Beredar luasnya surat pejabat meminta fasilitas dan bantuan saat keluar negeri bersama keluarga memicu kecewaan masyarakat yang merasa tersakiti. Siapakah para pejabat ini?
Yang pertama adalah Wahyu Dewanto, seorang kader Partai Hanura yang mengaku sebagai kolega Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi. Wahyu meminta fasilitas dari KJRI saat pelesiran ke Sydney. Sedangkan pejabat satu lagi adalah politikus Partai Gerindra, Rachel Maryam yang minta diantar jemput saat liburan bersama keluarganya di Paris.
Kelakuan kedua pejabat ini mau tak mau membuat kita membicarakan sebuah kisah menarik soal integritas dan kejujuran dari Mantan Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (alm.) Baharuddin Lopa.
Baharuddin Lopa dikenal luas sebagai seorang yang benar-benar tegas memisahkan urusan dinas negara dan urusan pribadi atau urusan keluarga.
Lopa menerapkan prinsip tersebut bukan hanya kepada seluruh jajaran dan anak buahnya, ia juga dengan tegas menerapkannya untuk keluarga dan anak-anaknya. Menurut putrinya, Masita Lopa, Baharuddin Lopa selalu mengingatkan kepada keluarga untuk tidak menggunakan fasilitas-fasilitas kedinasan atau fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi.
Lopa juga menekankan dengan tegas kepada keluarganya agar tidak memanfaatkan kedudukan dan jabatan orangtua untuk kepentingan diri sendiri.
Redy Kambo, seorang staf di kantor Pusat Diklat Kejaksaan Agung dalam buku "Apa dan Siapa Baharuddin Lopa" yang ditulis oleh Hendro Dewanto dkk menceritakan sebuah kisah yang tegas sekaligus menyentuh mengenai prinsip keras yang diterapkan tanpa pandang bulu oleh seorang Baharuddin Lopa.
Suatu hari, istri Baharuddin Lopa sedang naik mobil dinas bersama Pak Lopa ke kantor Pusat Diklat Kejaksaan. Saat itu ada urusan kedinasan yaitu mengelola Kejar Paket A yang didirikan untuk warga di sekitar Diklat Ragunan.
Setelah urusan selesai, istri Lopa akan keluar untuk urusan pribadi. "Kalau tidak salah ke pasar," tutur Redy Kambo. Rupanya, Lopa tidak mengizinkan istrinya untuk menggunakan mobil dinas. Nyonya Lopa pun harus naik angkot ke pasar.
Seorang pegawai Diklat bernama Putut pun menceritakan kisah lain tentang ketegasan Lopa. Putut menceritakan bahwa dirinya pernah dilarang oleh Lopa untuk menggunakan motor dinas Suzuki A 100 milik inventaris Pusdiklat. Putut menceritakan bahwa motor itu akan digunakan untuk menolong temannya yang ban motornya kempes di jalan.
Lopa pun mendrampratnya. "Ini motor dinas bukan untuk urusan pribadi," damprat Lopa. Kunci motor pun diminta, lalu Lopa meninggalkan Putut yang melongo dan motor dinas A 100 di area parkir.
Begitulah Lopa. Tegas dalam memisahkan mana urusan negara, mana urusan pribadi. Seandainya saja para pejabat bisa berlaku seperti Lopa. Dan seandainya saja Lopa saat ini masih hidup, bisa dipastikan ia akan dengan gencar memburu banyak pejabat yang suka "bermain cantik" untuk korupsi.
(Apa dan Siapa Baharuddin Lopa)
(Memobee/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email