Pesan Rahbar

Home » » Menanti Realisasi Janji Anies-Sandi: Rumah DP Rp 0 Hingga OK OCE. Ditunggu Janjinya Dong!

Menanti Realisasi Janji Anies-Sandi: Rumah DP Rp 0 Hingga OK OCE. Ditunggu Janjinya Dong!

Written By Unknown on Thursday, 20 April 2017 | 13:05:00


Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat ini unggul dalam hitung cepat di sejumlah lembaga survei. Di balik euforia kemenangan, ada tumpukan tugas di Ibu Kota yang harus segera diselesaikan. Ada janji selama kampanye yang harus diwujudkan untuk kemajuan Jakarta.

detikcom merangkum, ada sejumlah program yang terus-menerus disosialisasikan oleh Anies dan Sandiaga selama masa kampanye. Mulai dari bidang hunian yang populer dengan DP Rumah Rp 0. Kemudian di pendidikan, Anies-Sandiaga mempopulerkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang merupakan kelanjutan dari program sebelumnya.

Sama seperti KJP Plus, Anies-Sandiaga juga berjanji akan melanjutkan program Kartu Jakarta Sehat (KJP) yang telah dijalankan di masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).


1. OK OCE


Familiar dengan OK OCE? Program ini menjadi salah satu andalan Anies-Sandiaga. OK OCE merupakan singkatan dari One Kecamatan One Center for Entrepreneurship.

Program ini merupakan gerakan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru. Untuk membentuk OK OCE, nantinya akan ada 44 pos pengembangan kewirausahaan warga di setiap kecamatan. Seluruh warga Jakarta dapat mengikuti program tersebut, termasuk pekerja harian lepas (PHL) provinsi.

Wujud dari OK OCE yang baru-baru ini disampaikan Sandiaga yakni OK OCE Mart.

"Ada tiga masalah utama. Pertama, lahan usaha. Kami punya program OK OCE yang kami garansi, inovasi, dan lahan usahanya. Kedua, pemasaran dengan jaringan OK OCE. Kami sudah menghadirkan OK OCE Mart dan ini adalah bukti yang pemasaran berjejaring bisa berpihak kepada para pedagang kecil," kata Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga meyakinkan warga DKI Jakarta bahwa program OK OCE lebih baik dibandingkan dengan Jakarta Creative Hub yang dijalankan Pemprov DKI.

"OK OCE lebih (lengkap) karena OK OCE adalah sebuah gerakan yang ada 5 pilarnya, satu peningkatan skill. Dua, garansi inovasi untuk perizinan. Ketiga, kredit khusus untuk perempuan. Empat, akses pasar jejaring seperti sepatu 'Jakarta Berlari' menggunakan jaringan kita. Kelima, memastikan garansi inovasi bisa dijalankan dan memberikan sebuah kemudahan dari segi perizinan dan insentif, juga permits untuk yang baru memulai usaha," terang Sandiaga, Jumat (3/3/2017)


2. DP Rumah Rp 0


Program berikutnya dari Anies-Sandiaga yang menarik perhatian sekaligus menggiurkan adalah DP Rumah Rp 0. Sandiaga mengatakan, melalui program tersebut, warga DKI memiliki kesempatan untuk memiliki rumah, bukan hanya menyewa.

"Rumah DP Rp 0 itu sangat menarik karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk yang kita sebut bisa upward. Naik dari yang semula hanya bisa ngontrak jadi bisa memiliki," kata Sandiaga dalam acara Blak-blakan Anies dan Sandiaga di Markas detikcom, Kamis (5/4).

Lalu bagaimana cara warga mengikuti program ini?

Sandi mengatakan, rumah dengan DP Rp 0 tersebut berbentuk rumah susun. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka (down payment). Masyarakat tidak perlu membayar DP.

Pemohon program disyaratkan menabung Rp 2,5 juta per bulan selama 6 bulan. Hal itu untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar memiliki kesanggupan membayar cicilan selama masa KPR.

"Jadi masyarakat nggak perlu bayar DP. Kemudian, dengan skema pembiayaan yang inovatif, rentang kreditnya kita tarik lebih panjang sampai 25 tahun. Jadi bukan untuk mencicil DP. Tapi untuk memberi kepastian saja bahwa dia benar-benar punya kemampuan untuk membayar selama KPR itu," jelas Sandi.

Sementara itu, soal lokasi untuk pembangunan rusun, Sandi mengungkapkan belum dapat menjelaskannya. Dia hanya mengatakan rusun akan dibangun di lima wilayah administratif Jakarta.

