Tata Kelola Migas : Penyimpangan Dibawa ke Ranah Hukum
Posted by Cornelius
Updated: May 18, 2015
� Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral mulai diaudit pekan ini. Audit akan dilakukan secara menyeluruh terhadap Petral dan dua anak usahanya, yakni Pertamina Energy Services dan Zambesi Investment Ltd. Apabila berdasarkan hasil audit itu ditemukan penyimpangan, temuan itu akan dibawa ke wilayah hukum.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro menjelaskan, Pertamina sudah menyiapkan tim auditor. Tim tersebut akan bekerja di bawah Project Management Office Pertamina, sebagai tim gabungan yang mengandung unsur internal Pertamina.
�Auditor sudah kami siapkan. Nanti akan dipimpin Pertamina Corporate Strategic Growth. Di dalam tim antara lain ada unsur satuan pemeriksa internal dan sekretaris perusahaan. Kami targetkan pekan ini sudah dimulai,� kata Wianda, Minggu (17/5), di Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam diskusi di Jakarta, Minggu, mengatakan, apabila audit menemukan penyimpangan, temuan itu akan dibawa ke ranah hukum. Audit dilakukan sebelum Petral benar-benar dilikuidasi, yang ditargetkan tuntas pada April 2016.
�Audit itu mendahului pembubaran. Jadi, tidak bisa (Petral) dibubarkan dulu lalu dilakukan audit. Setelah semuanya jelas, baru kemudian Petral dilikuidasi,� kata Sudirman.
Mengenai data yang dibutuhkan atau harus diamankan agar audit bisa berjalan baik, menurut Sudirman, biasanya diperlukan data yang bersifat umum. Ia mencontohkan, data tersebut bisa berupa laporan, surat yang masuk, atau dokumen pendukung. Apabila audit diperdalam, maka dilakukan audit forensik, yaitu menggali lebih dalam informasi yang telah lampau, termasuk data transaksi pengadaan. Yang dimaksud dengan transaksi pengadaan adalah pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
�Sekarang Pertamina sudah mengamankan data. Saya kira auditor yang lebih paham data apa saja yang mereka butuhkan dan bagaimana kerja teknisnya,� kata Sudirman.
Saat mengumumkan rencana likuidasi Petral pada pekan lalu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjamin keamanan dan keutuhan data milik Petral yang akan diperlukan dalam proses audit. Menurut dia, Pertamina sudah mengunci akses data menyangkut Petral berikut anak usahanya sehingga dijamin tidak akan bocor.
Rekomendasi
Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang diketuai Faisal Basri dalam rekomendasinya kepada pemerintah meminta agar dilakukan audit forensik terhadap Petral. Audit forensik untuk mengetahui mengenai ada atau tidak potensi pidana dalam pengadaan minyak mentah atau BBM. Rekomendasi dikeluarkan pada 30 Desember 2014. Tim ini berakhir masa kerjanya pada 13 Mei 2015.
Pada Rabu pekan silam, pemerintah memutuskan untuk melikuidasi Petral beserta dua anak usahanya. Semua peran Petral sudah diambil alih Integrated Supply Chain (ISC), khususnya dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, sejak awal tahun ini. Alasannya, pengadaan oleh Petral dinilai tidak efisien.
Sejak pengadaan minyak mentah dan BBM diambil alih ISC, Pertamina mengklaim menghemat 22 juta dollar AS di awal tahun ini saja. Untuk setiap barrel minyak mentah dan BBM yang dibeli ISC, bisa lebih hemat 30 sen dollar AS hingga 40 sen dollar AS dibandingkan dengan harga pengadaan oleh Petral.
Pengadaan minyak mentah dan BBM berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran dan transaksi berjalan Indonesia. Neraca Pembayaran Indonesia yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan, defisit perdagangan minyak yang menipis telah mendorong defisit transaksi berjalan menjadi lebih kecil.
Pada triwulan I-2015, defisit transaksi berjalan 3,848 miliar dollar AS atau sekitar 1,81 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit ini lebih kecil dibandingkan dengan triwulan IV-2014, yakni 5,674 miliar dollar AS.
