Ketika Wapres Jusuf Kalla Berselisih Dengan Menteri Susi Soal Kebijakan Perikanan

Dalam sebuah kabinet pemerintahan, perbedaan dan silang pendapat antara menteri adalah hal biasa. Namun silang pendapat kali ini tidaklah biasa karena "pelakunya" adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

Pernyataan Susi pada Selasa 29 Maret 2016 itu sekaligus menjawab surat teguran dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 22 Maret 2016 yang meminta Susi untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dilakukannya selama ini di sektor kelautan dan perikanan.

Melalui surat yang dilayangkannya untuk Susi, Kalla mengatakan kebijakan Menteri Susi mengenai moratorium, pelarangan transhipment dan pengaturan sertifikasi kapal telah mengakibatkan ribuan nelayan yang besar baik eks asing atau milik nasional tidak dapat berlayar dan menangkap ikan. Hal ini berakibat hasil produksi dan ekspor ikan sangat menurun.

Selain itu, terjadi pula pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta coldstorage. Terkait hal tersebut, Kalla mencontohkan bahwa di Ambon, produksi hanya 30% saja dari kapasitas.

Sedangkan di Bitung (Sulawesi Utara), produksi Januari - Februari 2016 tercatat hanya sekitar 7% dari kapasitas terpasang. Bahkan di Tual (Maluku), produksi malahan berhenti sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan ekspor produk perikanan secara drastis.

Nilai ekspor ikan dan udang di Maluku menurun dari 90,10 juta dollar AS pada tahun 2014 menjadi 3,75 juta dollar AS pada tahun 2015. Hal ini berdampak meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku.

Terkait hal tersebut, Husain Abdullah yang menjadi Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, "Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulut, sumbernya dari gubernur setempat,"

Terkait temuan Wapres Kalla tentang banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) yang tidak beroperasi di Bitung, Susi mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi.

Susi mengatakan bahwa selama ini tidak banyak yang tahu bahwa banyak unit pengolahan ikan didirikan di Bitung hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

"Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan," ucap Susi.

(Kompas /Berbagai-Sumber-Lain/Memobee/ABNS)