Kepada 7 petinggi Majelis Ulama Indonesia, KH Ahmad ‘Gus Mus’ Mustofa Bisri menyampaikan pesan agar MUI tidak mudah ditumpangi kelompok radikal. Gus Mus menyampaikan ini ketika ketujuh pejabat MUI itu menyambanginya di Pesantren Roudhotut Tholibin, Leteh, Rembang, Jateng, Jumat (27/1) tadi pagi.
“Maksud kedatangan Pengurus MUI tak lain untuk bersilaturahmi karena memang telah lama direncanakan. Sambil menerima sejumlah tamu lain yang datang dari berbagai pelosok daerah,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid seperti dikutip detik.com
Sebelumnya, Gus Mus memang kerap menyampaikan kepada masyarakat untuk harus tahu latar belakang dari pemuka agama tersebut.
“Hati-hati dengan lembaga-lembaga fatwa karena sudah banyak tokoh agama yang tidak berpaham Aswaja di dalamnya,” kata Gus Mus ketika menerima kunjungan GP Ansor dari tanah Madura bulan lalu.
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid melanjutkan, Gus Mus memberi pesan juga agar Pengurus MUI lebih serius dan aktif mengurus organisasi.
“MUI (agar) tak mudah ditumpangi oleh kelompok radikal yang merusak citra Islam dan MUI sendiri,” tambah Zainut mengutip apa yang disampaikan tokoh senior Nahdlatul Ulama itu.
Selain Zainut, enam pejabat lain yang menemui Gus Mus antara lain Ketua MUI Pusat Masduki Baidlowi, Wakil Sekjen MUI Pusat Salahuddin Al Aiyubi, Ketua Umum MUI Jateng Ahmad Daroji, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jateng Ali Mufiz, Sekretaris Umum MUI Jateng, dan Sekretaris MUI Jateng Agus Fathuddin.
Zainut menambahkan, pesan Gus Mus berikutnya, MUI agar benar-benar menjaga predikat dan kompetensi keulamaan yang menjadi bagian dari tugas yang melekat pada MUI. Serta pesan agar jika MUI hendak menetapkan fatwa banyaklah mempertimbangkan kondisi strategis bangsa, tepat konteks dan zaman serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
MUI menanggapi bahwa selama ini MUI aktif dalam kegiatan penanggulangan bahaya narkoba, menangkal paham radikalisme, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membangun kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
“Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk dilanjutkan khususnya dengan ulama ulama berpengaruh serta tokoh tokoh masyarakat lainnya,” tutur Zainut.
“Tujuannya untuk membangun kesepahaman untuk meningkatkan dukungan kepada MUI dalam ikhtiarnya melaksanakan tugas tugas keumatan dan kebangsaan. Ini akan menjadi energi positif untuk langkah ke depan yang lebih baik,” katanya.
Seperti diketahui, Gus Mus sejak lama menyampaikan kritik pada lembaga yang kerap mengeluarkan fatwa seperti MUI. Karena mengatasnamakan “ulama”, produk fatwanya tentu memiliki dampak luas termasuk sosial, budaya, politik, hingga keamanan.
Jika ingin berdiri sebagai lembaga fatwa, menurut jebolan Al Azhar Mesir ini, harus diatur betul siapa saja yang boleh masuk MUI.
“Kok, tak dilihat dulu calon ini sekolah di mana, paham Al-Qur’an atau tidak, paham ilmu tafsir dan hadis atau tidak,” katanya kepada wartawan Tempo awal Januari 2017 lalu.
Malah sekarang, lanjut Gus Mus, ada orang-orang baru, yang makin tidak jelas. Orang mau jadi pegawai saja harus punya ijazah, apalagi menjadi anggota MUI, yang memberi fatwa ke rakyat Indonesia.
Selain itu, lanjut alumni Pondok Krapyak Yogyakarta ini, status lembaga harus lah jelas. Apakah bagian dari kementerian atau mitra kerja.
“Dua bulan lalu berpolemik soal label halal dengan kementerian Agama. Perkara begitu saja kenapa kok rebutan?”
(Detik-News/Tempo/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email