Pemimpin Syiah di Sampang, Madura, Iklil Almilal, mendukung
pemblokiran situs-situs yang diduga menyiarkan paham radikal seperti
ISIS. Sebab sebagian dari situs yang ditutup itu sering mengadu domba
umat Islam.
“Saya dukung itu. Sebagian dari situs yang diblokir itu sering
menjelek-jelekkan paham lain. Mereka sebagian mengatasnamakan Sunni dan
menjelekkan Syiah. Padahal Syiah itu menganggap Sunni saudara,” ujarnya
kepada
Okezone, Rabu (1/4/2015).
Ia mencontohkan, salah satu situs yang sering mengadu domba umat
Islam adalah arrahman.com. Situs ini dinilai sering memuat materi yang
memicu konflik. Situs ini pernah mengkafirkan Islam yang tidak sepaham
dengan suni.
“Makanya untuk mencegah konflik blokir saja. Saya tidak mengerti
tujuan mereka memuat materi-materi radikal. Saya yakin penulisnya bukan
suni, tapi mengatasnakan suni,” ujar tutur Iklil.
AJI: Situs Islam yang Diblokir Bukan Karya Jurnalistik
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai situs-situs Islam yang
diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkiminfo) tidak
memuat karya jurnalistik. Sebab materi yang dimuat tidak memenuhi kaidah
jurnalistik.
“Itu kan saya lihat mereka mengutip Alquran misalnya. Tapi tidak ada
cover both side. Itu tidak memenuhi unsur-unsur jurnalistik,” ujar
Kepala Bidang Hubungan Eksternal AJI, Eko Maryadi kepada
Okezone, Rabu (1/4/2015).
PERMINTAAN BNPT kepada Kementerian Kominfo agar menutup dan memblokir
via DNS sejumlah website Media Islam Online semakin menunjukkan adanya
situs situs yang memfitnah “Syiah berpotensi menggulingkan pemerintah”.
Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat si Athian Ali M.
Da’i, MA merupakan provokator yang kerap memfitnah Syi’ah hendak
melakukan revolusi.. Bagaimana akal sehat membenarkan segelintir Syi’ah
menggulingkan mayoritas sunni di Indonesia… Paranoid adalah wujud
radikalisme.. Ada sekitar 7 web yang diblokir tersebut adalah web anti
syiah.
Yang sebenar sebenarnya adalah : “Radikalis wahabi melakukan
gerakan anti syi’ah dengan mengatas namakan AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH demi
merebut kantong kantong Nahdlatul Ulama (NU)”.
PERMINTAAN BNPT kepada Kementerian Kominfo agar menutup dan memblokir
via DNS sejumlah website Media Islam Online semakin menunjukkan adanya
situs situs yang memfitnah “Syiah berpotensi menggulingkan pemerintah”.
Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat si Athian Ali M.
Da’i, MA merupakan provokator yang kerap memfitnah Syi’ah hendak
melakukan revolusi.. Bagaimana akal sehat membenarkan segelintir Syi’ah
menggulingkan mayoritas sunni di Indonesia… Paranoid adalah wujud
radikalisme.. Ada sekitar 7 web yang diblokir tersebut adalah web anti
syiah.
Yang sebenar sebenarnya adalah : “Radikalis wahabi melakukan
gerakan anti syi’ah dengan mengatas namakan AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH demi
merebut kantong kantong Nahdlatul Ulama (NU)”.
Pemimpin Syiah di Sampang, Madura, Iklil Almilal, mendukung
pemblokiran situs-situs yang diduga menyiarkan paham radikal seperti
ISIS. Sebab sebagian dari situs yang ditutup itu sering mengadu domba
umat Islam.
“Saya dukung itu. Sebagian dari situs yang diblokir itu sering
menjelek-jelekkan paham lain. Mereka sebagian mengatasnamakan Sunni dan
menjelekkan Syiah. Padahal Syiah itu menganggap Sunni saudara,” ujarnya,
Rabu (1/4/2015).
