika mengatakan sedikitnya ada 7 alasan yang menyebabkan mereka diturunkan jabatannya.

"Kita ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama itu kalau dia mengundurkan diri pasti kita ganti. Kalau di bulan awal kemarin yang mundur kita bina, begitu mereka masih ingin mundur, kita ganti," ujar Agus kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).

Faktor kedua, lanjut Agus, PNS yang sakit hingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Kemudian alasan ketiga adalah memiliki masalah yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun terlibat skandal.

"Yang keempat, tentu ini sudah melalui pemeriksaan inspektorat adalah mereka yang bermain-main dengan uang. Bisa sogok, bisa upeti dan bisa penyuapan. Jadi rambu-rambunya ini. Yang kelima, tidak disiplin. Tidak hadir (absen dalam waktu) lama," urainya.

Alasan keenam dikarenakan ada 'main' dengan proyek-proyek Pemprov DKI. Terakhir, ketidakikutsertaannya dalam berbagai kerja bakti di lingkungan Pemprov.

"Misalnya ada kerja bakti membersihkan saluran air, PU Air (Dinas Tata Air) harus hadir disitu. Camat lurah pasti punya catatan sapa saja pejabat eselon III dan IV yang nggak hadir di situ," pungkasnya.

Dari data yang diperoleh wartawan, 57 PNS DKI yang distafkan hari ini berasal dari 10 SKPD yang berbeda. Jumlah SKPD terbesar yang distafkan Ahok berasal dari Dinas Pelayanan Pajak yakni sebanyak 3 orang.

Selain itu terdapat masing-masing 2 pejabat eselon III dari Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Penataan Kota yang terkena demosi. Selanjutnya dari BKD, BPLHD, Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Gedung, dan Dinas Perhubungan dan Transportasi masing-masing didemosi satu pejabat.

Di eselon IV ada 41 orang yang diturunkan jabatannya. Mereka berasal dari 19 SKPD di DKI Jakarta.
Terdapat 8 pejabat eselon IV dari Dinas Penataan yang distafkan bulan ini. Di mana, SKPD dari Kota Administrasi Jakarta Timur terkena demosi dengan total mencapai 7 orang.

Sebanyak 3 pejabat dari Badan Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga juga ditafkan Ahok. Sementara itu, Dinas Tata Air, Kominfomas dan Kebersihan harus rela 'membuang' dua pejabat eselon IV-nya akibat demosi.

Terakhir, 11 eselon IV yang distafkan masing-masing dinas, seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta SKPD Kota Administrasi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Kepulauan Seribu.

(detik.com)

Ahok: Selama Saya Menjabat, tidak Ada Zona Nyaman Untuk Nyolong Duit

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak akan membiarkan para pejabat DKI bermain anggaran. Ia pun mengaku tidak segan mencopot jabatan pejabat DKI yang bermasalah.
"Tidak ada zona nyaman, bisa dicopot (pejabat) yang kerja tidak sesuai harapan," kata Ahok sapaan akrab Basuki saat pelantikan pejabat eselon III dan IV di Balai Kota Jakarta, Senin (18/5/15).

Ahok telah melantik 649 pejabat eselon tiga dan empat yang baru di halaman Balai Kota Jakarta. Terdapat 109 pejabat eselon tiga yang masuk ke dalam promosi, rotasi dan mutasi. Sedangkan eselon empat berjumlah 539 pejabat.

"Saya bagikan operasional saya untuk bisa kerja dengan baik. Tapi banyak yang tidak suka dengan saya karena agama, suku, etnis. Kalau saya jadi Gubernur yang korupsi akan nambah penderitaan," ujar Basuki.

Ahok mengatakan ia tidak akan mentolerir kesalahan para pejabat baik dari hal yang kecil maupun besar. Bahkan seorang Camat harus dapat mencermati lingkungan sekitar, di mana tempat yang tak layak dan lainnya.

"Saya lebih memilih memecat PNS sebanyak mungkin, karena kalau banyak orang juga tidak akan efisien. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pejabat yang baru dilantik, semoga bisa mewujudkan Jakarta Baru," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.(republika.co.id)