Menteri Luar Negeri Iraq kembali kecam keputusan penguasa Bahrain mencabut kewarganegaraan Syaikh Islam Qasim.
“Iraq tidak ingin melakukan campur tangan dalam urusan negara manapu. Akan tetapi, keputusan yang telah diambil oleh penguasa Bahrain ini sangat bertentangan dengan undang-undang HAM,” tukas Ibrahim Al-Ja‘fari, Menteri Luar Iraq, ketika menggelar jumpa pers dengan para pegawi konsulat di Bashrah hari ini.
Al-Ja‘fari menegaskan, “Betul bahwa Iraq tidak ingin melakukan campur tangan dalam urusan negara manapun. Akan tetapi, kami juga membedakan antara isu-isu sosial dan kemanusiaan yang selalu dihadapi oleh tiap negara. Dalam hal ini, kami tidak pernah memiliki sikap ragu.”
Al-Ja‘fari melanjutkan, “Menurut keyakinan kami, Syaikh Isa Ahmad Qasim sedang menunjukkan kondisi sebuah masyarakat. Untuk itu, ia tidak boleh diperlakukan dengan lalim.”
Menurut Al-Ja‘fari, kewarganegaraan bukanlah sehelai pakaian yang bisa ditanggalkan dari seseorang atau dikenakan kepada orang lain. Kewarganeraan adalah kulit yang tidak bisa dikuliti. “Jika memang ada hak kebebasan sejati, maka Syaik Isa Qasim harus mencicipi hak kebebasan yang paling rendah sekalipun. Sayangnya, ia sedang menghadapi pelanggaran HAM,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan para pegawai badan konsulat di Bashrah ini, Al-Ja‘fari menekankan urgensi dan posisi historis, ekonomi, geografis, dan populatif Bashrah.
Dalam pertemuan ini, para konsuler telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Iraq. “Iraq tidak pernah termarginalkan. Kami selalu berusaha untuk menebarkan kebebasan berpikir dan membuka ruang bebas politik dengan negara-negara lain berlandaskan pada kepentingan bersama,” ujar Al-Ja‘fari.
(Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email