Presiden SBY menyoroti permasalahan tidak efektifnya pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). SBY prihatin APBD banyak dihabiskan untuk pembangunan rumah dinas dan pengadaan mobil dinas.
Hal ini disampaikan oleh Presiden SBY dalam pidato 'Nota Keuangan 2012' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).
"Saya juga banyak mendapat laporan bahwa pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun," kata SBY.
Dikatakan SBY, APBD juga seringkali dihabiskan untuk belanja pegawai atau pembayaran gaji pegawai di daerah. Tingginya belanja pegawai terkait dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya.
"Yang lebih memprihatinkan, sebagian belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan," jelas SBY.
Karena itu, SBY menginstruksikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memperbaiki postur APBD dengan benar-benar menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, maupun dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Belanja operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas sedapat mungkin dikurangi dan terus dijaga efisiensinya. Kebijakan moratorium pengangkatan PNS Daerah yang kita jalankan dewasa ini, dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran di daerah," kata SBY.
"Sebaliknya, belanja-belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal atau belanja infrastruktur harus diberikan porsi yang lebih besar dan diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus ditingkatkan," tukas SBY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
secara sistem, inilah salah satu kelemahan otonomi daerah. pemerintah pusat / presiden cuma bisa memberikan arahan dengan menetapkan rencana jangka panjang - menengah - pendek negara, keputusan tetap ditangan pemda / dprd.
cuma presiden tidka lepas dari kesalahan juga. terutama dalam mmberi teladan dan menetapkan batasan2.
masih ingat kementerian dibiarkan membeli barang mewah ?
presiden sendiri yang mengatakan 'tidak boleh mewah' dalam keputusannya, tidak membuat definisi yang jelas tentang kemewahan.
JUSTRU presiden sendiri, lewat menterinya, menetapkan standar kendaraan / ruang kantor / rumah dinas dengan begitu mewahnya, seolah2 ini negara sudah benar2 kaya raya dalam arti adil merata.
(Berbagai-Sumber/Memobee/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email