Jutaan Data Pelanggan Telkomsel & Indosat Disadap NSA Bagian Kelima

Meksiko Berang AS Menyadap Negaranya

Meksiko mengutuk keras pemerintah AS atas tuduhan negara adikuasa itu melakukan aksi mata-mata terhadap pemimpinnya setelah muncul laporan bahwa surat-surat elektronik mantan Presiden Meksiko ke 56, Felipe Calderon, diretas oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) AS.

Felipe Calderón, mantan Presiden Meksiko, periode December 1, 2006 – December 1, 2012 (wikimedia).

Data yang dibocorkan oleh analis keamanan yang kini buron, Edward Snowden, menunjukkan peretasan terhadap surat elektronik Presiden Calderon dilakukan tahun 2010, seperti diberitakan majalah Jerman Der Spiegel mengutip pernyataan Snowden.

Kementrian Luar Negeri Meksiko mengatakan kegiatan mata-mata semacam ini “tak dapat diterima, ilegal” dan berlawanan dengan prinsip berhubungan baik.

 

Mereka mendesak Presiden Barack Obama agar melakukan penyelidikan terhadap tuduhan ini.

Dalam pernyataan resminya Kementrian Luar Negeri Meksiko mengatakan akan segera menyampaikan kembali pentingnya penyelidikan seperti yang disebut ini melalui jalur diplomatik.

“Dalam hubungan antar tetangga dan mitra, tak ada ruang untuk praktik-praktik seperti yang dituduhkan itu,” demikian bunyi pernyataan itu.

Penyelidikan lengkap

Dalam laporan terpisah sebelumnya NSA disebut melakukan peretasan terhadap jalur komunikasi sejumlah pemimpin negara termasuk terhadap Presiden Enrique Pena Nieto sebelum ia menjabat tahun 2012 juga terhadap Presiden Brazil Dilma Rousseff.

Pesan-pesan terkait para pembantu dekat Presiden Rouseff serta perusahaan minyak milik negara Petrobas juga disebut turut disadap.

Terungkapnya dugaan ini langsung direspon dengan tanggapan keras dari Brazil, dimana rencana kunjungan kenegaraan Presiden Rousseff ke Washington bulan depan akhirnya ditunda.

NSA juga dituding mencuri lihat data elektronik dari sejumlah pemerintah negara Amerika Latin lain termasuk Venezuela dan Ekuador.

Pada ajang pertemuan G20 di Rusia bulan lalu, Presiden Obama menjanjikan dilangsungkan penyelidikan terhadap tudingan-tudingan ini termasuk yang ditujukan pada Rousseff dan Pimpinan Meksiko.

“Yang saya terima dari Presiden Obama adalah janjinya untuk melangsungkan penyelidikan lengkap… dan kalau benar akan ada sanksi sebagai balasan,” kata Presiden Pena Nieto kepada BBC.

Tudingan-tudingan ini juga muncul berkat bocoran yang diungkap oleh Snowden. Sebuah pengadilan federal di AS telah mendakwa mantan pegawai kontrak itu dengan tudingan aksi mata-mata dan mengupayakan ekstradisinya ke AS.

Tetapi hingga kini Snowden masih bertahan di Rusia setelah mendapat suaka sementara. (bbc.co.uk).

_________________________

Ternyata. penyadapan yang dilakukan AS tak sebatas para pemimpin-pemimpin negara Eropa, bahkan sekelas duta besar dan berada di luar Eropa pun tetap disadap oleh agen-agen AS tersebut, seperti Ekuador misalnya. (baca: Equador Disadap AS, Ditemukan Mikropon di Kedubesnya di London!)

Alat Penyadap Ditemukan di Kedubes Ekuador di London!

Pemerintah Ekuador menemukan alat penyadap di kedutaan besar mereka di London, Inggris. Kedubes Ekuador di London menjadi sorotan setelah menampung dan melindungi bos Wikileaks, Julian Assange.

Diberitakan Reuters, penemuan alat penyadap berupa microphone tersembunyi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ricardo Patino, Rabu waktu setempat.

Menurutnya, alat penyadap itu ditemukan di ruangan dubes Ekuador untuk Inggris, Ana Alban, saat Patino mengunjungi kedubes itu untuk bertemu Assange pada 16 Juni lalu.