"Jadi fokus kita di hunian vertikal (rumah susun) di tanah-tanah Pemprov. Itu yang kita arahkan terutama di lima wilayah. Fokusnya di tanah Pemprov yang selama ini tidak terutilisasi (menganggur)," katanya.


3. KJP dan KJS Plus


Di bidang pendidikan dan kesehatan, Anies dan Sandiaga berjanji tidak akan menghapus KJP dan KJS. Keduanya akan meneruskan lewat KJP Plus dan KJS Plus.

KJP plus adalah integrasi dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai program nasional dengan KJP. KJP Plus akan dibagikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun baik di dalam maupun luar sekolah.

Semua anak di Jakarta akan mendapat tambahan fasilitas berupa kunjungan ke museum hingga kesempatan mendapatkan beasiswa. Terhadap warga kurang mampu, akan ada tambahan bantuan dalam bentuk tunai.

"Semua anak mendapatkan fasilitas dasar, yang miskin dapat tunai dan nontunai. Yang berprestasi, miskin maupun tidak, pun bisa dapat berdasarkan prestasinya. Dan yang manfaat ini juga dapat digunakan tidak hanya di sekolah formal, tetapi berbagai lembaga kursus serta pelatihan yang ditunjuk. Semangat KJP Plus adalah adil bagi semua. Semua anak mendapat fasilitas dasar. Yang miskin dapat hak lebih, tunai dan nontunai," demikian keterangan dari tim Anies-Sandi.

Peserta didik penyandang disabilitas dan yatim mendapatkan manfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain itu, KJP Plus bisa digunakan oleh semua anak untuk mendapatkan akses diskon belanja pendidikan, gratis museum, dan wahana pendidikan.

Sementara itu, program KJS Plus akan diperluas cakupannya yang ditanggung pemerintah, yakni kepada tokoh-tokoh agama, yaitu guru mengaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah, dan seluruh pemuka agama lainnya.

Untuk tokoh-tokoh agama, pendataan akan dilakukan melalui yayasan dan organisasi keagamaan di DKI Jakarta untuk memastikan ketepatan sasaran penerima tunjangan.

"Hari ini saya akan lebih bicara layanan kesehatan BPJS. Hari ini kita meluncurkan program KJS Plus, yang ditujukan bagi yang belum mendapatkan layanan kesehatan, termasuk guru mengaji, marbut, penunggu rumah ibadah, dan kalangan yang belum tersentuh," kata Sandiaga.

Menurutnya, program KJS Plus terinspirasi oleh keluhan warga soal program kesehatan. Sandiaga menjanjikan pelayanan kesehatan kelas I bagi guru mengaji, guru Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, kader PKK, dan kader posyandu.

"Kita akan gabungkan dan masukkan mereka dalam program kesehatan plus," tegasnya.


4. Menolak Reklamasi


Reklamasi adalah isu sensitif yang sering kali dibahas di DKI Jakarta. Anies-Sandiaga dalam situs resminya secara tegas menolak reklamasi untuk dilanjutkan. Alasannya, mengutamakan kepentingan nelayan dan masyarakat sekitar.

Pulau-pulau reklamasi yang sudah telanjur dibangun akan dikembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat, dan memastikan pemberian jalan keluar terbaik bagi pengembang yang sudah berinvestasi di pulau reklamasi. Hal tersebut disampaikan pada 7 prinsip penghentian reklamasi.

Anies juga berjanji akan menaati putusan PTUN soal pencabutan izin reklamasi Pulau F, I, dan K. Dia bersama Sandiaga akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengambil setiap kebijakan, termasuk soal reklamasi.

"Kami taati keputusan pengadilan, kami akan ikuti perundang-undangan, tidak bekerja seperti kemauan pribadi. Ini bukan proyek pribadi, kami ikuti peraturan perundang-undangan. Saya akan ikuti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah," ujar Anies di Hotel Bidakara, Jalan Jend Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Sementara itu, Sandiaga mengaku tidak didukung pengusaha karena menolak reklamasi. Untuk mencari solusi, dia akan membangun forum dialog antara pengusaha dan nelayan.

"Rembuk, formatnya nanti kita sepakati bersama. Tapi harus terwakili semua dari sisi birokrasinya, dari sisi pengusahanya bagi yang sudah beli. Saya sedih juga waktu itu ada pengusaha sudah investasi banyak sekali dan sekarang utang ke bank, dia sangat sedih sekali. Merasa mata pencariannya akan terganggu," ujar Sandiaga di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

(Detik-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Share this post :

Post a Comment

mohon gunakan email

Terkait Berita: