Kemenangan Baru Hezbollah

Sempat ada kekhawatiran tentang prospek Lebanon pasca perang. Pasalnya di negara yang baru menundukkan kedigdayaan militer rezim Zionis Israel itu, ada upaya gencar untuk memecah belah persatuan bangsa itu. Melalui tangan kelompok-kelompok politik yang berseberangan dengan Hezbollah, AS dan Israel berupaya mengacaukan negara itu. Resolusi DK PBB 1701 yang berhasil menghentikan perang dijadikan alat untuk menekan Lebanon.

Sesuai dengan resolusi tersebut, rencananya PBB akan menempatkan 15 ribu tentara penjaga perdamaian di Lebanon selatan. Pasukan yang dikenal dengan nama UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ini bertugas mengawasi gencatan senjata dan menjaga keamanan di perbatasan antara Lebanon dan Israel alias Palestina Pendudukan. Namun AS dan Israel berusaha memanfaatkan pasukan itu untuk melucuti senjata Hezbollah, gerakan perlawanan rakyat muslim Lebanon yang berhasil menekuk militer Zionis. Sayangnya di dalam negeri, ada kelompok-kelompok yang berjalan seiring dengan langkah AS, terutama kelompok Aliansi 14 Maret 2006.

Menguatnya berbagai isu di Lebanon semisal perlucutan senjata Hezbollah, teror terhadap mantan Perdana Menteri Rafik Hariri, dan masalah Suriah memaksa Sekjen Hezbollah, Sayid Hassan Nasrollah dan dua sekutu dekatnya, Nabih Berri dan Michel Aoun untuk menggulirkan ide pembentukan pemerintahan nasional bersatu yang melibatkan semua kelompok dan faksi Lebanon. Dalam berbagai pesannya Nasrollah menegaskan bahwa Lebanon memerlukan pemerintahan yang kuat, tangguh dan resisten terhadap tekanan asing.

Semakin tajamnya friksi di dalam negeri sempat melahirkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya kembali perang saudara seperti yang pernah terjadi dekade 1980-an. Namun berkat kearifan pemimpin Hezbollah, Gerakan dan kelompok Kristen pimpinan Michel Aoun, krisis yang dikhawatirkan relatif teredam. Buktinya, kelompok 14 Maret bersedia duduk bersama dengan lawan politiknya yang biasa disebut aliansi 8 Maret untuk membahas soal pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, para pemimpin Aliansi 14 Maret seperti Samir Ja’ja’, Walid Jumblatt, dan Saduddin Hariri, menyatakan bahwa mereka tidak menuntut perlucutan senjata Hebzollah, tetapi hanya mengimbau supaya ada pengawasan terhadap senjata-senjata berat yang dimiliki gerakan moqawamah islamiyah ini. Pernyataan sikap ini tentu mengecewakan bagi AS dan Israel yang berharap bisa melucuti senjata Hezbollah lewat tangan orang-orang Lebanon sendiri. Yang lebih mengecewakan tentu saja pernyataan Saduddin Hariri yang mendukung Hezbollah tetap memegang senjata. Hariri bahkan mengatakan, “Senjata Hezbollah diperlukan oleh rakyat Lebanon.”

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di Lebanon menunjukkan kian kuatnya posisi Hezbollah, bahkan di tengah kelompok Aliansi 14 Maret yang notabene berseberangan dengannya. Bukan hanya itu, Aliansi 14 Maret semakin kehilangan dukungan dan kekuatan menyusul terungkapnya banyak dokumen tentang hubungan kelompok ini dengan AS dan Rezim Zionis terutama selama perang 33 hari. Untuk itu kelompok ini semakin lemah dan tidak mendapat tempat di tengah rakyat Lebanon. Barat sulit berharap Aliansi 14 Maret bisa mengambil sikap yang seratus persen berlawanan dengan Hezbollah.

