Ahok Sebut Penyerapan DKI Rendah karena Tak Ada Celah Mencuri

Total penyerapan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta baru menyentuh angka 19,25 persen. Dari total jumlah belanja daerah 2015 yang mencapai Rp 63,65 triliun, yang baru terserap hanya mencapai Rp 12,22 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga penyebab lambannya penyerapan anggaran ini bukan karena para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI takut memakai anggaran lalu disangka korupsi. Ia justru menduga serapan anggaran yang rendah disebabkan tidak adanya celah lagi bagi pejabat untuk memainkan anggaran.

“Menurut saya bukan takut korupsi, tapi takut nyolongnya bagaimana. Karena gubernurnya bukan senang duit tapi senang ribut,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki saat ditemui usai pertemuan dengan seluruh jajarannya di Kompleks Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut dia, semua alat yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah tersedia di e-katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Misalnya saja untuk pengadaan alat berat, mesin, maupun truk. Sehingga tidak ada alasan bagi tiap SKPD untuk tidak membeli barang tersebut.

Namun, pada praktiknya ada beberapa SKPD yang masih mempertimbangkan untuk menyewa barang. Padahal dalam peraturan sudah jelas sewa dilarang.

“Kalau di e-katalog LKPP kan kamu tinggal beli, kenapa sampai bulan ini tidak mau beli. Lalu alasannya apa harus sewa lagi padahal perintah ini kan sejak tahun 2013,” ujar Ahok.

Menurut Ahok, SKPD yang memilih untuk melakukan sewa memiliki tujuan tertentu. Sebab, anggaran bisa dimainkan dengan mudah jika pengadaan barang dilakukan dengan sistem sewa.
“Kalau sewa kan bisa main, misalnya nilai kontrak sekian, bisa minta 10 persen. Ini saya suuzon (buruk sangka) loh, jadi tidak berani (gunakan anggaran),” ujarnya.

Tidak hanya curiga dengan sistem colong-menyolong, Ahok juga mencurigai ada permainan politik di balik penyerapan anggaran yang rendah. Ia menduga ini merupakan salah satu bentuk cara menjatuhkan dirinya.

“Ini permainan politik ini. Kapan nih gubernur brengsek ini keluar dari Jakarta supaya bisa berpesta pora lagi,” kata Ahok menyampaikan dugaannya.

Jika terbukti banyak yang curang dan tidak becus dalam menyerap anggaran, Ahok pun dengan tegas akan melakukan pemecatan. “Ilmu kita cuman tiga kok hukum, hukum satu, pecat. Hukum dua, pecat. Hukum 3, pecat. Itu saja.”

(CNN-Indonesia/Mahdi-News/ABNS)