Maman Imanulhaq Faqih, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. (Foto: Faisal Assegaf/Albalad)
Beberapa tahun belakangan gerakan pengkafiran terhadap sesama kaum muslim gencar berlangsung di Indonesia. Kampanye kebencian menyebar di beragam media sosial.
Dan tentu saja kelompok minoritas, termasuk Syiah dan Ahmadiyah menjadi korban. Sebagian pihak menilai gerakan intoleran ini muncul sejak perang di Suriah meletup lima tahun lalu. Konflik Sunni-Syiah – memang sudah mengakar di Timur Tengah – timbul di Indonesia.
Namun menurut Kiai Maman Imanulhaq Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan di Majalengka, Jawa Barat, kelompok-kelompok intoleran dan antipluralisme itu sudah berkembang sejak reformasi. Dia menegaskan paham Islam dianut kelompok semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam di Indonesia, yang menghargai sejarah dan menghirmati tradisi.
“Jadi tidak ada istilah ini musyrik, ini tidak boleh,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini saat ditemui di ruang kerjanya Selasa pekan lalu. “Tidak ada penghancuran kuburan, masjid tua peninggalan bersejarah.”
Dia baru kembali dari memberikan kuliah umum di kampus Universitas Indonesia soal partai-partai Islam. Dengan santai dan ditemani cemilan serta beberapa botol air kemasan, lelaki 44 tahun ini menjelaskan soal maraknya gerakan intoleran itu.
Yang menarik di ruang kerjanya adalah foto Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bertulisan Sang pemimpin. Namun Maman lebih senang dipotret dengan latar lambang Nahdhatul Ulama karena dia juga menjabat wakil ketua Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama.
Berikut penjelasan Maman Imanulhaq Faqih kepada Faisal Assegaf dari Albalad.
Bagaimana Anda melihat penyebaran ideologi Wahabi di Indonesia?
Pertama, saya tidak ingin dulu masuk pada terminologi Wahabi. Yang ingin saya katakan adalah ada sebuah paham dan gerakan agak masif mengganggu pola hubungan keagamaan di Indonesia.
Di Indonesia kita punya tradisi menghargai berbagai aliran keagamaan, bahkan berbagai agama. Indonesia berdiri atas pluralitas, baik agama, suku, aliran, dan kepercayaan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, bahkan dulu Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya, bahu membahu mewujudkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.
Tiba-tiba ketika reformasi berjalan muncul kelompok-kelompok dengan mudah kita identifikasi, berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lahir sebelum kemerdekaan.
Identifikasinya sederhana. Pertama, mereka cenderung literalis sehingga mereka tidak mau mengakui kebenaran dari yang lain. Sesuatu dulu telah diingatkan oleh Ibnu Rusyd: suatu saat akan datang sebuah kelompok merasa kelompok mereka diberi hidayah. Sedangkan selain mereka tidak dapat hidayah, sesat, dan harus dimusnahkan.
Padahal dulu, A. Hasan dari Persis, salah satu guru Islam Soekarno, pernah melakukan perdebatan dengan Ahmadiyah di bandung. Tidak pernah ada kesepakatan tapi tidak ada pembakaran, pelemparan, dan tidak ada caci maki.
Kedua, kelompok itu ahistoris. Mereka selalu memakai terminologi kebangkitan Islam, Islam itu adalah Arab, dan Arab itu adalah Arab Saudi. Sehingga apapun dari Arab saudi seolah menjadi kiblat bagi kita. Ini ditolak oleh kita. Islam memang lahir di tanah Arab tapi Islam hadir untuk rahmatan lil alamin.
Sehingga kita selalu menghadirkan Islam di Indonesia itu Islam berkebudayaan, berkeadaban. Islam tidak lepas dari sejarah dan Islam menunjukkan kembali penghormatan terhadap tradisi. Jadi tidak ada istilah ini musyrik, ini tidak boleh. Tidak ada penghancuran kuburan, masjid tua peninggalan bersejarah.
Tiba-tiba ada kelompok menghancurkan masjid, makam-makam wali, dan menghancurkan tradisi, itu kita tolak. Ini Indonesia, selalu menyandarkan pada prinsip Islam hadir untuk saling memaknai, mengisi, menyempurnakan, memberi nilai hidup.
Kita heran ada kelompok tidak berkeringat, memanggul senjata, tiba-tiba merasa paling Islam. Dulu para kiai, wali-wali mengislamkan orang dengan cara akhlak mulia, hari ini ada orang mengkafirkan orang.
Ketiga, kelompok itu bersikap ekslusif, tertutup. Mereka menganggap peradaban mereka hebat, padahal kita mengenal Islam di Indonesia dengan kekhasan sendiri.
Keempat, kelompok itu mengedepankan kekerasan, bukan musyawarah atau dialog.
Dari empat identifikasi itu, kami menanyakan dari mana mereka? Atas kepentingan apa? Tiba-tiba mereka gampang menguasai media sosial, punyai radio, televisi. Ini bukan khas Indonesia.
Khasnya Indonesia adalah sekeras apapun kita menguatkan kembali keislaman pasti ada nilai nasionalisme. Jadi antara nilai keagamaan dan nasionalisme itu bisa berbarengan. Mereka nggak. Mereka anti-Indonesia, tidak mau menyusuri nilai-nilai perjuangan. Tapi mereka masif di mana-mana, meraih ruang publik, merebut masjid-masjid.
Mereka masif, militan, dan betul-betul ada yang mendanai. Saya curiga negara mendanai adalah negara ingin menarik konflik di Timur Tengah ke Indonesia. Kita tidak ada hubungannya dengan konflik Sunni-Syiah di sini, tidak relevan.
