Membumikan Kembali “Pembangunan Nasional Semesta Berencana”

24 May 1956, New York, New York (Foto: Bettmann/CORBIS)

Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-43 dan Rakernas I PDI Perjuangan dengan tema “Mewujudkan Trisakti melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk Indonesia Raya” telah menghidupkan kembali diskursus tentang konsep dan strategi pembangunan yang tidak terbatas pada lima tahun usia politik. Sebuah perencanaan yang sekaligus merupakan wujud dari imajinasi terpimpin dan terencana tentang masa depan Indonesia.

Gagasan tentang Pembangunan Nasional Semesta Berencana bukanlah hal yang baru di Indonesia. Konsep ini tertuang dalam TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara dan TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969. Dua ketetapan tersebut merupakan hasil Sidang Umum Pertama MPRS dilaksanakan di Bandung pada tanggal 10 November – 7 Desember 1960.

Tujuan dicetuskannya pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana seperti yang tertuang dalam Tap MPRS No. I 1960 adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur, dimana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat.

Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga pidato kepresidenan yang dijadikan acuan. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia, Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang bertajuk “Jalannya Revolusi Kita”, dijadikan pedoman pertama daripada pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, serta pidato monumental di gedung PBB pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul “To Build the World a New”.

Pembangunan yang diharapkan berkesinambungan itu memcakup beberapa bidang yang dirumuskan olah MPRS. Pertama, bidang mental, agama, kerohanian, dan penelitian. Kedua, bidang kesejahteraan. Ketiga, bidang pemerintahan dan pertahanan-keamanan. Keempat, bidang produksi. Kelima, bidang distribusi dan perhubungan. Dan yang keenam adalah bidang keuangan dan pembiayaan.

Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) bersifat “overall planning”, atau segala bidang harus terencana. Makanya disebut pembangunan semesta. Seperti dikatakan Bung Karno sendiri, “Depernas mengadakan overall planning, planning semesta, planning jang meliputi semua bidang, planning yang mengenai ya politik, ya ekonomi, ya kulturil, ya mental, planning di atas segala bidang.”

Sementara itu, menurut Megawati, Pembangunan Nasional Semesta Berencana diperlukan guna melihat Indonesia secara utuh; memotret Indonesia dalam satu ke-Indonesia-an yang tidak bercerai-berai. Dasar yang dipergunakan adalah kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia sendiri.

“Artinya, perencanaan yang dibuat tidak untuk meniadakan nilai-nilai kearifan lokal dan potensi di masing-masing daerah. Bahkan sekiranya diperlukan, pengalaman dalam pembangunan di luar negeri, dapat diselaraskan dan dipadukan untuk kepentingan dalam negeri.

Megawati juga menjelaskan Nawa Cita yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan pada saat pencalonan presiden 2014, substansinya merupakan elaborasi dari konsepsi Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

(Empat-Pilar-MPR/ABNS)