Amir Abdollahian: Iran Tolak Klausul Penyingkiran Assad

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Arab dan Afrika Hossein Amir Abdollahian

Iran mengatakan menentang dimasukkannya klausul yang akan meminta penghapusan Presiden Suriah Bashar al-Assad dari kekuasaannya dalam sebuah laporan yang dikeluarkan menyusul pembicaraan baru-baru ini di Wina terkait konflik Suriah.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Arab dan Afrika Hossein Amir-Abdollahian, yang menghadiri pembicaraan Sabtu di ibukota Austria sebagai anggota delegasi Iran, mengatakan pada hari Minggu (15/11/15) bahwa beberapa menteri luar negeri bersikeras selama negosiasi bahwa kepala negara Suriah harus disingkirkan dari jabatannya.

“Republik Islam Iran menilai tidak memungkinkan masalah ini dimasukkan dalam laporan akhir,” katanya, menambahkan, “Kami menekankan bahwa hanya rakyat Suriah yang memiliki hak untuk memutuskan masalah ini.”.

Sejak Maret 2011, Suriah telah dilanda militansi yang didukung asing, yang sejauh ini telah merenggut nyawa lebih dari 250.000 orang dan menelantarkan jutaan orang lainnya.

Perwakilan dari 17 negara dan tiga badan dunia menghadiri konferensi tentang konflik Suriah di Wina, Austria, pada tanggal 14 November 2015. (Foto: AFP)

Pembicaraan Wina adalah kelanjutan dari negosiasi 30 Oktober di ibukota Austria, yang dihadiri oleh perwakilan dari 17 negara, termasuk Iran, serta utusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE).

Perundingan putaran kedua di Wina dihadiri oleh perwakilan dari 17 negara, juga dihadiri oleh PBB, Uni Eropa dan Liga Arab.

Menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh PBB setelah perundingan babak kedua, para peserta sepakat bahwa Suriah harus memiliki pemerintahan transisi dalam enam bulan dan mengadakan pemilihan umum dalam 18 bulan.

Amir-Abdollahian mengatakan, “Beberapa peserta menekankan bahwa jika ternyata y kedepan situasi berjalan dengan baik dalam waktu enam bulan, Bashar al-Assad tidak kharus ikut dalam pemilihan mendatang” yang pejabat Iran katakan” bukan keadaan prinsip.”

“Kami menekankan dengan tegas bahwa hanya Assad sendiri yang dapat memutuskan apakah turut atau tidak dalam pemilu dan hanya rakyat Suriah yang bisa mengatakan apakah mereka akan memilih dia atau tidak.”

Sementara itu, Ali Haidar, Menteri Rekonsiliasi Nasional Suriah, menggemakan pernyataan Amir-Abdollahian tersebut, mengatakan bahwa tidak ada yang diperbolehkan untuk menyusun kerangka waktu pada rencana perdamaian Suriah dan bahwa hanya orang Aram harus memutuskan tentang mekanisme untuk mencapai perdamaian, Reuters dilaporkan.

“Suriah bertanggung jawab untuk membuat perubahan teknik dan struktur. Tidak ada yang diperbolehkan untuk membuat jadwal, bahkan jika mereka adalah teman-teman ataupun musuh. Mereka tidak diizinkan untuk mengatakan apa yang harus diubah di Suriah dalam struktur dan teknik, “katanya.

” Dalam pertemuan Wina dan dalam setiap pertemuan lainnya diharapkan dapat menciptakan suasana dialog internasional satu sama lainnya tentang Suriah dan hal-hal lainnya adalah tanggung jawab Suriah”

(Mahdi-News/ABNS)