PSI Ungkit 3 Kali Prabowo Pakai Hoax Untuk Bersikap dan Berkampanye, Apa Saja? Simak Ini!

Andy Budiman (Foto: Denita Matondang/detikcom)

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut faktor ekonomi, politik, hukum, dan keamanan menjadi faktor yang dapat mengubah tren elektabilitas capres pada Pilpres 2019. Juru bicara PSI Andy Budiman menilai, selain 4 faktor itu, penguatan hoax juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tren elektabilitas.

"Faktor yang juga menjadi sumber kekhawatiran banyak orang dan jadi ancaman bagi demokrasi yakni menguatnya hoax," ujar Andy di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2018).

Andy mencontohkan peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 berdasarkan hasil survei SMRC periode 16-19 Juni 2014. Kala itu, satu-satunya momentum sejarah rivalitas, di mana tren elektabilitas Prabowo sebesar 44,9% selisih tipis dari Jokowi yang memperoleh suara 46,5%.

"Kalau teman-teman lihat pada masa itu, beredarnya Obor Rakyat. Di mana Pak Jokowi waktu itu difitnah dengan fitnah yang keji dengan PKI, disebut kristen, china dan lain sebagainya. Sehingga membuat elektabilitas Pak Jokowi turun dan dukungan ke Pak Prabowo naik," katanya.

"Jadi sekali lagi dalam sejarah rivalitas mereka pernah punya jarak begitu tipis ketika hoax merajalela," sambung Andy.

Selain itu, menurut Andy, hoax juga menjadi isu penting bagi pemilih nantinya untuk melihat kualitas kandidat capres. Khususnya, terkait bagaimana capres menyikapi informasi yang masuk kepadanya.

Andy kemudian menyinggung kasus Ratna Sarumpaet yang menurutnya akan mempengaruhi tren elektabilitas Prabowo. Mengingat, kasus Ratna bukanlah kasus pertama eks Danjen Kopassus itu menggunakan hoax sebagai dasar pengambilan sikap.

"Paling tidak Prabowo sudah 3 kali menggunakan hoax sebagai dasar pengambilan sikap," katanya.

Andy mengungkapkan, pertama, pada Pemilu 2014, Prabowo menggunakan hasil survei yang ternyata jauh berbeda dengan hasil KPU dan hasil survei-survei lainnya, dibilang Prabowo menang. Sementara hasil survei sebaliknya dan tidak terbukti di KPU.

"Kemudian kedua ketika Pak Prabowo menyebut Indonesia akan bubar. Ini juga contoh lain kualitas kepemimpinan atau leadership Pak Prabowo diuji bagaimana ia menggunakan sebuah novel sebagai dasar untuk melihat Indonesia dalam beberapa tahun ke depan," ujar Andy.

Kemudian, kata Andy, kasus Ratna. Dengan ketiga kasus tersebut, masyarakat akan melihat kualitas Prabowo dan mempengaruhi tren elektabilitasnya.

"Jadi yang ingin saya tekankan ada faktor yang harus jadi perhatian yakni bagaimana kita menangkal hoax," pungkasnya.


PSI: Penolakan Acara IMF di Bali Pengalihan Isu Ratna Sarumpaet

Acara World Bank dan IMF yang akan digelar di Bali bulan ini mendapat sejumlah komentar negatif. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai, penolakan terhadap acara tersebut hanyalah sebuah pengalihan isu dari kasus Ratna Sarumpaet.

"Penolakan Acara World Bank dan IMF di Bali Hanya Pengalihan Isu Dari Skandal Politik yang Paling Memalukan Dalam Sejarah Indonesia; kasus Ratana Sarumpaet yang menipu dan Prabowo yang mudah tertipu," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (7/10/2018).

Toni Juli menjelaskan, negara besar harus juga mengerjakan hal-hal yang besar. Sibuknya penanganan gempa dan tsunami di Sulteng tak serta merta membuat Asian Para Games 2018 terbengkalai.

"Acara pembukaan kemarin berlangsung baik dan membanggakan," ujar Toni.

"Penyelenggaraan Asian Para Games juga tidak membuat Pembukaan MTQ di Medan menjadi terbengkalai. Semuanya mesti berjalan dengan baik dan sukses," imbuhnya.

Oleh karena itu dia menganggap komentar negatif dan penolakan terhadap acara IMF merupakan skandal politik yang memalukan.

"Jadi penolakan Acara IMF dan World Bank hanya pengalihan isu dari skandal yang paling memalukan dalam sejarah politik kita," tegasnya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur memprotes biaya penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali. Mereka tak akan mengutus wakil yang diundang ke pertemuan itu.

"Di tengah bencana yang sedang terjadi, sebaiknya pemerintah mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu terkait annual meeting IMF dan World Bank di Bali. Angka kurang-lebih Rp 1 triliun merupakan biaya terlalu besar untuk pertemuan rutin tahunan Bank Dunia dan IMF," ujar koordinator jubir Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (5/10).

Cawapres Sandiaga Uno juga turut mengkritik biaya pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali 8-14 Oktober 2018. Sebagaimana diketahui, anggaran pertemuan IMF di Bali sekitar Rp 855,5 miliar.

"Perekonomian Indonesia saat ini masih memprihatinkan, oleh karenanya perlu adanya penghematan yang dilakukan pemerintah," kata Sandiaga, Sabtu (6/10).

Wakil Ketua Fadli Zon juga ikut 'nyinyir' soal pertemuan IMF tersebut. Pertemuan tersebut disebutnya tidak memberi dampak positif apa-apa buat Indonesia.

"Pertemuan tahunan IMF/Bank Dunia tak memberi dampak penguatan rupiah," cuit Fadli Zon lewat akun Twitternya @fadlizon seperti dikutip detikFinance, Minggu (7/10).

(Detik/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)