Assange yang sejak lebih dari setahun lalu tinggal di Kedubes Ekuador. Dia bekerja dan beraktivitas di ruangan lainnya dalam kedubes. Menanggapi penemuan ini, Patino mendesak Inggris untuk membantu mereka menemukan siapa yang meletakkan penyadap itu dan dalang di baliknya.

“Setelah penemuan ini, pemerintah Ekuador meminta kolaborasi dengan pemerintah Inggris dalam menyelidiki siapa yang melakukan operasi spionase ini,” kata Patino.

Belum ada tanggapan dari pemerintah Inggris terkait permintaan tersebut. Patino menduga, penyadapan dilakukan oleh perusahaan Surveillance Group Limited untuk seorang klien. “Ini adalah salah satu perusahaan spionase dan investigasi terbesar di Inggris,” jelasnya.

Assange berlindung di Kedubes Ekuador untuk menghindari ekstradisi ke Swedia atas tuduhan pelecehan seksual dan perkosaan oleh dua wanita. Assange membantahnya. Dia mengatakan ini adalah cara untuk menghentikan langkahnya membongkar kebusukan pemerintahan Amerika Serikat.

Dalam akun Twitternya, Wikileaks mengutuk penyadapan tersebut. “Menyadap Kedubes Ekuador di London menunjukkan arogansi imperial yang masih terus berlanjut,” tulis Wikileaks.

Sebelumnya, Assange dengan Wikileaks-nya mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia pemerintah AS dalam jumlah besar. Selain Assange, Edward Snowden juga melakukan hal yang sama. Snowden membuat AS kebakaran jenggot karena mempublikasikan praktik penyadapan AS terhadap telepon seluler dan email warga.

Ekuador juga menjadi salah satu negara tempat tujuan suaka Snowden, di antara 20 negara lainnya. Snowden saat ini dilaporkan masih di Moskow dalam perlindungan pemerintah Rusia. Dia terus diburu oleh FBI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Reuters)

______________________

Pada saat KTT 20 di Londong Inggris beberapa waktu lalu, Presiden Indonesia juga sempat disadap oleh Amerika dan Inggris (baca: Indonesia Disadap AS, saat KTT G20 di London)

Presiden Prancis Francois Hollande, meminta masalah penyadapan AS ini menjadi salah satu agenda yang dibahas di pertemuan pemimpin Eropa hari ini.

Akibat hal ini, perjanjian perdagangan bebas antara AS dan Eropa yang akan dimulai akhir tahun depan akan terancam.

Eropa Tuntut AS Tidak Lagi Mata-matai Mereka

Jerman dan Prancis menuntut Amerika Serikat menandatangani kesepakatan pada akhir tahun ini untuk tidak lagi memata-matai mereka. Tuntutan ini diamini juga oleh negara-negara Eropa yang berang dengan aksi penyadapan NSA yang dibongkar Edward Snowden.

Kanselir Jerman Angela Merkel

Diberitakan Reuters, tuntutan ini disampaikan Kanselir Jerman Angela Merkel pada KTT Uni Eropa di Brussels, Kamis 24 Oktober 2013. Kanselir yang juga menjadi korban penyadapan NSA ini menuntut tindakan nyata dari Presiden Barack Obama, bukan hanya meminta maaf.

Negaranya bersama dengan Prancis menghendaki adanya “kesepahaman bersama” dengan AS terkait badan intelijen mereka. Negara-negara anggota UE lainnya bisa ikut ambil bagian.

“Berarti kita akan membuat kerangka kerja sama antara badan intelijen terkait. Jerman dan Prancis yang mengambil inisiatif dan negara anggota lainnya akan bergabung,” kata Merkel.

Dalam pernyataan akhir hari pertama KTT, ke-28 pemimpin Uni Eropa menyatakan mendukung rencana Jerman dan Prancis ini. Gagasan ini pertama kali diangkat Merkel saat Obama mengunjungi Berlin Juni lalu, namun tidak terealisasi.

Merkel semakin mangkel saat Der Spiegel memuat bocoran Edward Snowden yang mengatakan bahwa dirinya salah satu korban penyadapan. Merkel mengatakan, tidak ayal hal ini bisa mengganggu hubungan kedua negara.

