Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) buka suara menanggapi wacana standarisasi dan sertifikasi khatib shalat Jumat yang mengemuka dalam beberapa hari terakhir. JK menilai, tidak mudah untuk melaksanakan program sertifikasi bagi khatib yang akan memberikan khotbah shalat Jumat. Jumlah masjid yang cukup besar, menjadi salah satu alasannya.
“Masjid saja ada hampir satu juta. Jadi, mubalighnya bisa-bisa dua jutaan, imam macam-macam. Jadi tidak mudah mensertifikasi jumlah itu,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Berbeda dengan negara lain yang masjidnya dibangun oleh pemerintah, kata JK, masjid di Indonesia kebanyakan dibangun dengan cara swadaya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat sendiri juga yang mengelola serta menggerakkan seluruh kegiatan yang ada di dalam masjid tersebut.
Meski demikian, Ketua Dewan Masjid Indonesia itu mengatakan, DMI telah melakukan langkah untuk menekan banyaknya khatib yang memberikan khotbah berisi ejekan kepada kelompok tertentu. Salah satunya, yaitu dengan melakukan klasifikasi.
“Jadi (misalnya) ini (dai, khatib) ahlinya bidang tafsir, ini ahlinya bidang fiqih. Sehingga, apabila ada masjid atau masyarakat ingin mencari, sudah ketahuan ini yang sebaiknya diundang,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang dapat memberikan sanksi kepada para khatib apabila dalam khotbahnya justru menyebarkan ejekan kepada kelompok tertentu.
“Kalau ada mubalig yang keras sebenarnya itu hanya penilaian masyarakat. Kalau dia macam-macam, ya tidak diundang oleh masyarakat,” tandasnya.
Menteri Agama Lukman Hakim sebelumnya mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat.
Menurutnya, wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan atau ujaran kebencian kepada satu kelompok, yang dikhawatirkan dapat memecah-belah kerukunan umat.
(Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email