Dari debat pertama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) kemarin, ada beberapa hal yang sangat menarik dari segala ucapan yang dilontarkan oleh ketiga kandidat, yang ingin saya bahas disini adalah mengenai sindiran yang ditujukan Anies Baswedan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai kelemahan pemerintah mengenai tempat prostitusi di Jakarta yaitu Alexis.
Isu Alexis ini sebetulnya hanya mengangkat kembali isu tersebut, pada medio 2016 lalu masalah ini sejatinya sudah mencuat ke publik. Diawali dari keputusan Ahok menutup Kalijodo yang menuai protes dari banyak pihak dan juga kritik tajam dari Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung).
Alasan Lulung memberi kritik kepada Ahok adalah karena menurutnya Ahok hanya berani menggusur daerah prostitusi yang diisi oleh orang-orang kecil saja, dia mengatakan Ahok tidak mampu menutup Alexis yang sejatinya juga dijadikan tempat prostitusi, Lulung merasa Ahok melakukan diskriminasi terhadap kedua tempat yang sama-sama dicurigai sebagai sarang prostitusi.
Benarkah hukum tumpul keatas dan runcing kebawah? Padahal kasusnya sama-sama prostitusi. Ternyata jawabannya adalah tidak, sejatinya alasan Ahok menutup Kalijodo adalah adanya pelanggaran penggunaan ruang terbuka hijau bukan karena prostitusinya. Awalnya Ahok juga kesulitan menutup Kalijodo, karena Kalijodo berdiri sejak lama, jika pemerintah asal menutup saja, dikhawatirkan akan ada konflik yang terjadi dan juga pemerintah akan terlihat bersalah karena asal menutup saja.
Entah keberuntungan bagi pemerintah atau memang sudah takdirnya Kalijodo harus dihancurkan, pada Februari 2016 terjadi kecelakaan di wilayah Kalideres yang memakan korban sepasang suami-istri yang ditabrak mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh seorang pemuda yang setelah diusut baru saja pulang dari Kalijodo untuk minum-minum bersama teman-temannya.
Ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengkaji kembali Kalijodo dan juga peruntukkan lahannya, setelah dilakukan pembahasan pemerintah sepakat mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai Ruang Terbuka Hijau. Selain kasus Kalijodo sebetulnya ada beberapa tempat hiburan yang juga ditutup oleh Ahok seperti Stadium dan Mille’s.
Setali tiga uang dengan Kalijodo, Stadium dan Mille’s juga menjajakan “surga dunia”. Namun pemprov dihadapkan kepada kenyataan bahwa mereka memiliki izin operasional yang sah. Namun pada akhirnya Stadium dan Mille’s pun berakhir sama dengan Kalijodo. Pemprov DKI dibawah komando Ahok sudah memberikan ultimatum bagi tempat hiburan yang tertangkap mengedarkan narkoba, ijin usahanya akan dicabut. Dan itu terbukti, saat dua tempat itu melanggar peraturan mengenai peredaran narkoba, ijin usaha dua tempat itu dicabut. Stadium dicabut ijinnya pada tahun 2014 dan Mille’s pada tahun 2016.
Kembali mengenai Alexis, sebetulnya usaha yang ada di Alexis ini sudah jadi rahasia umum, namun mengapa sulit bagi pemprov atau Polri menutup tempat ini? Karena mereka masih berdiri secara legal, baik itu lokasi, maupun ijin usaha. Menurut Ahok, saat ini Indonesia belum punya aturan khusus mengenai penindakan prostitusi, penindakan hanya dapat dilakukan apabila tempat tersebut menyalahgunakan perizinan bangunan.
Sebetulnya keinginan untuk menutup Alexis sudah lama dimunculkan oleh Ahok namun menyadari terbatasnya kemampuan Undang-Undang mengenai penindakan lokasi-lokasi prostitusi hal ini yang masih menjadi kendala pemerintah menutup paksa Alexis. Saat ini yang mampu membuat Alexis ditutup adalah jika nanti ditemukan penyalahgunaan perizinan bangunan atau ternyata menjadi tempat narkoba bebas beredar.
Bagaimana dengan laporan warga mengenai prostitusi di Alexis? Dapatkah dijadikan alat untuk Pemerintah menutup Alexis? Jawabannya sulit, karena apabila hanya kasus prostitusi yang dilaporkan maka Alexis hanya bisa diberikan peringatan oleh pemerintah. Hal yang bisa membuat Alexis langsung dicabut ijin usahanya adalah apabila terdapat Narkoba di dalamnya.
Jadi sangat menarik untuk saya ketika Anies Baswedan dengan mudahnya mengatakan bahwa ia akan menutup Alexis tanpa ia tahu bahwa mencabut ijin suatu tempat pun diatur oleh undang-undang. Ahok bukannya tidak ingin menutup Alexis, hanya saja saatnya belum datang, karena apabila pemerintah seenaknya menutup dikhawatirkan adanya konflik horizontal yang tercipta.
Karena melihat saat pemerintah menutup Kalijodo yang jelas-jelas sudah sah secara hukum saja masih tercipta konflik, bagaimana jika pemerintah seenaknya mencabut ijin milik Alexis? Bukankah konflik akan tercipta lebih besar lagi, belum lagi apabila Alexis ternyata diback-up pula oleh orang-orang besar, apa justru tidak menjadi blunder bagi pemerintah?
Bagi Anies Baswedan, sejatinya janji anda sangat bagus mengenai ingin menutup Kalijodo, namun ada baiknya anda perlu mengkaji kembali setiap janji yang dilontarkan saat kampanye dan cara merealisasikannya. Jika memang ingin menutup Alexis secara langsung, saya berharap Anies Baswedan memberikan cara konkret yang akan dilakukannya. Agar kita mampu menilai keseriusan Anies Baswedan menutup Alexis atau hanya lip-service di masa kampanye?
Jadi bagaimana menurut anda, mudahkan menutup Alexis?
(Jejak-Malam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email