“Persahabatan dan kemitraan antara Eropa, termasuk Jerman, dengan Amerika bukanlah satu arah saja. AS perlu juga bersahabat dengan dunia,” kata Merkel.

Sebelumnya AS telah memiliki kesepakatan “jangan memata-matai” dengan Inggris, Australia, Selandia Baru dan Kanada. Kelima negara memiliki aliansi yang dikenal dengan “Lima Mata”, terbentuk sejak akhir Perang Dunia II.

Tegangnya hubungan antara AS dengan Jerman dan Prancis mengancam juga perusahaan-perusahaan internet asal Amerika. Hal ini terkait dukungan Parlemen Eropa terhadap regulasi yang diajukan Komisi Eropa pada awal 2012 untuk memperketat undang-undang perlindungan data yang telah telah ditetapkan sejak 1995 lalu.

Peraturan baru ini nantinya melarang perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook membagi data mereka dengan negara non-Eropa. Peraturan ini juga memberikan hak bagi warga Eropa untuk meminta agar jejak digital mereka dihapus. Ada denda 100 juta euro bagi perusahaan yang melanggar.

AS khawatir Jerman dan Prancis semakin gigih mendorong peraturan ini, pasca terungkapnya penyadapan. Pasalnya jika peraturan ini diterapkan, maka ongkos penanganan data di Eropa akan meroket. Perusahaan seperti Google, Yahoo! Microsoft dan yang lainnya tengah giat melobi pemerintah.

Mega Skandal Penyadapan AS Picu Kemurkaan Negara Sekutu

Presiden Barack Obama bisa dipastikan tengah pening luar biasa belakangan ini. Pasalnya, berbagai masalah menderanya, salah satunya mengancam persahabatan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya di Barat.

Masalah ini dipicu aksi Edward Snowden yang semakin liar mengumbar aib: Mega Skandal Penyadapan AS. Beberapa negara sekutu murka luar biasa. Di Amerika Latin ada Brasil dan Meksiko. Sementara barisan sakit hati di Eropa adalah sekutu dekat AS: Jerman dan Prancis.

Dampaknya terjadi Rabu pekan ini. Seharusnya Rabu malam waktu Washington lalu Gedung Putih mengadakan makan malam tamu kehormatan negara. Namun gagal lantaran tamunya jengkel dan memutuskan membatalkan pertemuan tersebut.

Dia adalah Presiden Brasil Dilma Rousseff yang secara pribadi murka pada Obama. Rousseff adalah salah satu korban penyadapan intelijen AS, NSA, yang dibongkar Snowden yang saat ini berlindung di Rusia.

Alasan AS menyadap demi menanggulangi terorisme, dimentahkan para pejabat Brasil. Sekutu terdekat AS di Amerika Selatan ini mengatakan bahwa penyadapan dilakukan untuk mengeruk keuntungan, demi kepentingan spionase komersial dan industri.

Rabu lalu juga, Obama dihantam protes serupa dari sekutunya di Eropa, Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel meneleponnya, marah percakapan teleponnya disadap. Informasi ini diperoleh Merkel dari majalah Der Spiegel.

Merkel punya pengalaman kelam soal dimata-matai. Dia lahir tahun 1954 di Hamburg, Jerman Timur, saat polisi polisi rahasia NAZI atau Stasi menguntit keseharian warganya. Tidak heran Merkel murka.

Pembelaan juru bicara Gedung Putih Jay Carney juga terlihat ambigu. Kepada media dia mengatakan, NSA (Badan Keamanan Nasional AS) “Sekarang tidak sedang mengawasi dan tidak akan mengawasi telepon Merkel.”

Carney menggunakan kata kerja “sekarang.” Dia tidak mampu menjelaskan apakah sebelumnya AS pernah menyadap Merkel atau tidak. NSA pun makin terpojok.

Dua hari sebelumnya pada Senin, Snowden kembali buat ulah membocorkan penyadapan AS terhadap Prancis, negara sahabat lainnya di Eropa. Harian Le Monde menuliskan, NSA memantau 70,3 juta percakapan telepon di Paris, hanya dalam kurun 30 hari, antara 10 Desember 2012 sampai 8 Januari 2013.

