Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shibab, meminta uang baru rupiah ditarik, terutama uang kertas. Alasannya, gambar tersebut dianggap memuat logo palu arit yang dikaitkan dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI).
“ Makanya, kami minta dengan hormat kepada pemerintah untuk segera menarik uang kertas baru, mulai dari Rp1000 sampai Rp100 ribu yang semuanya memberikan persepsi ada logo palu arit PKI di mata uang itu,” kata Rizieq usai diperiksa oleh Polda Metro Jaya, di Jakarta, dilansir dari Merdeka.com, Selasa 24 Januari 2017.
Tak hanya itu, dia juga meminta pemerintah untuk menjelaskan bentuk rectoverso Bank Indonesia (BI) yang mirip logo PKI. Menurut dia, ada ribuan alternatif kombinasi yang bisa digunakan BI.
“ Kami minta dengan hormat kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan. Kok yang dipilih adalah gambar yang memberikan persepsi mirip logo palu arit yang membahayakan,” kata dia.
Menanggapi permintaan FPI tentang penarikan uang baru, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, enggan berkomentar panjang lebar.
Dia hanya mengatakan penjelasan logo rectoverso sudah dijelaskan oleh Gubernur BI, Agus D. W. Martowardojo.
“ Pak Gubernur BI sudah menyampaikan mengenai lambang tersebut,” ujar Sri Mulyani singkat di Jakarta, ditulis Selasa 24 Januari 2017.
Sri Mulyani Sebut Soal Dimas Kanjeng
Masalah utang Indonesia yang mencapai triliun rupiah memang kerap jadi sorotan. Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengaku lebih senang jika tak mempunyai utang.
Memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, akhir pekan lalu, Sri Mulyani mengatakan ada syarat untuk Indonesia agar bisa terbebas dari utang.
" Saya senang tidak utang. Tapi untuk kelola APBN, tidak mau utang, berarti penerimaan harus naik atau anggaran belanja diturunkan," kata Menkeu dalam kuliahnya.
Sri Mulyani pun mengajak para mahasiswa untuk berpikir logis melihat utang yang dimiliki pemerintah saat ini.
" Tidak bisa bilang, 'bu saya mau uang sekolah gratis, naik angkot bensinnya disubsidi, tapi ibu tidak utang', kalau begitu tidak akan ada Menkeu tapi Kanjeng Dimas," canda Menkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa utang negara dapat dikelola dan digunakan secara produktif. " Utang untuk apa dan hasilnya jadi atau tidak. Kalau jadi, hasilnya bisa untuk bayar utang," ungkapnya.
Sri Mulyani Jawab Ancaman Dipolisikan FPI
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, berencana melaporkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia, Agus D. W. Martowardojo ke Mabes Polri. Pelaporan ini terkait dugaan adanya lambang palu arit yang muncul di uang rupiah.
Menanggapi rencana pelaporan tersebut, Sri Mulyani pun enggan berkomentar terlalu banyak. Dia hanya mengatakan akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI).
“ Kita akan berkoordinasi dengan BI,” kata dia di Jakarta, dilansir dari Merdeka.com, Kamis 12 Januari 2017.
Sekadar informai, dugaan logo palu arit ini sempat menghebohkan dunia maya. Ada yang mengaitkan logo BI yang ada di uang rupiah, terutama uang kertas, sebagai logo Partai Komunis Indonesia (PKI).
Padahal, logo yang dimaksud itu sebenarnya adalah rectoverso dari BI. Gambar saling isii ini merupakan salah satu bagian dari unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman ini dicetak dengan teknik khusus sehingga terpecah menjadi dua bagian di sisi depan dan belakang lembaran uang.
Logo ini hanya dilihat utuh kalau diterawang. Rectoverso sendiri sudah digunakan sejak tahun 1990-an sebagai pengaman rupiah. Untuk logo BI sendiri, rectoverso digunakan sejak tahun 2000-an. “ Unsur pengaman dalam rupiah ini bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang sekaligus menghindari pemalsuan,” kata Agus, dilansir dalam situs BI.
Sri Mulyani: Agak Memalukan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada 701 perusahaaan pelat merah dan anak usaha yang masuk wajib pajak (WP) BUMN. Yang mengejutkan, baru 28 persen perusahaan milik negara ini yang mengikuti program amnesti pajak.
Kenyataan itu tak pelak membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa malu.
" 28 perusahaan itu berapa persennya dari 701, berapa, Pak? Empat persen. Agak memalukan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam " Sosialisasi Tax Amnesty bersama Seluruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN" di Jakarta, ditulis Kamis 1 Desember 2016.
Dia juga heran dengan total nilai tebusan amnesti pajak perusahaan BUMN yang hanya mencapai Rp13,01 miliar.
" Tapi saya mikir, BUMN kita sudah comply. Jadi, tidak perlu membayar tax amnesty. Look at the positive side. Mudah-mudahan betul," kata dia.
Tak hanya perusahaan, Sri Mulyani juga menyoroti direksi dan komisaris perusahaan BUMN yang sedikit mengikuti program amnesti pajak.
Dari 1.543 direksi di lingkungan BUMN yang menjadi wajib pajak, jumlah yang mengikuti program ini baru 20 persen. Dengan jumlah uang tebusan baru mencapai Rp44,5 miliar.
Sementara itu, jumlah komisaris sebanyak 1.387 wajib pajak dan yang baru mengikuti hanya 24 persen. Uang tebusan tax amnesty pun sebesar Rp111,2 miliar. " BUMN kan, sering makan di hotel, kan? Coba lihat deh tagihan kalian di restoran. Ini bukan menyepelekan. Ini tidak ada harta dan kewajiban pajak yang kecil. Ya namanya kewajiban, ya, bayarkan. Wajib," kata dia.
(Dream/Merdeka/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email