Wakil Ketua FPKS: Teror Paris Grand Design Amerika

Wakil Ketua FPKS MPR Ahmad Zainuddin mengutuk tindakan tersebut sebagai penistaan terhadap kemanusiaan aksi penembakan dan pengeboman terhadap warga sipil yang terjadi di Paris, Perancis, Jumat 13 November 2015 malam yang dinilainya sebagai tindakan terorisme.

“Tindakan teror, menakuti hingga membunuh manusia dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Kita semua mengutuk tindakan biadab terorisme di Paris,” ujar Zainuddin di sela-sela kegiatan reses di dapilnya di Jakarta Timur, Sabtu 14 November 2015.

Menurut Zainuddin, mengutip pemberitaan sejumlah media, aksi teror di Paris diduga kuat dilakukan kelompok ISIS terkait Suriah. Negara Barat lanjut Zainuddin, termasuk Perancis yang juga dalam sekutu Amerika Serikat, harus mengevaluasi sikap dan pandangannya dalam menghadapi terorisme. Karena ISIS sendiri merupakan bentukan Barat.

“Dalam dokumen AS, Menlu Hillary Clinton pernah menyatakan jika ISIS bentukan mereka. Sekarang ISIS diduga di balik teror Paris. Jadi ini hanya permainan saja,” ujar Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri ini.

Lebih lanjut Zainuddin juga menduga, ada grand design di balik peristiwa terorisme di Paris. Rusia masuk ke Suriah dengan dalih memerangi ISIS. Ini mengancam dominasi AS di konflik Timur Tengah. Karenanya AS ingin menarik Eropa untuk terlibat dalam konflik Timur Tengah.

“AS sangat ingin memerangi ISIS dan menjatuhkan rezim Assad sebagai satu paket. Sementara Rusia memerangi ISIS tapi mendukung rezim Assad. Eropa mengambil sikap tengah,” kata dia.

Konteks Eropa, memerangi ISIS sekadar untuk mencegah arus imigran lebih besar lagi. Di titik itulah seperti ada upaya menarik keterlibatan Eropa lebih jauh dalam konflik Timur Tengah.

“Tahapan selanjutnya adalah dalam program global war on terror jilid dua AS. Saya kira teror di Perancis kuat dalam skenario ini,” tutur politikus yang juga pengamat Timur Tengah ini.

Untuk itu, menurut Zainuddin, Pemerintah Indonesia dapat bersikap lebih hati-hati dan bijaksana dalam merespons perkembangan dinamika global ini. Perlindungan terhadap warga negara dan kedaulatan NKRI menjadi prioritas dengan tetap menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar dunia.

“Indonesia jangan terseret. Tapi harus menunjukkan peran dan kontribusi sebagai negara demokrasi muslim terbesar bahwa kita punya sikap dan cara berbeda dengan yang dilakukan Barat terhadap terorisme,” ucap dia.

(Satu-Islam/Shabestan/ABNS)