NSA, lanjut Le Monde, juga kemungkinan menyadap jutaan SMS di Prancis. Tidak jelas apakah percakapan dan SMS yang disadap itu disimpan secara utuh, atau hanya berupa metadata – yaitu hanya daftar siapa berbicara dengan siapa.

Tidak dijelaskan juga apakah operasi penyadapan bernama sandi US-985D itu masih terus berlangsung atau sudah dihentikan. Laporan itulah yang membuat Menlu Fabius awal pekan ini memanggil Dubes AS untuk Prancis. Dia menuntut Dubes AS itu memberi klarifikasi atas kabar di media massa itu.

Beberapa hari sebelumnya, Meksiko juga marah besar pada Amerika. NSA dilaporkan menyadap Presiden Enrique Pena Nieto dan pendahulunya, Felipe Calderon. Tidak hanya itu, Amerika juga dituduh menyadap PBB dan Uni Eropa.

Pemimpin 35 Negara

Di bawah perlindungan Rusia, nyanyian Snowden akan mega skandal penyandapan AS semakin tidak terbendung. Jumat kemarin, The Guardian -mitra media Snowden- mengungkapkan bocoran dokumen yang menunjukkan bahwa AS telah menyadap telepon puluhan kepala negara di seluruh dunia.

Hal ini dibuktikan dalam dokumen soal memo rahasia dari Direktorat Sinyal Intelijen (SID) di NSA untuk berbagai instansi yang mereka sebut “pelanggan”. Beberapa di antara instansi ini adalah Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri dan Pentagon.

Dalam memo itu, SID meminta para pejabat tinggi di instansi AS memberikan informasi nomor telepon para petinggi politik dan pengusaha di berbagai negara.

Terkumpullah 200 nomor, termasuk di dalamnya ada 35 nomor kepala negara.Tidak disebutkan pemimpin mana saja yang disadap, namun NSA disebut langsung melakukan operasi intelijen.

Dilihat dari memo tertanggal Oktober 2006 itu, ini bukan kali pertama SID meminta bantuan pejabat negara, melainkan operasi rutin. Judul memo itu, “Pelanggan Bisa Membantu SID Mendapatkan Nomor Telepon Target”. Dalam pembuka memo, dikatakan bahwa para pejabat yang dekat dengan para pemimpin dan politisi dunia bisa membantu operasi mata-mata.

Memo dikirimkan pada pertengahan periode kedua George Bush, saat Condoleezza Rice menjabat Menteri Luar Negeri dan Donald Rumsfeld di akhir masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam KTT Eropa di Brussels yang seyogyanya membicarakan masalah ekonomi, Jerman dan Prancis menyampaikan uneg-uneg mereka. Mereka mengatakan kepercayaan Eropa terhadap AS hampir sirna dan harus kembali dibangun.

“Memata-matai sahabat itu tidak benar. Sekarang kepercayaan harus kembali dibangun,” kata Merkel, Kamis waktu setempat, yang menuntut aksi nyata, bukan hanya ucapan maaf dari Obama.

Akhirnya kedua negara ini kompak menuntut AS membuat kesepakatan paling lambat akhir tahun ini untuk tidak lagi memata-matai mereka. Hal ini diamini oleh ke-28 pemimpin Uni Eropa. Sebenarnya gagasan ini pertama kali diangkat Merkel saat Obama mengunjungi Berlin Juni lalu, namun tidak terealisasi.

“Persahabatan dan kemitraan antara Eropa, termasuk Jerman, dengan Amerika bukanlah satu arah saja. AS perlu juga bersahabat dengan dunia,” kata Merkel.

Kesepakatan semacam ini telah dibuat AS dengan Inggris, Australia, Selandia Baru dan Kanada. Kelima negara memiliki aliansi yang dikenal dengan “Lima Mata”, terbentuk sejak akhir Perang Dunia II.

Lebih Parah dari Wikileaks

Akibat penyadapan ini persahabatan AS dengan berbagai negara yang telah terjalin bertahun-tahun terancam. Kebijakan luar negeri AS yang dirancang sedemikian rupa juga jadi di ujung tanduk. AS diprediksi merugi.

