54 Tahun Trikora; Ironi di Ladang Emas

Gunung emas dan wajah kemiskinan yang menyelimuti di Papua (Foto: aribicara.com)

Konflik Papua antara Belanda dengan Indonesia ini berlangsung cukup lama, sejak 1945-1962. Puncaknya terjadi saat Soekarno mengeluarkan maklumatnya yang terkenal dengan Tri Komando Rakyat, di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Tidak sampai 2 tahun setelah itu (Mei 1963), dengan perpaduan diplomasi dan perjuangan bahu-membahu seluruh rakyat Indonesia, Irian Barat yang sekarang dinamakan propinsi Papua dan Papua Barat itu resmi kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi.


Papua Hari ini

Percepatan pembangunan perbatasan merupakan salah satu program utama pemerintahan Kabinet Kerja melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Program utama untuk membangun daerah pinggiran diserahkan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan, pemerintah pun menganggarkan dana sebesar Rp16 triliun per tahunnya. Anggaran itu untuk pembuatan jalan dan sarana infrastruktur seperti listrik. Pengelolaan itu adalah skala prioritas yang tahun ini sudah sampai ke plafon Rp 16 triliun untuk infrastruktur, bangunan-bangunan sampai ke gardu-gardu yang ada di seluruh perbatasan.

Setelah 48 tahun freeport beroperasi dan meraup keuntungan dari bumi Mimika, ternyata berdampak buruk terhadap budaya masyarakat salah satu suku asli Papua, bahkan ada yang nyaris terkikis habis. Karena alasan itulah, masyarakat suku Komoro di distrik Iwaka, Timika, Mimika, Papua melakukan protes dan mengusulkan untuk dibangun sebuah museum kebudayaan Komoro. Suku Komoro memiliki kebudayaan yang kaya, mulai dari ukiran kayu yang khas, anyaman, hingga noken.Hal tersebut disampaikan Perwakilan Suku Komoro Thimotius Samin kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat melakukan kunjungan ke distrik Iwaka.

Dalam Pidato yang dipaparkan Jokowi di sidang umum MPR jelang 70 tahun kemerdekaan Indonesia, pembangunan Papua menjadi salah satu dari fokusnya di tahun 2016 melalui APBN. Infrastruktur berupa kereta api, telekomunikasi terutama di daerah perbatasan hingga evaluasai pengelolaan sumber daya alam Papua menjadi kunci yang digalang pemerintahan Jokowi-JK di bumi Cenderawasih itu.

Saat ini Freeport memiliki dua tambang yang telah berproduksi. Tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah. Dari hasil penambangan di kedua area tersebut, Freeport menghasilkan produksi bijih rata-rata 117.965 ton per hari dengan kontribusi paling besar dari tambang Grasberg sebanyak 80 persen. Pada 2016 diperkirakan tambang terbuka Grasberg mulai mengalami penurunan produksi. Karena itu, untuk tetap mempertahankan kapasitas produksi, pabrik pengolahan Freeport memulai proyek ekspansi tambang bawah tanah.

Sementara 52 tahun kembali ke Pangkuan NKRI, 14 tahun diberlakukannya Dana Otonomi Khusus (Otsus), 1/3 rakyat Papua dan Papua Barat masih berada dibawah garis kemiskinan. Di Propinsi Papua jumlah rakyat miskin mencapai persentase 31,98 %. Sementara di Propinsi Papua barat persentase lebih parah lagi 34,88 %. Angka kematian bayi di Papua jauh melebihi angka kematian bayi rata-rata nasional. Besarnya adalah 362 per 100.000 kelahiran (angka rata-rata nasional 228 per 100.000 kelahiran). Soekarno menyuarakan Tiga Komando Rakyat untuk merebut Tanah Papua dari bedil imperialisme. Upaya itupun menjadi pupus dalam waktu yang tidak terlalu lama, rezim Orde Baru memberikan jalan lapang untuk memudahkan akuisisi Freeport terhadap tanah Papua dengan menerbitkan UUPMA tahun1967. Proses yang cacat ini menyebabkan begitu banyak luka kemanusiaan di Tanah Papua. Kini, Jokowi mengagas pembangunan infrastruktur, perhatian yang lebih untuk perbatasan serta renegosiasi kontrak freeport yang belum tuntas, akankah ini menjadi jawaban yang tepat untuk penawar luka mengiringi 54 tahun TRIKORA?

(Empat-Pilar-MPR/ABNS)