Ia mencontohkan, salah satu situs yang sering mengadu domba umat
Islam adalah arrahman.com. Situs ini dinilai sering memuat materi yang
memicu konflik. Situs ini pernah mengkafirkan Islam yang tidak sepaham
dengan suni.
“Makanya untuk mencegah konflik blokir saja. Saya tidak mengerti
tujuan mereka memuat materi-materi radikal. Saya yakin penulisnya bukan
suni, tapi mengatasnakan suni,” ujar tutur Iklil.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meminta
penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir 19 situs penggerak paham
radikalisme.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo, Ismail Cawidu, Senin 30
Maret 2015, menjelaskan pemblokiran tersebut atas permintaan dari Badan
Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT).
“Kemarin BNPT minta, dan pagi ini kami sudah kirim permintaan pemblokiran ke ISP,” ujar Cawidu kepada
VIVA.co.id melalui sambungan telepon.
Dari 19 situs penggerak radikalimse terdapat beberapa situs yang sudah cukup familiar yaitu,
arrahmah.com, voa-islam.com.
Sebelumnya, melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015, BNPT meminta 19
situs diblokir karena dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme
dan sebagai simpatisan radikalisme.
Berikut daftar lengkap 19 situs yang diminta diblokir:
1.
arrahmah.com
2.
voa-islam.com
3.
ghur4ba.blogspot.com
4.
panjimas.com
5.
thoriquna.com
6.
dakwatuna.com
7.
kafilahmujahid.com
8.
an-najah.net
9.
muslimdaily.net
10.
hidayatullah.com
11.
salam-online.com
12.
aqlislamiccenter.com
13.
kiblat.net
14.
dakwahmedia.com
15.
muqawamah.com
16.
lasdipo.com
17.
gemaislam.com
18.
eramuslim.com
19.
daulahislam.com
BNPT : Membid’ahkan Kelompok Lain Masuk Radikalisme
Mustofa Nahra : Semua Situs Yang Diblokir Punya Kesamaan Anti Syiah
Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B
Nahrawardaya melihat keanehan dalam penutupan situs-situs Islam. Mustofa
melihat, semua situs yang diblokir pemerintah memiliki kesamaan melawan
ideologi Syiah.
“Yang aneh dari semua tujuh website maupun 22 website lainnya
melawan satu kelompok sama, selama ini yang saya lihat, yaitu kelompok
yaitu Syiah,” ungkap Mustafa di acara LIVE TV ONE “
di acara Kabar Indonesia Pagi TVOne ada diskusi tentang pemblokiran
situs media Islam. Ketiga narasumber yang hadir adalah Budi Marta
Saudin (Pemred GemaIslam.com) , Mustofa Nahrawardaya ( Anggota MPI PP
Muhammadiyah ) dan Irfan Idris (Jubir BNPT).
Pak Irfan Idris menyampaikan kalau dalam paham radikalisme, syarat
kriterianya mengajarkan paham takfiri, mengkafir-kafirkan, membahas
jihad secara sempit. Irfan mengakui, situs-situs Islam yang diblokir
pemerintah itu memang melawan pemikiran ISIS dan tidak sedikit dari
website-website itu yang ikut membenci organisasi radikal tersebut. Akan
tetapi, di antara halaman web cenderung mengharamkan demokrasi dan
mengkafirkan pemerintah.
Beliau mengutarakan kalau ada aduan masyarakat untuk memblokir
situs tertentu. Beliau juga terlalu melebar menjelaskan. Masalah
khilafiyah dibawa-bawa, situs yang diblokir juga menghakimi kelompok
lain, membid’ahkan kelompok tertentu, anti tahlilan. Ustadz Budi
membantahnya langsung, masalah khilafiyah sudah ada sejak sebelum
Indonesia merdeka. Jangan melebar dari kasus ISIS ke khilafiyah.
Dalam pemblokiran 19 situs Islam yang dianggap radikal, Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengaku langsung melakukan
pemblokiran. Mereka mempercayakan analisa itu pada Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Kominfo hanya sebagai moderator atau eksekutor dari laporan yang
disampaikan. Dalam hal ini (radikal), berdasarkan laporan dari BNPT,”
ujar Henri Subiakto selaku Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Media Massa
Kominfo di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Ia mengaku Kominfo tidak melakukan kroscek terkait 19 situs tersebut.