Dalam KTT kemarin, mega skandal penyadapan AS membuat negara-negara Eropa tidak ragu-ragu lagi mendukung pengetatan undang-undang perlindungan data tahun 1995. Dalam peraturan baru nanti, perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook dilarang membagi data mereka dengan negara non-Eropa.

Peraturan ini juga memberikan hak bagi warga Eropa untuk meminta agar jejak digital mereka dihapus. Ada denda 100 juta euro bagi perusahaan yang melanggar.

AS khawatir Jerman dan Prancis semakin gigih mendorong peraturan ini, pasca terungkapnya penyadapan. Pasalnya jika peraturan ini diterapkan, maka ongkos penanganan data di Eropa akan meroket.

Perusahaan seperti Google, Yahoo! Microsoft dan yang lainnya tengah giat melobi pemerintah.

Kerugian diplomatis dan finansial ini membuat dampak bocoran Snowden lebih besar ketimbang bocoran kabel diplomatik oleh Bradley Manning di Wikileaks. Hal ini sempat diungkapkan oleh mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS P.J. Crowley dalam akun Twitternya.

“Semakin jelas saja, walaupun besarnya skala #WikiLeaks, bocoran #Snowden menyebabkan lebih banyak kerusakan publik,” tulis Crowley.

Menurut Slate.com, bocoran WikiLeaks memang memberi dampak buruk terhadap situasi politik di beberapa negara. Salah satunya soal kecurangan pemilu Peru, korupsi pejabat India dan gaya hidup keluarga Ben Ali yang berperan pada awal-awal revolusi di Tunisia.

Kendati mencengangkan, namun bocoran kabel di WikiLeaks dibuat oleh para diplomat dan tidak mencerminkan kebijakan luar negeri AS yang menjadi rahasia. Bahkan, para pejabat Kemlu AS mengakui bahwa terungkapnya kabel itu “memalukan tapi tidak merusak”.

Jerman Ajukan Resolusi PBB Anti Spionase Internet

Jerman dan Brasil menyusun draf resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa yang meminta penghentian spionase Internet dan pelanggaran privasi. Pemimpin dua negara ini sama-sama mengutuk aksi pengintaian Internet yang dilakukan National Security Agency (NSA) Amerika Serikat.

Pengungkapan data NSA yang telah mengakses puluhan ribu rekaman telepon di Prancis dan memantau telepon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel, telah membuat Eropa marah. Jumat kemarin, Jerman mengatakan mengirim kepala intelijennya ke Washington DC untuk meminta penjelasan.

Respons atas fakta yang diungkap bekas pekerja di NSA, Edward Snowden, ini adalah rancangan resolusi. Delegasi Jerman dan Brasil telah bekerja untuk memasukkan draf ini di Majelis Umum PBB, menurut beberapa diplomat PBB kepada Reuters.

“Resolusi ini akan didukung penuh di Majelis Umum, karena tak ada yang suka NSA memata-matai mereka,” kata seorang diplomat Barat di PBB yang tak mau diungkap namanya, Jumat 25 Oktober 2013.

Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara. Namun resolusi ini bisa mendapat dukungan luas dari 193 negara anggota PBB sehingga membawa bobot moral dan politik.

Kamis lalu, Merkel meminta Washington meneken perjanjian “nihil spionase” dengan Berlin dan Paris pada akhir tahun ini. Dia meminta tindakan langsung Presiden AS Barack Obama, bukan hanya permohonan maaf. (vivanews/Reuters)

Snowden Siap Beber `Dosa` Intelijen AS ke Pihak Jerman

Jerman sedang kesal dengan Amerika Serikat, menyusul dugaan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) menyadap ponsel Kanselir Angela Merkel. Bahkan selama 10 tahun!

Merkel sudah menelepon langsung Presiden AS Barack Obama, menuntut penjelasan. Petinggi intelijen pun dikirim ke Washington DC. Dan kini, pemerintah Jerman merasa perlu mendengar informasi langsung dari mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, sang pembocor.

“Jika Snowden ingin memberikan informasi, dengan senang hati kami akan menerimanya,” kata Menteri Dalam Negeri Jerman, Hans-Peter Friedrich, seperti dimuat BBC, Jumat (1/11/2013).