Dari sisi perdagangan minyak, pada triwulan IV-2014 defisit 5,672 miliar dollar AS. Namun, pada triwulan I-2015, defisit perdagangan minyak menipis menjadi 3,167 miliar dollar AS.
Indonesia rata-rata mengimpor 600.000 barrel BBM dan 400.000 barrel minyak mentah per hari. Untuk kebutuhan impor tersebut, Pertamina memerlukan 60 juta dollar AS hingga 75 juta dollar AS per hari.
Investasi
Perihal investasi di bidang minyak bumi dan gas, Total Group menyatakan komitmennya untuk terus berinvestasi dan membangun industri migas di Indonesia. Terkait pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur, Total menyatakan siap melanjutkan pengelolaannya dan bekerja sama dengan Pertamina. Total juga menyatakan akan mendampingi Pertamina agar suatu saat menjadi operator secara penuh dalam pengelolaan Blok Mahakam.
Komitmen tersebut disampaikan Chief Executive Officer Total Group Patrick Pouyanne saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jumat (15/5) petang.
�Sehubungan pembicaraan mengenai masa depan Blok Mahakam, Total sudah memahami bahwa Indonesia bermaksud meneruskan sebagai operator. Karena itu, Total siap bekerja sama dengan Pertamina sebagai national oil company,� ujar Sudirman Said yang didampingi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi kepada wartawan seusai pertemuan.
Adapun mengenai pembagian saham dan sebagainya, menurut Sudirman, akan didiskusikan lebih lanjut oleh pemerintah dan Total.
Patrick menegaskan, Total akan menginvestasikan dana 1,5 miliar dollar AS-2 miliar dollar AS per tahun di Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai, sangat penting mendapat kepastian mengenai masa depan Blok Mahakam di tahun 2018.
Seperti diberitakan (Kompas, 12/5), saat ini Blok Mahakam dikelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Masa kontrak blok itu akan habis pada 31 Desember 2017. Pemerintah sudah memutuskan untuk menyerahkan kelanjutan operasi Blok Mahakam kepada Pertamina.
*****
Mark up minyak mentah 0,30 sen dolar per barrel
Mark up BBM 0,40 sen dolar per barel
Impor minyak mentah 600.000 barel per hari
Impor BBM 400.000 barel per hari
Mark up minyak mentah per tahun = 0,30 x 600.000 x 365 = US$.65.700.000
Mark up BBM per tahun = 0,40 x 400.000 x 365 = US$.58.000.000
Total mark up per tahun = US$.124.100.000
Total mark up per 10 tahun memerintah = US$.1.241.000.000
Total dalam Rupiah (kurs Rp.10.000) ====== Rp.12.410.000.000.000
12,4 TRILIUN RUPIAH !!!
gak ada kata yg cocok untuk menggambarkan semua selain, BIADAB !!!!
====================
Pengakuan Dahlan Iskan Soal SBY Lindungi Petral
19 May 2015 16:34 - merdeka
Pemerintahan Jokowi – JK secara resmi sudah membubarkan anak usaha Pertamina yaitu PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Alasannya, keberadaan Petral tidak memberi perbaikan pada bisnis Pertamina, justru malah menggerogoti induknya tersebut.
Pembubaran Petral kali ini memunculkan polemik dan menyeret nama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Petral yang seharusnya dibubarkan sejak 2006 silam, namun gagal. Berbagai tudingan berdatangan hingga menyebut SBY yang melindungi keberadaan Petral.
“Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono),” ujar Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, dan Sewatama.
Faisal Basri juga pernah mengakui sempat bertemu mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait kerumitan persoalan pembubaran Petral.
Pengakuan Dahlan dari hasil pertemuan yang dilakukan di Aceh tersebut adalah, National Oil Company (NOC) Indonesia tidak sebaik lainnya. Dahlan dulu bahkan telah berniat menghentikan operasional Petral.
