Yusril Ihza Mahendra
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi menunjuk pengacara Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator Tim Pembela-HTI.
Tim pembela tersebut dibentuk untuk menghadapi pemerintah yang berencana mengajukan gugatan pembubaran HTI ke pengadilan.
Terkait itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo enggan berkomentar lebih jauh soal bergabungnya Menteri Hukum dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Ya tidak bisa komentar. Apa yang harus dikomentari?,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Rabu (24/5/2017).
Ia mengatakan semua orang punya hak yang sama untuk memilih figur kuasa hukum dalam suatu perkara.
“Setiap orang berhak mencari siapa yang menurutnya pantas jadi pengacaranya. Demikian saja,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Diketahui, pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan HTI.
Alasan pemerintah ingin membubarkan HTI antara lain: Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
Sebelumnya, Yusril mengaku siap membela HTI dari upaya pembubaran oleh pemerintah. Ia akan membela siapapun dan kelompok manapun yang ditindas oleh penguasa dengan cara sewenang-wenang di luar hukum.
Menurut Yusril, pemerintah tidak bisa mengklaim penafsirannya tentang Pancasila sebagai yang paling benar dan ingin memberangus pihak lain yang berseberangan penafsirannya dengan Pemerintah.
(Kompas/Gerilya-Politik/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email