“Apapun klarifikasi, informasi, dan fakta yang bisa kami dapatkan dari dia, akan berguna.”

Secara terpisah, pengacara Snowden, Anatoly Kucherena mengatakan, pertemuan dimungkinkan dilakukan di Moskow — tempat Snowden tinggal setelah mendapat suaka dari Rusia. Bukan di Jerman.

Sebelum niat pemerintah Jerman terlaksana, secara mengejutkan, politisi dari Partai Hijau Jerman, Hans-Christian Stroebele lebih dulu bertemu Snowden di Moskow.

Dari pertemuan itu Stroebele mengetahui bahwa Snowden siap membeberkan pada Jerman tentang seluk-beluk spionase AS.

Tak sekedar omongan, Stroebele juga menunjukkan surat dari Snowden (lihat lampiran surat dibawah) yang menegaskan sikapnya yang bersedia bekerja sama dengan Jerman untuk membongkar aksi intelijen AS yang dinilainya melanggar hukum.

Menurut Stroebele, Snowden ingin agar penyidik Jerman menemuinya di Moskow. Namun, mau saja ke Jerman, dengan syarat, keamanannya dijamin, tak lantas diekstradisi ke AS.

Menlu AS Akui NSA Kelewatan

Usianya baru 30 tahun, namun Edward Snowden mampu membuat AS kalang kabut. Rahasia aksi mata-mata AS yang ia bocorkan bahkan dianggap menyebabkan efek yang lebih serius ketimbang apa yang dilakukan Bradley Manning saat membocorkan ribuan kawat diplomatik AS ke situs Wikileaks.

Sejumlah kepala negara disebut-disebut menjadi target penyadapan AS: Meksiko, Brasil, Prancis, Jerman, Spanyol, bahkan Indonesia – yang diduga melibatkan Australia.

Sementara, Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty soal kabar penyadapan, Jumat pagi tadi.

China pun belakangan menuntut penjelasan dari AS, menyusul kabar dugaan penyadapan NSA terhadap Tiongkok lewat fasilitas intelijennya di kedutaan dan konsulat di Beijing, Shanghai, dan Chengdu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry tak menampik, intelejennya seringkali bertindak berlebihan.

Ia berjanji, bersama Obama, akan mencegah agar tidak ada lagi tindakan yang berlebihan dilakukan oleh NSA di masa depan. (Alv/Ein)

Kebocoran Dokumen Mulai Gilchrist Sampai WikiLeaks

Kebocoran dokumen rahasia selalu membuat gusar penguasa. Baik dulu maupun sekarang.

OLEH: BONNIE TRIYANA

ETHAN Hunt menerima pesan yang dibungkus dalam sebuah mortir tanpa hulu ledak yang ditembakkan beberapa meter di depannya. Sebuah kacamata hitam yang tersimpan dalam selongsong mortir dipakainya untuk membaca instruksi misi rahasia yang harus dilakukan Hunt. Di akhir pesan, Hunt diminta untuk menjaga kerahasiaan misinya. Kalau bocor, Kementerian Luar Negeri akan menyangkal semua aksinya.

Cuplikan adegan itu diambil dari film Mission Impossible I (1996) di mana aktor Tom Cruise memerankan jadi Ethan Hunt, agen rahasia andalan dinas intelijen Amerika Serikat (AS). Sebagaimana judul filmnya, misi Ethan Hunt selalu berakhir sukses dan tak pernah mendapatkan penyangkalan dari Kementerian Luar Negeri AS.

