Presiden Jokowi bersama personel TNI AL (tnial.mil.id)
"Pengadaan barang dan jasa, pengadaan alutsista ada beberapa program," ungkap Ade dalam acara penandatanganan kontrak.
TNI AL melakukan penandatanganan kontrak untuk tahun 2017. Tender dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa serentak di delapan satuan kerja (satker) di lingkup TNI AL.
Penandatanganan kontrak itu dipimpin langsung oleh KSAL Laksamana Ade Supandi di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017). Proses penandatanganan untuk satker di luar Mabes AL dilakukan secara teleconference.
Tujuh lokasi pelaksanaan penandatanganan kontrak lainnya adalah Koarmabar, Koarmatim, Lantamal II Padang, Lantamal IV Tanjung Pinang, Lantamal XI Merauke, Lantamal XII Pontianak, dan Lantamal XIII Tarakan.
"Pengadaan barang dan jasa, pengadaan alutsista ada beberapa program," ungkap Ade dalam acara penandatanganan kontrak.
Penandatanganan kontrak secara kolektif antara para pejabat pembuat komitmen (PPK) satker TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini terdiri atas 215 kontrak. Total nilainya Rp 2,22 triliun meliputi kontrak alutsista senilai Rp 1,6 triliun, sarana-prasarana senilai Rp 409 miliar, dan perlengkapan personel senilai Rp 118 miliar.
Kemudian, untuk sarana dan prasarana pendidikan senilai Rp 48 miliar serta penelitian dan pengembangan senilai Rp 12 miliar. Dana perjanjian kontrak kerja sama ini diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan.
"Alutsista yang anggaran keluar dari Kemenhan untuk kredit ekspor ada di AL itu yang kita lakukan langsung kontraknya," jelas Ade.
Kontrak kerja sama terkait pembelian alutsista di lingkup TNI AL tahun 2017 ini adalah untuk pengadaan kapal-kapal kecil. Juga untuk kapal Angkatan Laut dan pengadaan alat kelengkapan prajurit.
"Itu dilaksanakan langsung oleh AL. Dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak di awal tahun, diharapkan akan mempercepat daya serap anggaran TNI AL tahun 2017 dan dapat menghindari terjadinya kegiatan lintas tahun," terang KSAL.
Beberapa penandatanganan kontrak yang dilakukan hari ini, menurut Ade, memang ada yang kelanjutan dari program tahun sebelumnya. KSAL pun berjanji akan melakukan pengawasan maksimal terkait perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut.
"Pengawasan itu dimulai sejak kontrak, termasuk juga saat pelaksanaan. Di situ ada tim pengawas pekerjaan, penerimaan pekerjaan, dan saya juga berencana melakukan inspeksi random untuk melihat pengadaan tahun lalu," ucap Ade.
"Tiap satker, apakah barang sudah terdistribusi, ini juga jadi penilaian terhadap mitra. Jangan sampai asal-asalan," imbuhnya.
Penandatanganan secara serentak di awal tahun untuk semua perjanjian pengadaan barang dan jasa di matra laut sudah dilakukan untuk kali kedua. Melalui percepatan perencanaan, diharapkan seluruh bagian dapat meningkatkan kinerja dengan hasil nyata.
(Detik-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email