Namun, pembubaran Petral tidak mudah karena adanya pengamanan dari ‘atasan’ Dahlan. “Tapi kenapa susah dihentikan, karena ada langit (atasan) di atas Pak Dahlan,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (24/12).
Ketika dikorek lebih jauh siapa langit yang dimaksud, Faisal ogah menyebutkan secara pasti. Namun, dia menegaskan bahwa ‘langit’ tersebut merupakan atasan Dahlan saat menjabat sebagai menteri. “Ya atasannya Pak Dahlan, siapa?” ungkapnya.
Tudingan Faisal Basri langsung dijawab SBY. mantan presiden tersebut merasa difitnah dengan tudingan yang beredar di media. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti akan diresponsnya. Karenanya, kata SBY, tidak mungkin usul pembubaran Petral di era kepemimpinannya berhenti di mejanya.
“Hari ini saya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan 5 mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. *SBY*.”
“Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada 3 surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu. *SBY*,” kata SBY.
SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. SBY mengaku masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.
“Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah “power” yang masih saya miliki. *SBY*,” katanya.
Penelusuran merdeka.com, Dahlan pernah membeberkan kisah pertemuannya dengan SBY saat membahas Petral.
====================
Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla memberantas mafia minyak dan gas (migas) bisa dimulai dari PT Pertamina Energi Trading Limited (Petral Ltd). Anak usaha PT Pertamina (persero) ini disebut memperlancar berkembangnya jaringan mafia migas di Tanah Air.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES), Erwin Usman mengungkapkan, Petral yang bermarkas di Singapura berjaya menguasai tata kelola dan tata niaga migas paska pemberlakuan Undang-undang (UU) Migas.
UU ini masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 23 November 2001.
"Jika pemerintah Jokowi-JK benar serius berantas mafia migas, mulailah dari Petral," ucap dia di Jakarta, Minggu (21/9/2014).
Erwin mengusulkan agar pemerintah melakukan audit investigasi guna memulai proses hukum yang tegas dan adil dengan melibatkan beberapa lembaga.
Antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akademisi serta organisasi non pemerintah yang bergerak di sektor migas.
Namun, sambungnya, dia mengingatkan agar Jokowi-JK tak merekrut nama-nama yang selama ini menjadi boneka mafia migas, kaki tangan bangsa asing maupun jaringan sindikasi di level hulu dalam pembentuan Satgas Anti Mafia Migas.
"Juga orang-orang yang pernah menjabat menteri dan petinggi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BP Migas, BPH Migas, SKK Migas dan BUMN yang mengurus ESDM selama ini. Jangan dilibatkan apalagi jadi ujung tombak dalam agenda tata ulang pengelolaan sektor ESDM," kata Tim Pokja Bidang Energi Rumah Transisi itu.
Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Media Muhammad Kusairi mempertanyakan keberanian Jokowi-JK untuk menginvestigasi Petral yang diduga menjadi sarang mafia migas.
"Jokowi berani tidak investigasi Petral, karena Petral bukan perusahaan kecil. Pelaksanaan good corporate governance (GCG) Petral meraih peringkat 9 di Asia Pasifik," tandasnya. (Fik/Gdn)
====================
Berdasarkan data Pertamina yang dikutip detikFinance, Petral berdiri pada 1969 dengan nama PT Petral Group dengan dua pemegang sahamnya dari Petra Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dengan kantornya Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat (AS).
Pada 1978, kedua perusahaan pemegang saham Petral tersebut melakukan marger dengan mengubah nama perusahaanya menjadi Petra Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong.
Kemudian pada 1979-1992, kepemilikan saham Petra Oil Marketing Limited dimiliki oleh perusahaan Zambesi Invesments Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Services Pte Limited yang terdaftar di Singapura.
Pada 1998, perusahaan tersebut diakusisi oleh PT Pertamina (Persero) dan pada 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Selain Pertamina, sahamnya juga dimiliko Zambesi Invesments Limited dan Pertamina Energy Services Pte Limited.
====================
Beye,10 tahun merusak bangsa
(Detik-News/Kompas/Merdeka/Liputan-6-Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email