Hal yang dipertontonkan dalam film itu sebetulnya tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi belakangan ini, terutama soal penyangkalan informasi yang termuat di dalam data intelijen yang dibocorkan oleh WikiLeaks. Seperti diberitakan oleh koran The Age dan Sydney Morning Herald, WikiLeaks menguak penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Para petinggi Indonesia ramai-ramai membantahnya. Bahkan Presiden SBY pun pada 14 Maret 2011 secara resmi meminta agar media dan masyarakat menghentikan semua polemik tentang WikiLeaks. “Tidak perlu kita terus menerus ikut dalam kegaduhan ini. Banyak yang lebih penting soalnya,” kata SBY seperti dikutip dari laman berita Vivanews.com.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS sendiri tak pernah secara resmi menyampaikan penyangkalan atas informasi yang termuat di dalam data yang dibocorkan oleh WikiLeaks kepada dua koran besar di Australia itu. Alih-alih menyangkal isi dokumen, Duta Besar AS Scot Marciel malah memberikan keterangan bagaimana mereka mendapatkan informasi. “Tak hanya pejabat pemerintah setempat, tapi juga cendekiawan, jurnalis, politisi, masyarakat awam dan lain-lain. Kami berbicara dan bertukar pikiran atas segala hal yang menjadi perhatian masing-masing pihak,” kata Marciel, beberapa waktu lalu seperti dikutip dari Vivanews.com.

Kontroversi kebocoran informasi intelijen ini bukanlah yang pertama dalam sejarah di Indonesia. Pada 16 September 1963 sejumlah massa yang mendemo dukungan Inggris terhadap Federasi Malaysia (Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak) menyerbu Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Mereka mengobrak-abrik dan menjarah kedutaan Inggris yang terletak tak jauh dari Bundaran Hotel Indonesia itu. Pada saat itulah ditemukan dokumen yang memuat informasi strategis hasil kajian Kedubes Inggris di Jakarta tentang friksi internal Angkatan Darat.

“Tetapi, paling mengejutkan, Kartono Kadri dan Rubijono menemukan analisis pribadi dari Dubes Sir Andrew Gilchrist, “...posisi Presiden Soekarno sekarang bagaikan tikus terpojok,” tulis Julius Pour dalam bukunya, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang.

Kartono Kadri adalah petinggi di Badan Pusat Intelijen (BPI) sedangkan Rubijono yang disebut oleh Julius Pour adalah Rubijono Kertapati, dokter pribadi Presiden Sukarno. Temuan itu mereka laporkan kepada Perdana Menteri I Djuanda Kartawidjaja, namun dia tak melaporkannya pada Presiden Sukarno karena khawatir presiden marah.

Pada Mei 1965 sejumlah anggota Pemuda Rakyat yang menyerbu vila milik Bill Palmer, distributor film Amerika di Puncak, Bogor, Jawa Barat yang diduga jadi mata-mata CIA.  Saat itu para pemuda juga menemukan dokumen yang  memuat telegram rahasia Sir Andrew Gilchrist kepada atasannya di Kementerian Luar Negeri Inggris tentang kemungkinan kerjasama antara Inggris dengan Angkatan Darat Indonesia (Our local Army friends) serta rencana gabungan Inggris-AS untuk mengintervensi Indonesia. Dokumen itu kemudian dikenal sebagai “Dokumen Gilchrist”.

Dokumen terakhir menyingkapkan keterlibatan segelintir perwira Angkatan Darat yang dianggap tak loyal kepada Presiden Sukarno dalam soal konfrontasi dengan Malaysia. Dokumen yang sempat diragukan keasliannya itu dilaporkan oleh Kepala BPI Soebandrio kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno panik dan memanggil seluruh panglima angkatan. Dalam pertemuan itu seluruh pimpinan angkatan menyangkal tuduhan yang disebutkan dalam dokumen Gilchrist.

Seiring waktu, isu itu menggelinding bak bola liar dan memunculkan dugaan adanya Dewan Jenderal yang berencana mengudeta Presiden Sukarno. Situasi politik pun semakin memanas dan kemudian berujung pada peristiwa G.30.S/1965. Sukarno disebut-sebut akan dikudeta pun terjungkal dari kursi kepresidenannya. Secara perlahan Soeharto mengambilalih kekuasaan sampai akhirnya diangkat sebagai presiden definitif pada 27 Maret 1968.

Pada saat Dokumen Gilchrist itu ditemukan dan menjadi bahan pemberitaan di media massa, tak sedikit orang yang meragukan keaslian informasi di dalamnya. Sejumlah keraguan muncul karena susunan tata bahasa Inggris yang digunakan dalam dokumen itu tak mencerminkan gaya bahasa seorang diplomat Inggris. Bahkan Soebandrio sendiri sempat meragukan validitas dokumen tersebut dan meminta Kepala Staff BPI Soetarto untuk membandingkan jenis kertas dokumen dengan kertas yang biasa digunakan oleh Kedubes Inggris.

