Teman saya seorang developer mengatakan bahwa perseteruan antara Agung Podomoro land dengan Ahok sejak dia jadi Wagub. Masalahnya adalah APL tidak pernah mau membayar utang tunggakan fasos sebesar 20% atas setiap apartement yang dibangun. Padahal sumber pendapatan ini adalah PAD DKI untuk membangun rumah murah untuk rakyat miskin.
Setelah jadi Gubernur, APL juga berperan menghambat rampung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2035.Anehnya RZWP3K di tandem dengan Raperda tentang Reklamasi Pantai. Padahal reklamasi pantai seharusnya di keluarkan setelah ada Raperda RZWP3K. Konon katanya disini perseteruan semakin keras karena APL berusaha melobi DPRD agar kewajiban tambahan pengembang sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) diturunkan.
Penetapan pajak daerah sebesar 15 % dari NJOP beralasan karena pengembang tidak beli tanah tapi hanya menguruk laut dan merupakan bagian dari proyek Giant Sea Wall, tentu nilai tanah akan sangat tinggi setelah proyek selesai dibangun.Namun APL bergeming. Kedekatan APL dengan elite partai dan anggota DPRD memang menyulitkan Ahok untuk menekan APL.Menurut teman saya dengan segala cara Ahok lakukan termasuk melobi dengan persuasi agar APL komit dengan janjinya tapi APL bergeming.
Pengembang yang berlaku sepeti APL banyak.Mereka pengembang besar yang punya utang fasos.Ada yang bayar tapi tidak ada yang lunas. Padahal utang itu sudah berlangsung lebih 10 tahun lalu. Dan yang bikin pusing ,mereka juga ikut menjadi kreator dibalik Raperda DKI yang menguntungkan mereka. Ahok memang melawan sendirian dan nampaknya keberaniannya karena Jokowi ada dibelakangnya, menjaganya dari elite politik yang mencoba menzoliminya.
Masalah DKI adalah masalah uang triliunan yang beredar dari bisnis property sampai prostitusi..semuanya dikuasai oleh para mafioso yang bisa beli apa saja termasuk anggota dewan dan elite partai…Ahok, lawan mereka..you are not alone..
(Mahdi-News/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email