Banyak faktor yang membuat posisi Hezbollah semakin kuat di Lebanon. Pertama adalah penolakan tegas Michael Aun, pemimpin kubu mayoritas Kristen terhadap tuntutan AS agar menjauhi Hezbollah. Kedua, pernyataan Amin Gemayel, yang disebut-sebut sebagai pemimpin kelompok Kristen Maronite, yang mengumumkan diri keluar dari Aliansi 14 Maret. Dengan demikian, dari kubu Kristen hanya Samir Ja’ja’ dan kelompoknya yang ada di Aliansi ini. Selain kecil secara kuantitas, Ja’ja’ dan kelompoknya memiliki reputasi buruk di tengah rakyat Lebanon.

Peristiwa penting ketiga yang mewarnai pentas politik Lebanon adalah pernyataan sikap bersama tiga tokoh politik Kristen yaitu Aoun, Gemayel dan Emile Lahoud untuk mendukung Hezbollah. Pernyataan sikap itu tentu saja memaksa Prancis sebagai negara pengayom kelompok Kristen Lebanon untuk mengubah sikap dan kebijakannya. Perubahan sikap Prancis ini praktis merusak kesepakatan AS dan Prancis sebelum ini menyangkut Lebanon.

Ada pula peristiwa penting lainnya yaitu kegagalan Saduddin Hariri dan Fouad Siniora untuk menggandeng tangan mufti Sunni Lebanon Syekh Mohammad Rashid Qabbani. Mereka sebelum ini berharap bisa membujuk Qabbani agar memisahkan diri dari Hezbollah. Bujukan itu tidak membuahkan hasil, sebab Qabbani pada hari raya Idul Fitri yang lalu mengeluarkan fatwa keharusan untuk mendukung Hezbollah.

Dukungan luas kepada Hezbollah sebenarnya sudah disadari oleh semua kelompok. Buktinya, ketika Hezbollah mengumumkan akan menggelar pawai kemenangan, sekitar satu setengah juta rakyat Lebanon memenuhi panggilan itu. Karena itu, imbauan Hezbollah untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional semestinya dipenuhi. Sebab, Hezbollah bisa menumbangkan pemerintahan Siniora hanya dengan mengeluarkan instruksi untuk tidak bekerjasama dengan pemerintahan ini. Ajakan Hezbollah menunjukkan itikad baik kelompok pimpinan Nasrollah ini untuk menjalin persatuan nasional.

Lebanon saat ini tengah bergerak ke arah perubahan besar-besaran. Salah satu yang terkena imbas perubahan ini adalah sistem penataan negara yang didasarkan pada perjanjian Taif antara AS, Prancis, negara-negara Arab dan faksi-faksi politik Lebanon saat itu. Kini, dengan munculnya pemain-pemain baru, para penandatangan perjanjian Taif tidak lagi memiliki pengaruh dan peran berarti di Lebanon. Karenanya wajar jika sistem ini harus diubah.

Pemain baru di panggung politik Lebanon adalah kelompok muslim Syiah yang merupakan 40 persen penduduk Lebanon dan menguasai sekitar 40 persen wilayah negara ini. Persatuan internal di dalam tubuh kelompok Syiah juga lebih kuat dibanding kelompok-kelompok lain. Dari sisi militer, Syiah memiliki kekuatan yang sangat besar dan bahkan disebut-sebut yang paling kuat di dunia Arab. Buktinya, Hezbollah yang Syiah adalah satu-satunya kekuatan Arab yang mampu menundukkan kedigdayaan militer Rezim Zionis Israel. Untuk itu wajar jika kelompok Syiah memperoleh tempat dan bagian yang lebih layak di pemerintahan, parlemen dan lembaga-lembaga negara lainnya.

AS, Prancis, Israel, Arab Saudi dan Mesir tidak lagi memiliki peran dan pengaruh seperti dahulu di Lebanon. Karena itu tidak logis bila Lebanon masih harus menerapkan sistem yang dibuat oleh negara-negara tersebut. Lebanon mesti bersikap merdeka dan independen. Tak ada negara lain yang boleh merecoki negara itu dalam membuat keputusan. Dan inilah yang dituntut oleh Sekjen Hezbollah Sayid Hasan Nasrullah dan diamini oleh Pemimpin Gerakan Amal dan Kristen Nabih Berri dan Michel Aoun.