Mereka kemudian menginstruksikan ISP untuk segera memblokir, setelah
mendapatkan surat rekomendasi dari BNPT.
“Kami yakin BNPT sudah menganalisanya,” jawabnya dengan singkat.
Dalam paparannya, ada tiga kriteria pemblokiran atau menutup akses sebuah situs melalui Kominfo.
Pertama, sudah dianalisa oleh Kementerian atau Lembaga yang
mengajukan permintaan. Kedua, domain yang digunakan bukan domain
Indonesia, bukan .id. Dan ketiga, dapat dipulihkan kembali
(normalisasi), jika sudah tidak mengandung konten negatif dan mengikuti
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam permasalahan situs dakwah Islam yang diduga mengajak untuk
radikal, ia mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mengikuti aturan yang
berlaku. Sementara, untuk situs-situs yang isinya memuat perjudian dan
pornografi, maka itu tak perlu surat rekomendasi dari yang lain.
“Akan kami blokir langsung karena perjudian dan pornografi sudah jelas aturannya,” ucap dia.
Sudah Sejak 2012
Dalam kesempatan yang sama, BNPT juga mengatakan jika proses
pemblokiran ini dilakukan setelah melakukan investigasi dan analisa
internal sejak tahun-tahun sebelumnya.
“Penutupan situs-situs dianggap radikal dengan melibatkan pihak
internel BNPT, dalam hal ini koordinasi dengan tokoh masyarakat dan
kelompok-kelompok moderat. Ini bukan tiba-tiba, tapi sudah dilakukan
koordinasi sejak tahun 2012,” ujar Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan
Idris.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak berkompeten, maka dikatakan
Irfan, BNPT menyatakan kriteria situs yang mengandung unsur konten
radikal. Idris menyebutkan ada empat kriteria situs radikalisme menurut
intansinya.
“Pertama, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan
kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Kedua, takfiri atau mengkafirkan
orang lain. Ketiga, mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung
dengan ISIS atau IS. Terkahir, memaknai jihad secara terbatas,”
paparnya.
Dijelaskan Irfan, BNPT memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi)
untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak bersangkutan, mengenai
terorisme tersebut. Kemudian, dia menambahkan, saat ini pemerintah
sedang mengkampanyekan tahun damai di dunia maya. Artinya, mengupayakan
untuk menangkal segala kelompok radikalisme pada situs yang diduga
mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan radikal.
“Kita memiliki wacana dan program untuk meng-counter ideologi,
counter radikal, counter narasi, dan radikal propaganda,” imbuh dia.
Lalu, Irfan melanjutkan, kelompok-kelompok radikal ini menyasar
generasi muda. Kemudian, anak muda tersebut dapat dimanfaatkan untuk
memecah belah persatuan negara.
Ternyata BNPT Hadiri Acara Muktamar Syiah
Acara pembukaan Muktamar II Ahlu Bait Indonesia (ABI) Jumat
(14/11/2014) di Kemenag RI, Jalan Thamrin, Jakarta ikut dihadiri Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru, Irjen Pol Saud
Usman Nasution.
Saud menghadiri acara pembukaan sekaligus menjadi pembicara seminar
di acara Syiah yang mengusung tema “Menguatkan Nasionalisme, Menolak
Intoleransi dan Ekstrimisme”.
Dalam paparan tema yang diusung, Saud Nasution berpesan agar tak melakukan paham-paham radikal dan perbuatan terlarang.
“Paham radikal dan perbuatan terlarang adalah perbuatan yang tidak diridoi,” pesannya di hadapan para jamaah Syiah.
Saud bahkan mengancam, jika hal ini dilakukan, ia tak segan-segan akan memperosesnya hingga ke pengadilan.
“Kita antar sampai ke pengadilan,” tambahnya.
Selain BNPT, ikut hadir di acara itu Kepala Litbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’ud dan Dr Umar Shihab.
Sumber:
https://syiahali.wordpress.com/