Pesan Rahbar

Home » » Kontras: Jawa Barat Paling Banyak Kasus Intoleransi Beragama

Kontras: Jawa Barat Paling Banyak Kasus Intoleransi Beragama

Written By Unknown on Monday 18 April 2016 | 21:46:00

Koordinator Kontras, Haris Azhar – Dok: monitorday.com

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat wilayah Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang kerap membangun sentimen anti toleransi dan pembatasan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan dengan jumlah terbanyak.

Catatan ini disampaikan Kontras dalam siaran persnya, atas situasi Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang 2015 di Indonesia, seperti dikutip dalam siaran pers di website kontras.org, Sabtu 26 Desember 2015.

“Kontras memantau 96 peristiwa praktik intoleransi dan pembatasan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan; di mana Jawa Barat (18 peristiwa), DKI Jakarta dan Banten (11 peristiwa) dan Aceh (9 peristiwa) menjadi wilayah-wilayah yang kerap membangun sentimen anti toleransi,” papar Koordinator KontraS, Haris Azhar.

Kasus sentimen keagamaan di Singkil dan Kutacane, Aceh, adalah satu di antaranya. Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam sebagai hukum lokal sejak lama, menurut Haris, potensial menggunakan landasan syariat Islam sebagai alat untuk menekan toleransi.

Begitu pun yang terjadi di Tolikara, Papua. “Kasus-kasus ini kasus menahun. Kasus lama, tapi terjadi lagi tahun ini,” ujar Haris. Demikian pula dengan Surat Edaran (SE) hate speech.

Upaya pemerintah dengan menurunkan Surat Edaran Hate Speech, malah berubah haluan. Haris menjelaskan, meskipun awalnya untuk menangani peristiwa-peristiwa intoleransi, namun panduan hukum internal kepolisian tersebut berpotensi diberlakukan untuk mengekang kebebasan berbicara. “Jauh api dari panggangnya,” tandasnya.

Di sinilah, menurutnya, pemerintah seharusnya turun tangan. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, dituntut menunjukkan kinerjanya. Hal tersebutlah yang harus dibenahi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kontras menilai, jika terus didiamkan, isu ini akan kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas negara.

(Monitor-Day/Satu-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Share this post :

Post a Comment

mohon gunakan email

Terkait Berita: