Seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus bebas dari gerakan radikalisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut ditegaskan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir usai menghadiri pengukuhan KH Ma’ruf Amin sebagai Guru Besar Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Jawa Timur, Rabu (24/05/2017).
Kemenristekdikti menurutnya telah membuat regulasi melalui Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk menangkal radikalisme yang ada di perguruan tinggi.
“Dalam hal ini mahasiswa baru harus mendapatkan materi perkuliahan yang menyangkut soal bela negara dan wawasan kebangsaan. Ini menjadi sangat penting untuk menangkal radikalisme,” ujar Nasir.
Selain itu, Menristekdikti juga telah melakukan deklarasi bersama para Rektor Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri, serta mahasiswa untuk menyatakan diri bahwa Indonesia harus bebas radikalisme.
“Deklarasi tersebut telah digelar di sejumlah daerah mulai Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi,” ungkap mantan pejabat Rektor Undip tersebut.
Mohammad Nasir mengakui selama ini memang ada potensi radikalisme di perguruan tinggi. Untuk itu, dosen ataupun rektor yang terbukti mengajarkan gerakan radikalisme kepada mahasiswa akan terancam diberhentikan dari jabatannya.
“Saya sudah lapor ke Presiden, kalau memang ada dosen terlibat radikalisme akan diberhentikan. Temuan memang belum ada, tetapi potensinya ada. Untuk itu kita siapkan perangkat pencegahannya,” tandas Nasir.
(Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email