Buku yang menimbulkan keresahan, ‘5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia’, telah ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh penerbitnya, PT Gramedia Pustaka Utama serta disaksikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di lapangan PT. Gramedia, Jakarta, Rabu 13 Juni 2015 (Foto: Tempo)
Pemusnahan buku-buku berpaham kiri, seperti marxisme dan leninisme dikecam pihak Istana Kepresidenan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai hal itu sebagai langkah berlebihan.
“Kalau menurut saya, pemusnahan buku (berpaham kiri) itu sudah langkah overdosis,” ujar Pramono saat ditemui awak media di kantornya, Selasa, 17 Mei 2016. Dalam kamus bahasa Indonesia, overdosis berarti kelebihan obat.
Melansir dari Tempo, beberapa hari terakhir beredar rencana pemberangusan dan pemusnahan buku-buku berpaham kiri. Sejumlah pihak mendukung rencana itu agar terealisasi. Salah satu pendukungnya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono.
Jenderal Mulyono menyatakan pihaknya mendukung tindakan pemberangusan buku-buku berpaham kiri. Menurut dia, buku-buku berpaham kiri melanggar aturan hukum. Namun, dia tidak merinci buku apa saja yang harus dilarang terbit.
Dukungan serupa datang dari Pelaksana Tugas Ketua Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi. Ia menilai keberadaan buku-buku berpaham kiri meresahkan. Meski begitu, Perpusnas, kata dia, akan tetap menyimpan buku-buku terkait dengan paham kiri. Namun, ia menambahkan, apabila ingin mengaksesnya harus mendapat izin kejaksaan seperti zaman Order Baru.
Pramono menegaskan kembali bahwa Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti agar para pejabat negara tidak bertindak berlebihan terhadap hal-hal berpaham kiri. Oleh karena itu, pemberangusan buku berpaham kiri jangan sampai terjadi.
“Hormati kebebasan berekspresi, membaca juga, jangan bertindak berlebihan. Saya sudah koordinasikan lagi hal ini sama beliau (Presiden Jokowi) dan pejabat lainnya,” ujarnya.
Sementara itu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma (UWKS) Moch Fauzi Said mengatakan tidak ada razia buku berideologi komunisme dan sosialisme di universitasnya. Buku-buku itu dapat secara bebas dimiliki oleh mahasiswa.
“Kami tidak perlu merazia buku-buku aliran kiri,” kata Fauzi kepada Tempo, Rabu, 18 Mei 2016.
Fauzi menjelaskan, mahasiswa dapat bebas membaca buku-buku kiri untuk keperluan pembelajaran. Selain mahasiswa, dosen juga dapat membaca buku-buku itu dengan bebas sebagai bahan untuk mengajar maupun penelitian. “Selama untuk kegiatan akademik, boleh-boleh saja membaca buku kiri, tidak ada yang melarang,” ujarnya.
Menurut dia, razia buku-buku kiri dan larangan membacanya dapat merugikan dunia akademisi. “Itu sama saja memasung kebebasan akademik,” tutur Fauzi.
Seorang mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma, Ramadhan, menyesalkan perbuatan polisi dan prajurit TNI yang merazia dan menyita buku-buku kiri di beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah. Menurut dia, menyita buku mengekang kebebasan untuk mengambil ilmu pengetahuan. “Ini sebuah kemunduran,” ucap Ramadhan.
Ramadhan mengaku pernah membaca buku Das Capital karya Karl Marx, sejarah pergerakan kiri. “Saya baca untuk keperluan pengetahuan dan akademis,” ujarnya.
Adapun Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih mempersilakan mahasiswanya membaca buku-buku tentang ideologi sosialisme dan komunisme. Dia tidak mempermasalahkan jika mahasiswa Unair sering membaca buku-buku itu. “Secara akademis, buku-buku itu bermanfaat untuk mahasiswa saya kuliah,” kata Nasih di kantornya, Senin, 16 Mei.
Nasih menuturkan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bahkan diwajibkan membaca buku-buku kiri untuk mendalami mata kuliah tertentu. “Kami ada mata kuliah soal pemikiran ilmu sosial dan perbandingan ilmu politik. Bahan ajarnya pasti buku aliran kiri itu,” tuturnya.
Meski dijejali teori-teori kiri, Nasih yakin mahasiswanya tidak sampai pada pemikiran ekstrem soal komunisme dan sosialisme, misalnya dengan mengibarkan bendera palu-arit.
(Satu-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email