Jika NU dan Muhammadiyah Pola Pikirnya Seperti FPI, Hilang Negara Ini

Sejumlah anggota Laskar FPI (Foto: Istimewa) 

"Jika kami, NU, dan Muhammadiyah pola pikirnya seperti teman-teman FPI, jadi apa negara ini. Hilang negara ini."

Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) Abdul Malik Haramain mengatakan, aksi kekerasan oleh ormas muncul karena lemahnya penegakan hukum. Namun, lanjutnya, ormas semisal Front Pembela Islam (FPI) juga melakukan kesalahan besar.

"Mestinya, dengan polisi sifatnya tidak koordinasi, tetapi juga menekan. Jadi FPI harus menekan polisi. Justru yang didemo polisi, ini malah melakukan penghakiman sendiri terhadap masyarakat tertentu," tegasnya dalam diskusi tentang RUU Ormas di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2).

Menurut dia, FPI hanya bisa menekan masyarakat bawah, bukan kepolisian. Dia pun memberi contoh, yakni aksi FPI yang kerap melakukan razia terhadap warung-warung yang tetap menjajakan makanan di bulan puasa. Padahal, lanjutnya, pemilik warung makanan adalah pelaku usaha kecil yang sumber pendapatannya diperoleh dari menjual makanan.

"Bulan puasa menggusur warung-warung Tegal. Bagaimana ini, Ustad? Saya sebagai orang Islam malu, Ustad. Kami, aktivis NU (Nahdlatul Ulama) tidak habis pikir. Jika kami, NU, dan Muhammadiyah pola pikirnya seperti teman-teman FPI, jadi apa negara ini. Hilang negara ini," ujar Malik seraya menunjuk ke arah staf hukum bidang dakwah Front Pembela Islam (FPI) HM Hasbi Ibrohim yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

Jika ada ketidakadilan dalam penegakan hukum, lanjut Malik, FPI seharusnya melakukan tekanan politik dengan cara-cara konstitusional kepada aparat kepolisian. "Kalau polisi tidak bergerak, atau pemerintah tidak bergerak, kita tekan lagi. Nah, saya siap melakukan itu. Kalau menekan warung Tegal, saya kira bukan berita namanya. Masa, organisasi besar FPI mengurus warung Tegal?"

Pun dengan undang-undang yang bertentangan semisal Perda Miras, sambung Malik, FPI jangan justru melakukan aksi kekerasan dengan melakukan sweeping. Menurut dia, FPI seharusnya berdebat mengemukakan pendapat secara argumentatif kepada pemerintah.

“Seharusnya organisasi FPI juga memikirkan kadernya, jangan hanya FPI kerjaannya kalau malam Minggu, atau malam Jumat melakukan konvoi lakukan razia. Saya kira ada pekerjaan yang lebih besar: memberdayakan anggotanya, mengurangi penggangguran, memberantas kemiskinan, dan membuat anggotanya lebih berpendidikan. Itu jauh lebih penting. Itu saya saya kira pahalanya lebih besar ketimbang ngurusin Warteg," pungkas politisi PKB ini.

Menanggapi hal ini, Hasbi mengatakan, banyak masyarakat yang tidak tahu apa yang dilakukan FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. “Kalau dikatakan FPI terima uang, itu tidak benar, dan FPI kalau bergerak selalu melihat dari segi sosiologis, antropologis, tidak serta merta melakukan penyerangan begitu saja," elaknya.

(Jaringan-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)