Tapi sejarah punya cerita lain. Dokumen Gilchrist yang menyebutkan adanya kerjasama beberapa perwira Angkatan Darat dengan pihak Inggris dalam urusan konfrontasi Malaysia itu kelak terbukti dengan adanya fakta bahwa perwira tinggi di Angkatan Darat tak berminat menjalankan instruksi Sukarno secara serius. Jamie Mackie dalam bukunya, Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966 menulis tentang kekhawatiran Brigjend. Supardjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, yang merasa ada upaya sabotase dalam operasi itu untuk tak meningkatkan eskalasi konflik dengan pihak Malaysia.

Dugaan adanya upaya kudeta dari segelintir perwira Angkatan Darat terhadap Sukarno, bila merujuk pada apa yang terjadi, pun terbukti di kemudian hari. Struktur kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto, sebagaimana digambarkan oleh David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983, hampir sepenuhnya didominasi oleh para jenderal. Usaha untuk mengambilalih kekuasaan lewat penyingkiran kekuatan politik pendukung Sukarno, seperti PKI, dengan sendirinya “terkesan” membenarkan apa yang pernah disebut-sebut dalam dokumen itu. 

Dugaan keterlibatan asing dalam penggulingan kekuasaan Sukarno semakin menguat ketika pada April 2001 pemerintah AS memublikasi dokumen Departemen Luar Negeri AS yang selama 30 tahun lebih dirahasiakan. Dokumen itu menguak peran AS pada periode transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Uniknya dokumen yang sempat terpublikasi lewat situs resmi National Security Archieve itu tiba-tiba ditarik kembali atas campur tangan CIA begitu Megawati Sukarnoputri dilantik menjadi Presiden Indonesia akhir Juli 2001. Kabarnya Pemerintah AS tak enak pada Megawati dan khawatir relasi Indonesia-Amerika akan terganggu.

Namun dokumen bertajuk Foreign Relations of the United States (FRUS) 1964-1968: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Volume XXVI itu terlanjur tersebar luas. Bahkan penerbit Hasta Mitra menerjemahkannya dan menerbitkan bundel dokumen itu dengan judul yang provokatif: Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965 dengan kata pengantar dari Joesoef Isak, wartawan yang pernah ditahan Pemerintah Soeharto selama sepuluh tahun tanpa pengadilan. Tidak ada penyangkalan dari pihak pemerintah Amerika atas informasi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen itu, kecuali beberapa bagian yang mereka hitamkan, menunjukkan tingkat kerahasiaan informasi.

Dari dokumen itu juga Tim Weiner menulis buku Legacy of Ashes: A History of CIA yang sempat menghebohkan publik di Indonesia pada pengujung 2008 karena menyebut-nyebut nama Adam Malik sebagai agen CIA di Indonesia. Banyak tokoh membantah tulisan Tim Weiner, termasuk Jusuf Kalla yang saat itu masih menjabat wakil presiden.

Pemerintah AS sendiri memiliki peraturan untuk membolehkan dibukanya arsip-arsip penting (dan rahasia) setelah berumur 30 tahun (declassified). Arsip-arsip itu dianggap telah bersifat statis karena peristiwanya sudah lama berlalu dan sebagian besar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu sudah meninggal dunia. Sementara itu arsip yang masih bersifat dinamis, di mana proses dan kontinuitas peristiwanya masih berlanjut, diberi label Top Secret dan tak mungkin dibuka untuk umum. Masuk akal bila sekarang, saat WikiLeaks membocorkan dokumen-dokumen rahasia milik Pemerintah AS yang masih bersifat dinamis, ada upaya untuk menutupinya.

Seperti sebuah gosip, informasi intelijen yang dibocorkan oleh WikiLeaks itu terletak di wilayah abu-abu. “Informasi itu bisa disebut sebagai hoax (isapan jempol-red) kalau sudah terbukti bohong. Tapi yang sekarang terjadi adalah tak ada pihak yang bisa membuktikan kalau itu bohong atau benar adanya,” kata antropolog LIPI Dr. Fadjar Ibnu Thufail.