Saya melihat ada dua faktor harus kita curigai, yakni kelompok transnasional dan kelompok transaksional. Idoelogi transnasional selalu menawarkan uang untuk menjadikan Indonesia sebagai eksperimentasi. Saya tidak tahu apakah Arab Saudi atau Iran terlibat atau tidak.
Saban kali ada konflik, misalnya kasus Ahmadiyah atau Syiah Sampang, tidak pernah melebar karena kita memiliki organisasi-organisasi Islam mampu menawarkan tiga konsep, yakni hubungan islamiyah, nilai nasionalisme, dan nilai persaudaraan sesama manusia.
Kedua, kelompok transnasional. Berkiblatnya bukan ke konstitusi Indonesia. Ketika saya mengkritik Arab Saudi tidak becus mengurus haji karena korban jatuhnya alat derek dan tragedi Mina tidak diselesaikan dan tidak ada laporan, tiba-tiba ada yang keliling ke kiai-kiai dan dan sebagainya, itu adalah karena provokasi dari Iran dan sebagainya.
Apakah Anda melihat Arab Saudi terlibat dalam penyebaran aliran antipluralisme di indonesia?
Kalau saya tidak melihat indikasi Arab Saudi sebagai sebuah negara. Mungkin ada kelompok-kelompok menggunakan sumber dana dari Arab Saudi untuk melakukan puritanisme, radikalisme, termasuk kelompok-kelompok intoleran di Indonesia.
Apakah Anda melihat penerima beasiswa dari Arab Saudi atau Iran terpengaruh oleh cara berpikir dan ideologi dari dua negara itu?
Paling bahaya itu adalah orang diam di Indonesia dengan kapasitas intelektual tidak terlalu bagus dan menerima uang untuk menyebarkan itu. Said Aqil Siradj lulusan Makkah tidak terpengaruh. Beberapa teman pernah sekolah di Iran juga berpikiran progresif.
Dengan sekolah di Arab Saudi tidak mesti kita menjadi seorang Wahabi anti terhadap nilai-nilai Islam keindonesiaan. Kita bisa bekerja sama dengan teman-teman di Qom tapi tidak perlu kita menganggap ideologi itu terbaik.
Kalau ada kelompok-kelompok menggunakan itu dan ingin menyebarkan ideologi antipluralisme, bukan tempatnya di Indonesia.
Tapi sudah banyak contoh di Barat, Arab Saudi menyebarkan paham Wahabi memang antipluralisme?
Sekali lagi, saya tidak ingin menuduh Arab Saudi sebagai sebuah negara. Kita harus mengakui Arab Saudi memiliki kontribusi bagus untuk Islam. Soal ada yang menggunakan basis-basis keuangan Arab Saudi untuk menularkan intoleran, anti dan sebagainya, Indonesia punya saringannya.
Sesuatu keyakinan disebarkan dengan paksaan, uang, tidak akan berkembang. Jadi saya tidak terlalu ketakutan.
Arab Saudi, kalau memang melakukan itu, gerakan teroris akan mengancam Arab Saudi.
Tadi Anda bilang sudah banyak masjid direbut kelompok Wahabi. berapa jumlahnya dan sejak kapan itu berlangsung?
Fenomena perebutan masjid itu sudah berlangsung sejak reformasi. Saya selalu percaya masjid tidak akan pernah direbut oleh mereka anti nilai-nilai tradisi kita kecuali kita memang malas ke masjid.
Berapa masjid sudah berhasil direbut?
Saya nggak tahu persis.
Lingkungan seperti apa mereka bisa masuk dan akhirnya bisa merebut masjid?
Kita harus akui mereka militan. Mereka mulai dengan menjadi marbot dulu, pengurus masjid, lalu setelah itu mereka mulai dipercaya menjadi ustadnya. Ketika imamnya nggak ada dan sebagainya, mereka rebut itu dan pengurus lama terusir.
Contohnya masjid Pertamina di Cirebon. Waktu dulu dikelola orang Nahdhatul Ulama, semua orang boleh masuk. Muhammadiyah, Persis. Tapi ketika kelompok itu masuk, pembicara hanya dari kelompok mereka.
Kelompok itu dengan masif dan militan masuk ke masjid-masjid di kantor BUMN (Badan Usaha Milik Negara), kantor-kantor kementerian, sekolah-sekolah, dan di Mahkamah Konstitusi. Ketika itu ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. Tiba-tiba yang khotbah Jumat anti-Pancasila (tertawa). Dai bilang Pancasila adalah thagut. Mereka utopis, ilusif, dan sebagainya.
Menurut sebuah penelitian, sekolah-sekolah negeri di Yogya, Cianjur, dan beberapa daerah lain, mereka masuk ke dalam kegiatan siswa. Sehingga mereka tidak boleh menghormat bendera.
Ada berapa jumlah kelompok antipluralisme ini di Indonesia?
Jumlah mereka sangat kecil, tidak sampai satu persen. Yang menjadi masalah adalah mereka militan dan dananya besar. Sedangkan kelompok moderat tidak militan, nggak ada dana dan tidak mau bersinergi.
Kelompok-kelompok intoleran akan berkembang masif kalau kelompok moderat, Islam Indonesia, malas, tidak mau militan.
Di mana kelompok intoleran ini berpusat?
Sebenarnya Ketua PBNU sudah omong di aman-mana. Mereka tidak berpusat pada satu daerah. Mereka bisa terus berkembang di mana-mana atas nama kelompok apa saja. Tapi ketahuan. Cirebon juga salah satunya. Di sana ada dua kelompok intoleran.
(Al-Balad/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email