Suasana panas dalam mediasi oleh Pemerintah antar HTI melawan ormas-ormas se-kabupaten Banyumas (Foto: Satu Islam/Ageng Selo)
Pemerintah Kabupaten Banyumas mengundang warga setempat dari berbagai ormas daerah untuk melakukan mediasi kasus protes yang dilayangkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas.
Mediasi ini dilakukan di Aula Markas Kodim 0701 Banyumas dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah, TNI, Polri, MUI, FKUB, NU, Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, PMII, dan Muhammadiyah.
Pada pertemuan ini, perwakilan ormas yang hadir memberikan pernyataan-pernyataan berkeberatan terhadap aktivitas pengajian HTI. Pasalnya, HTI dianggap telah melakukan “makar halus” seperti menyebarkan paham yang menganggap Pancasila sebagai syirik. Selain itu, HTI juga mengharamkan penghormatan kepada bendera merah putih dan menuding pemerintah sebagai toghut.
Hardiman, salah satu komandan Banser Purwokerto Utara menyatakan, “Secara legal formal HTI memang sah sesuai Undang-undang keormasan. Namun dalam aktivitas dan pengajian-pengajian yang sering dilakukan para dai mereka kerap melakukan pernyataan illegal dan bernada makar. Isu khilafah yang mereka wacanakan sering menabrak pilar-pilar kebangsaan.”
Di akhir mediasi ini, secara kompak semua ormas yang hadir meminta agar HTI Banyumas setidaknya dibatasi ruang geraknya, hanya diperbolehkan melakukan aktivitas yang bersifat internal di kantor organisasi.
Selain itu, mewajibkan HTI agar memasang simbol-simbol negara seperti Foto Presiden dan Wakil Presiden, Garuda Pancasila, dan Bendera Merah Putih yang sebelumnya tidak pernah dipasang. Padahal sebelumnya semua ormas menuntut HTI Banyumas dibekukan.
“Jika dalam perjalanan di kemudian HTI melakukan Aktivitas di luar sekretariat mereka, bisa dihentikan secara paksa. Apabila mereka ngotot, kami semua ormas akan turun tangan dengan didampingi oleh aparat dan struktur pemerintahan terkait.” tegas Hardiman.
(Ageng-Selo/Satu-Islam/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email