Eep Dituntut Minta Maaf Karena Fitnah Istana Sebagai Posko Pemenangan Ahok

Eep Saefulloh

Konsultan Politik Pemenangan Pasangan Anies-Sandi, Eep Saifulloh Fatah, dituntut minta maaf atas pernyataannya yang menyebutkan posko pemenangan Ahok pada Pilgub DKI 2017 berada di Istana Negara.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif 98 Institut Sayed Junaidi Rizaldi dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Menurut Rizaldi, pernyataan Eep Saifulloh Fatah yang disampaikan dalam sebuah forum ilmiah tersebut harus jadi perhatian, karena apabila yang disampaikannya itu benar maka Presiden Jokowi harus mengambil langkah tegas dengan membentuk tim pencari fakta. Tapi jika pernyataan Eep ini mengundang fitnah dan malah menyampaikan kebohongan kepada publik maka Eep dinilai telah memberikan informasi yang sesat tentang keterlibatan para pejabat publik dalam pemenangan Ahok.

“Karena secara profesi Eep sebagai seorang konsultan politik Anies–Sandi pun secara terang–terangan menuding Istana sebagai “king maker” dan arahnya pun jelas kepada Jokowi,” kata Rizaldi.

Dia menyadari kebebasan mengungkapkan pendapat di depan umum dilindungi oleh Undang–Undang, akan tetapi Rizaldi menegaskan bahwa memberikan informasi yang tidak benar dan tidak faktual sama halnya mengangkangi undang–undang. Karena itu dia menuntut Eep meminta maaf kepada publik.

“Saya selaku Direktur Eksekutif 98 Institut mengingatkan Eep untuk meminta maaf kepada publik atas pernyataannya jika tidak benar. Apabila Eep tidak melakukan permintaan maaf dalam waktu 3 x 24 jam maka akan kami laporkan kepada aparatur hukum,” kata Rizaldi.

Sebelumnya, Eep Saifulloh Fatah menyampaikan pernyataan yang menuai kontroversi dengan menyebut posko pemenangan Ahok ada di istana dengan operator Menkopolhukam. Hal itu disampaikan Eep ketika menjadi narasumber dalam seminar “Politik Dalam Islam: Membangun Ghirah Politik Umat Islam Dalam Rangka Memperteguh Persatuan Nasional di Universitas Paramadina Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Eep menyampaikan pernyataan tersebut ketika menjelaskan bahwa Anies-Sandi menghadapi lawan yang diduga mempolitisasi birokrasi, khususnya dari pihak aparatur keamanan dan intelijen. Padahal, secara intensif dan ekstensif, hal itu tidak akan efektif jika bertentangan dengan “atmosfer elektoral.”

“Bayangkan saja. Posko pemenangan ada di Istana. Operatornya, Kepala Kepolisian, Kepala Intelijen dan Menkopolhukam. Dengan segala resiko saya sebutkan ini,” kata Eep pada seminar tersebut.

(Sayangi/Gerilya-Politik/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)